BAB I
KETENTUAN UMUM

Propinsi DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan negara.

Pasal 4
(1)Otonomi Propinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup Propinsi.
(2)Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

(1)Wilayah Propinsi DKI Jakarta dibagi dalam Kotamadya dan Kabupaten Administrasi.
(2)Wilayah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dibagi dalam Kecamatan.
(3)Wilayah Kecamatan dibagi dalam Kelurahan.

Pasal 7
Wilayah Propinsi DKI Jakarta terdiri atas wilayah darat dan wilayah lautsejauh dua belas mil laut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1)Pembentukan,. perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kotamadya serta Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAHAN

(1)Kewenangan Pemerintah kotamadya dan Kabupaten Administrasi mencakup kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang terdiri atas:
a.penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan Kotamadya/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan;
b.perencanaan dan pelaksanaan program penyelenggaraan jasa perkotaan, sarana, dan prasarana Kotamadya/Kabupaten Administrasi;
C.perencanaan program pelayanan masyarakat;
d.penyeienggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak didelegasikan kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
e.pengawasan pelaksan-jan kegiatan pelayanan masyarakat;
f.perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban;
g.pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
h.perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
i.pemeliharaan kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
j.pengelolaan sumber daya kelautan sesuai dengan kewenangannya;
k.perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan wisata laut; dan
kewenangan lain yang dilimpahkan kemudian.
(2)Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi melimpahkan kewenangan yang luas kepada Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 11
(1)Kewenangan Pemerintah Kecamatan mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat yang terdiri atas:
a.penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya; .
b.pemeliharaan prasarana umum dan fasilitas pelayanan masyarakat;
C.pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban;
d.pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; dan
e.pembinaan pemerintahan Kelurahan.
(2)Pemerintah Kecamatan melimpahkan kewenangan secara luas kepada Kelurahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14
(1)Di Propinsi DKI Jakarta dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
(2)Pemerintah Propinsi DIG Jakarta terdiri atas Gubemur dan perangkat Daerah.
(3)Di Kotamadya dibentuk Pemerintah Kotamadya dan Dewan Kota.
(4)Di Kabupaten Administrasi dibentuk Pemerintah Kabupaten Administrasi dan Dewan Kabupaten.
(5)Di Kecamatan dibentuk Pemerintah Kecamatan.
(6)Di Kelurahan dibentuk Pemerintah Kelurahan dan Dewan Kelurahan.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(1)Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlaku pula bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta.
(2)Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikonsultasikan dengan Presiden.

Bagian Keempat
Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 17
(1)Perangkat Propinsi DKI Jakarta terdiri atas Sekretariat Propinsi, Dinas Propinsi, Kotamadya, Kabupaten Administrasi, dan lembaga teknis lain.
(2)Segara ketentuan tentang perangkat Propinsi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18
(1)Sekretariat Daerah Propinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2)Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(3)Sekretaris Daerah Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.
(4)Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah Administrasi.

(1)Kotamadya/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Walikotamadya/Bupati.
(2)Walikotamadya/Bupati diangkat oleh Gubernur dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(3)Walikotamadya/Bupati bertanggung jawab kepada Gubernur.
(4)Walikotamadya/Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seseorang Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati.
(5)Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(6)Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Walikotamadya/ Bupati.

Pasal 21
Di Propinsi DKI Jakarta dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan.

(1)Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh seorang Wakil Camat.
(2)Camat dan Wakil Camat diangkat oleh Walikotamadya/Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(3)Camat bertanggung jawab kepada Walikotamadya/Bupati.
(4)Wakil Camat bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 24
(1)Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dibantu oleh seorang Wakil Lurah.
(2)Lurah dan Wakil Lurah diangkat oleh Walikotamadya/Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(3)Lurah bertanggung jawab kepada camat.
(4)Wakil Lurah bertanggung jawab kepada Lurah.

(1)Untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintah Kelurahan, dibentuk Dewan Kelurahan.
(2)Anggota Dewan Kelurahan dipilih oleh Ketua Rukun Warga dari tokoh masyarakat Kelurahan yang jumlah anggotanya sama dengan jumlah Rukun Warga yang terdapat di Kelurahan.
(3)Dewan Kelurahan mempunyai tugas untuk menampung aspirasi warga Kelurahan, memberikan usul dan saran kepada lurah tentang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, menjelaskan kebijakan Pemerintah Kelurahan kepada warga Kelurahan, membantu Lurah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan mengajukan calon anggota Dewan Kota/Kabupaten kepada Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah melalui Kecamatan masing-masing.

Pasal 28
Pengaturan lebih lanjut tentang Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahandiatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 29
(1)Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Daerah berlaku pula bagi Propinsi Jakarta.
(2)Selain ketentuan ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan pengaturan di bidang pembiayaan yang khusus berlaku bagi Propinsi DKI Jakarta.
(3)Kewenangan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)terdiri dari:
a.anggaran belanja setiap Kotamadya dan Kabupaten Administrasi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta; dan
b.pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilaksanakan oleh Walikotamadya/Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengaturan lebih lanjut mengenai ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

BAB VII
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 30
(1)Semua ketentuan tentang kerja sama antar-Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Propinsl DKI Jakarta dapat membentuk lembaga bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung untuk mengelola kawasan secara terpadu.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31
(1)Kewenangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 berlaku juga di kawasan otorita, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan kehutanan, kawasan perumahan, kawasan Industri, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, kawasan kepulauan, dan kawasan lain yang sejenis.
(2)Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32
(1)Kecamatan Kepulauan Seribu ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
(2)Peningkatan status, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 33
Pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 dan Pasal 27, dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 34
Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintahdan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-undang inidinyatakan tetap berlaku.

Pasal 35
Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap sebagai Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan kecuali ditentukanlain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
Gubernur KDKI Jakarta, Wakil Gubemur, Walikotamadya, dan Wakil Walikotamadya,Camat, Wakil Camat, dan Lurah beserta perangkatnya yang ada, pada saat mulaiberlakunya Undang-undang ini tetap melaksanakan tugasnya, kecuali ditentukan lainberdasarkan Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);

Pasal 38
(1)Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak Undang-undang ini ditetapkan.
(2)Pelaksanaan Undang-undang Ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya Undang-undang ini.

Pasal 39
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undangini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MULADI


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1 s/d Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan otonomi yang diletakkan pada lingkup Propinsi adalah bahwa otonomi hanya berada pada Propinsi DKI Jakarta.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Wilayah Kotamadya sebagai wilayah Administrasi di Propinsi DKI Jakarta yang Pada pada saat diundangkannya Undang-undang ini menjadi Katamadya perangkat Propinsi DKI Jakarta dan Kecamatan kepulauan Seribu ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi.

Pasal 7 s/d Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
Pemberian persetujuan terhadap calon Walikotamadya/Bupati oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan untuk memberi peluang kepada rakyat ikut serta dalam menentukan pemimpin Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi. Pemberian persetujuan tidak dilakukan melalui pemilihan yang mekanismenya berpedoman pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Konsultasi tsb mengandung makna persetujuan Presiden atas nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta.

Pasal 17 s/d Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan demokratis dengan melibatkan para tokoh masyarakat yang profesional di bidangnya dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan.
Ayat (2) s/d Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang berasal dari partai politik tidak mewakili partai politiknya.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Pembentukan Dewan Kelurahan dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang transparan, demokratis dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28 s/d Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun.
Ayat (2)
Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang ini dan harus sudah selesai dalam waktu dua tahun.

Pasal 39
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]