BAB I.
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Tunjangan yang diberikan kepada orang jompo berupa pemberian bahan-bahan keperluan hidup atau uang, sedangkan perawatan diberikan di rumah sendiri, di rumah peristirahatan atau pengasuhan/pemondokan pada suatu keluarga.

BAB II.
PEMBERIAN BANTUAN PENGHIDUPAN ORANG JOMPO OLEH PEMERINTAH.

Pasal 4
(1)Pemberian bantuan penghidupan kepada orang-orang jompo tersebut dalam pasal 2 dan 3 ditugaskan kepada Menteri Sosial, dan dilakukan dalam bentuk dan ukuran menurut keperluan yang bersangkutan serta sesuai dengan keadaannya.
(2)Dengan tidak mengurangi wewenang Daerah dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengurus rumah-rumah perawatan bagi orang jompo berdasarkan peraturan-peraturan Negara yang telah ada, maka tugas yang diserahkan dalam lapangan pemberian bantuan penghidupan orang jompo disesuaikan dan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Sosial.

Apabila cara menyelenggarakan pemberian bantuan penghidupan orang jompo secara umum oleh sesuatu badan atau organisasi maupun perseorangan menurut pendapat Menteri Sosial tidak memenuhi syarat-syarat pemberian bantuan penghidupan, maka Menteri telah mendengar pendapat Kepala Dinas Sosial Daerah yang bersangkutan dapat melarang pengurus yang bersangkutan untuk menyelenggarakan pemberian bantuan penghidupan kepada orang jompo, dan mengambil tindakan yang dianggapnya perlu dan berfaedah dengan menggantikan kepentingan orang jompo yang bersangkutan.

BAB III.
PEMBERIAN BANTUAN PENGHIDUPAN ORANG JOMPO
OLEH BADAN-BADAN ATAU ORGANISASI SWASTA.

Pasal 7
(1)Pengurus dari setiap badan atau organisasi yang menurut anggaran dasarnya seluruh atau sebagian pokok lapangan pekerjaannya memberi bantuan penghidupan secara umum kepada orang jompo, wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial untuk didaftar serta untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang bersifat bimbingan dalam waktu tiga bulan sejak badan atau organisasi itu didirikan.
(2)Demikian pula pengurus daripada badan atau organisasi tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan setiap perubahan anggaran dasar atau susunan dari badan atau organisasi yang dipimpinnya kepada pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam waktu satu bulan setelah perubahan itu diadakan.

Pasal 8
(1)Badan-badan dan organisasi tersebut dalam pasal 7, yang memenuhi syarat dapat memperoleh bantuan atau subsidi dari Pemerintah.
(2)Badan-badan dan organisasi swasta yang mendapat bantuan atau subsidi dari Pemerintah, wajib memenuhi syarat-syarat dan mematuhi peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk yang bersifat bimbingan tentang pemberian bantuan penghidupan kepada orang jompo yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

(1)Bantuan atau subsidi Pemerintah akan dihentikan apabila pengurus Badan atau Organisasi seperti dimaksud dalam pasal 7 dan 8 melalaikan kewajibannya terhadap pemerintah.
(2)Apabila karena kelalaiannya itu menyebabkan orang jompo dalam tanggung jawabnya menjadi terlantar, maka pengurus Badan atau Organisasi tersebut dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
(3)Perbuatan dimaksud dalam ayat (2) di atas adalah pelanggaran.

BAB IV.
PEMBERIAN BANTUAN PENGHIDUPAN ORANG JOMPO OLEH PERSEORANGAN.

Pasal 11
(1)Pemberian bantuan penghidupan kepada orang jompo secara umum oleh perseorangan hanya boleh dilakukan dengan izin serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Sosial.
(2)Kepada perseorangan yang menurut tujuan usahanya seluruh atau sebagian pokok lapangan pekerjaannya memberi bantuan penghidupan kepada orang jompo secara umum diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan tujuan usahanya kepada pejabat dan dalam waktu yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan memberi keterangan yang diperlukan pejabat itu mengenai orang yang sedang atau pernah diberinya tunjangan maupun dirawatnya.
(3)Terhadap perseorangan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga pasal-pasal 8, 9 dan 10.

BAB V.
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini segala peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan.

