ïUU 33-1947::UU Kecelakaan Kerja 1947
http://ngada.org
http://ngada.org

.
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain


UU 2-1951
• dicabut: UU 3-1992


UNDANG-UNDANG TAHUN 1947 No. 33


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Dengan Persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947.

Bagian I.
Aturan-aturan umum.

Yang dimaksudkan dengan pengertian perusahaan dalam Undang-undang ini ialah perusahaan-perusahaan, baik milik Negara maupun bukan dan jawatan-jawatan Negeri yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih.

Pasal 4
Yang dimaksudkan dengan kata majikan dalam Undang-undang ini ialah tiap-tiap orang atau badan hukum yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan.

(1)Yang dimaksudkan dengan kata buruh dalam Undang-undang ini ialah tiap-tiap orang yang bekerja pada majikan diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dengan mendapat upah, kecuali hal-hal tersebut dalam ayat (3) dari pasal ini.
(2)Dalam Undang-undang ini dianggap sebagai buruh:
a.magang, murid dan sebagainya yang bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, juga dalam hal mereka tidak menerima upah;
b.mereka yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, kecuali jikalau mereka yang memborong itu sendiri menjalankan perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan;
c.mereka yang bekerja pada seorang yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan; mereka itu dianggap bekerja di perusahaannya majikan yang memborongkan pekerjaan itu, kecuali jikalau perusahaan majikan yang memborong itu sendiri suatu perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, dalam mana pekerjaan yang diborong itu dikerjakan;
d.orang-orang hukuman yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan menerima tunjangan, akan tetapi mereka tidak berhak mendapat ganti-kerugian kecelakaan selama mereka itu menjalani hukumannya.
(3)Bukan buruh menurut Undang-undang ini ialah:
a.pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja Negeri atau dari badan-badan pemerintah didirikan atas Undang-Undang Pemerintah, yang dilindungi oleh peraturanperaturan Pemerintah, jikalau mereka dapat kecelakaan;
b.buruh yang dilindungi oleh Undang-undang kecelakaan yang berlaku di luar daerah Negara Republik Indonesia;
c.buruh yang bekerja di rumahnya sendiri, untuk perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dan dalam menjalankan pekerjaan itu tidak dipergunakan gas-gas yang dicairkan, dikompa atau gas-gas dalam keadaan cair karena tekanan, zat-zat baik yang padat, maupun yang cair atau yang berupa gas yang derajat panasnya tinggi, mudah terbakar atau memakan barang-barang yang keras, misalnya airkeras, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau karena cara lain berbahaya atau merusak kesehatan.

Pasal 7
(1)Yang dimaksudkan dengan kata upah dalam Undang-undang ini ialah:
a.tiap-tiap pembayaran berupa wang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaannya;
b.perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan percuma, yang nilainya ditaksir menurut harga umum di tempat itu.
(2)Orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat 2a, dalam Undang-undang ini dianggap menerima upah yang jumlahnya sama dengan upah yang terendah dari buruh yang bekerja di perusahaan itu yang mengerjakan pekerjaan sama atau hampir sama dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka.
(3)Upah dari orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat 2 b, dalam Undang-undang ini, dianggap sama dengan upah dari buruh yang bekerja pada perusahaan majikan atau perusahaan semacam itu sekurang-kurangnya selama satu tahun dan yang mengerjakan pekerjaan yang sama atau hampir sama dengan pekerjaan orang-orang itu.
(4)Orang-orang hukuman yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat 2d, dalam Undang-undang ini dianggap menerima upah sama dengan upah dari buruh biasa yang bekerja di perusahaan itu atau perusahaan yang semacam itu, atau mengerjakan pekerjaan yang sama atau hampir sama dengan pekerjaan mereka.

Pasal 8
(1)Yang dimaksud dengan kata upah sehari dalam Undang-undang ini:
a.jikalau upah itu ditetapkan harian, ialah upah yang harus dibayar untuk satu hari;
b.jikalau upah itu ditetapkan mingguan, ialah upah yang harus dibayar untuk satu minggu dibagi 7;
c.jikalau upah itu ditetapkan bulanan, ialah upah yang harus dibayar untuk satu bulan dibagi 30.
(2)Jikalau upah itu ditentukan lain dari pada harian, mingguan atau bulanan, maka banyaknya upah itu dalam Undang-undang ini ditetapkan oleh pengawas-pengawas yang dimaksudkan dalam pasal 9 dengan mengingat pertimbangan majikan dan buruh.
Jikalau dalam penetapan ini terdapat perselisihan paham, maka yang berkepentingan dalam waktu satu minggu dapat memajukan hal ini kepada Menteri Perburuhan untuk diberi putusan.
(3)Jikalau buruh sesudah dapat kecelakaan masih menerima bagian-bagian dari upah yang dimaksudkan dalam pasal 7, ayat (1) b, maka selama bagian-bagian upah itu diterima oleh buruh, bagian-bagian itu tidak dipakai untuk menghitung banyaknya upah sehari guna menentukan besarnya ganti kerugian.
(4)Jikalau banyaknya upah lebih dari Rp 20,- (dua puluh rupiah) sehari, maka kelebihannya tidak dipakai guna menetapkan besarnya ganti kerugian.