Pasal 14
(1)Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo".
(2)Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1965
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1965
Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Seorang baru dapat dikatakan jompo dalam arti Undang-undang ini apabila ia telah:
a.lanjut usianya, dan
b.tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan pokok bagi hidupnya sehari-hari, dan
c.tidak menerima nafkah secukupnya dari orang lain.
ad.a.Umur untuk ini bagi pria atau wanita ialah 55 tahun, namun demikian dalam keadaan tertentu Menteri Sosial dapat menentukan umur lebih muda, apabila keadaan physik orang itu memerlukan.
ad.b.Jika ia masih mempunyai dan sanggup mencari nafkah untuk keperluan hidupnya yang mutlak, maka ia belum dapat disebut orang jompo.
ad.c.Kemungkinan ada bahwa yang bersangkutan, memang tak berdaya mencari nafkahnya sendiri akan tetapi bila ada orang lain yang memberikan kebutuhan hidupnya yang pokok masih memberikan pertolongan kepadanya, maka orang demikian belumlah termasuk jompo.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan pemberian bantuan penghidupan kepada orang jompo secara umum ialah bilamana gerak usaha tersebut diperuntukkan bagi orang jompo pada umumnya, tidak terbatas misalnya pada kerabat atau sanak-keluarga sendiri.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan bahan keperluan hidup adalah sandang-pangan dan uang saku yang besarnya akan diperinci dengan keputusan Menteri Sosial, agar dengan mudah dapat disesuaikan dengan tingkat hidup yang sebenarnya.
Dalam hal perawatan ada kemungkinan bahwa seseorang jompo (dalam pengertian Undang-undang ini) sekalipun tiada mempunyai nafkah, tetapi masih memiliki/menempati rumah tinggal sendiri. Dalam keadaan demikian bila dikehendakinya, dapatlah perawatan dilakukan di rumahnya sendiri, ataupun tempat perawatan lainnya yang diingininya.
Apabila seorang jompo dalam keadaan sakit dirawat dalam rumah sakit maka pembiayaannya Sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah.
Demikianlah sesuai dengan maksud Undang-undang ini maka Pemerintah dalam pasal ini memungkinkan kebijaksanaan agar seseorang jompo akan merasa dirinya terjamin, dan dihargai pribadinya sebagai orang tua sehingga tiada perasaan khawatir atau gelisah, bahkan dapat menghabiskan hari tuanya dengan tenteram dan damai.

Pasal 4
Ayat (1). Bentuk dan ukuran pertolongan (baik harga-benda/harta-cita, materiil/immateriil, jasmaniah/rohaniah) serta perawatan harus dipertimbangkan sedapat mungkin dengan mengingat batas-batas ukuran yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial.
Ayat (2). Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini bermaksud untuk menjamin agar semua pertolongan dan pemberian bantuan penghidupan kepada orang jompo oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Daerah Swatantra dilaksanakan berdasarkan garis-garis kebijaksanaan yang sama.

Pasal 5
Sesuai dengan tugas membimbing dari Pemerintah, maka Pemerintah c.q. Menteri Sosial akan mengatur dan menetapkan bentuk dan ukuran bantuan dan syarat-syarat perawatan dan pemberian subsidi.

Pasal 6
Jikalau Menteri, setelah mengikuti dan mempelajari dengan seksama perkembangan usaha suatu badan/perseorangan, beranggapan bahwa pengurus badan atau perseorangan tersebut tidak mampu (kapabel) atau tidak tepat untuk menyelenggarakan pemeliharaan terhadap orang jompo, maka atas kebijaksanaannya Menteri dapat mengambil tindakan terhadap pengurus atau perseorangan tersebut dengan memperlihatkan kepentingan orang jompo yang bersangkutan.
Berhubung Kepala Dinas Sosial Daerah yang bersangkutan di mana badan atau perseorangan yang menyelenggarakan pemeliharaan orang jompo lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka adalah wajar, apabila Menteri mendengar pendapatnya terlebih dahulu, setelah memperhatikan pertimbangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7
Dalam masyarakat di samping pemeliharaan orang jompo oleh Pemerintah, ada juga pemeliharaan orang jompo yang diselenggarakan oleh badan-badan swasta yang berdasarkan agama atau perikemanusiaan.
Usaha sosial serupa itu dengan sukarela timbul dalam masyarakat dan merupakan suatu pertanda bahwa semangat gotong-royong dan perikemanusiaan masih hidup dengan kokohnya di Indonesia.
Karena itu Pemerintah menyambutnya dengan gembira. Tetapi karena pada Pemerintah dilekatkan tugas untuk membimbing dan mengawasinya, maka untuk menjaga agar pemeliharaan orang jompo diselenggarakan sebagaimana mestinya serta memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan maksud Undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan ini perlu diadakan dan dilaksanakan dengan cermat.

Pasal 8
Ayat (1). Sesuai dengan tugas membimbing dari Pemerintah maka berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah c.q. Menteri Sosial suatu badan swasta yang sudah memenuhi segala kewajiban dan syarat-syarat dapat diberikan bantuan atau subsidi.
Bantuan adalah berbentuk barang, uang atau jasa yang bersifat pemberian tidak permanen.
Subsidi adalah dalam bentuk uang dan bersifat permanen dalam arti selama menurut Menteri Sosial, badan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Ayat (2).   Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12 s/d 14
Cukup jelas, lihat pasal 7.


[tulis] » komentar « [baca]