Ganti kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 1 ialah:
a.biaya pengangkutan buruh yang mendapat kecelakaan kerumahnya atau ke rumah sakit;
b.biaya pengobatan dan perawatan buruh yang dapat kecelakaan, termasuk juga biaya pemberian obat-obat dan alat-alat pembalut sejak kecelakaan terjadi sampai berakhirnya keadaan sementara tidak mampu bekerja;
c.biaya untuk mengubur buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan banyaknya Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah);
d.wang tunjangan yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 11
(1)Majikan diwajibkan memberi wang tunjangan kepada buruh yang karena kecelakaan:
a.sementara tidak mampu bekerja;
b.wang tunjangan karena ini besarnya sama dengan upah sehari untuk tiap-tiap hari, terhitung mulai pada hari buruh tidak menerima upah lagi, baik penuh maupun sebagian, dan dibayar paling lama 120 hari. Jikalau sesudah liwat 120 hari buruh itu belum mampu bekerja, maka wang tunjangan demikian itu dikurangi menjadi 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja;
Selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian, wang tunjangan karena ini ditetapkan sekian persen dari upah sehari untuk tiap-tiap hari, menurut daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini, dimulai setelah pembayaran wang tunjangan yang dimaksudkan dalam a berakhir dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja sebagian;
c.bercacat badan selama-lamanya yang tidak disebut dalam daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini.
Banyaknya persenan dari upah sehari itu ditetapkan oleh pegawai pengawas dengan persetujuan dokter penasehat dalam daerah kecelakaan itu terjadi.
Jikalau terdapat perselisihan paham dalam hal menetapkan besarnya persenan itu, maka Menteri Perburuhan menentukannya dengan mengingat pertimbangannya Menteri Kesehatan tentang hal ini;
d.selama lamanya tidak mampu bekerja sama sekali dan karena itu sekali-kali tidak dapat lagi mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mendapat upah yang bisa dikerjakannya sebelum buruh itu dapat kecelakaan.
Wang tunjangan karena ini besarnya 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan jumlah tersebut ditambah menjadi 70%, jikalau kecelakaan itu menyebabkan buruh terus-menerus memerlukan pertolongannya orang lain.
Tunjangan itu dimulai setelah tunjangan yang dimaksudkan dalam a dari ayat ini berakhir dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja sama sekali.
(2)Selama menurut pertimbangan dokter penasehat belum dapat ditentukan tentang hal tidak mampu bekerja sebagian atau sama sekali seperti yang dimaksudkan ayat (1) b, c dan d, maka berlakulah yang ditentukan dalam ayat (1) a.
(3)Pembayaran wang tunjangan yang dimaksudkan ayat (1) a, b, c dan d dilakukan pada tiap-tiap waktu buruh menerima upahnya, kecuali jikalau antara majikan dan buruh dibuat perjanjian lain dari pada itu.

(1)Dengan persetujuannya pegawai pengawas tunjangan berkala yang dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (1) b, c dan d dan pasal 12 ayat (1) a, b, c d dan e boleh dirobah menjadi tunjangan yang dibayar sekali gus:
a.jikalau dapat dijamin, bahwa buruh atau keluarga yang ditinggalkannya, setelah menerima tunjangan sekaligus tidak akan terlantar hidupnya;
b.jikalau buruh atau keluarga yang ditinggalkannya meninggalkan daerah Negara Republik Indonesia.
(2)Tunjangan berkala yang dimaksudkan dalam ayat (1) dari pasal ini dirobah menjadi tunjangan yang dibayar sekaligus:
a.jikalau majikan yang diwajibkan memberi wang tunjangan itu meninggal dunia dan ahliwarisnya menerima harta peninggalannya dengan perjanjian harta peninggalan itu harus didaftarkan;
b.jikalau majikan itu suatu badan hukum yang dibubarkan.
(3)Besarnya tunjangan sekaligus yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) ialah:
a.48 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama kurang dari 1 tahun;
b.40 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun;
c.32 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun;
d.23 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 3 tahun atau lebih.

Pasal 14
Jikalau janda, atau janda laki-laki dari buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan, kawin lagi, maka setelah terdapat persetujuan dari pegawai pengawas, majikan boleh menghentikan pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 12 a sesudah ia membayar kepada janda atau janda laki-laki itu wang tunjangan yang harus dibayar sekaligus sebesar 24 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan.

Bagian III.
Tentang pembebasan kewajiban membayar ganti kerugian,
menunda pembayaran dan merobah ganti kerugian.

Majikan boleh menunda pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 11, ayat (1) a, sampai paling lama lima hari terhitung mulai dari kecelakaan itu terjadi, jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan dirawat tidak dengan perantaraan perusahaan atau jikalau belum didapat surat keterangan dokter yang berhak, yang menerangkan, bahwa buruh itu tidak dapat bekerja karena ditimpa kecelakaan.

Pasal 17
(1)Jikalau buruh, dalam waktu kecelakaan terjadi, sedang di bawah pengaruh minuman keras atau pengaruh barang-barang lain yang memabokkan, maka dengan persetujuannya pegawai pengawas, majikan boleh mengurangi besarnya tunjangan dengan sebanyak-banyaknya 50%.
Tentang putusan pegawai pengawas dalam hal ini, sebelum liwat 1 minggu, boleh diminta putusan yang lebih tinggi kepada Menteri Perburuhan.
(2)Jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan dipekerjakan kembali dalam perusahaan dengan mendapat upah, maka majikan boleh mengurangi tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 11, ayat (1) a, b dan c sehingga jumlah upah sesudah ditimpa kecelakaan dan tunjangan itu tidak kurang dari upah yang diterima buruh pada waktu kecelakaan terjadi.
(3)Jikalau buruh atau keluarga yang ditinggalkannya mendapat wang ganti kerugian atau wang tunjangan atau mendapat pensiun janda dan pensiun piatu, karena buruh yang ditimpa kecelakaan itu, berhubung dengan perjanjian bekerja atau berhubung dengan sesuatu asuransi yang dimasuki oleh majikan, atau karena buruh itu berhubung dengan perjanjian bekerja menjadi anggauta dari sesuatu fonds, maka majikan berhak mengurangi tunjangan yang harus dibayar menurut yang ditetapkan oleh bagian di muka ini dengan ganti kerugian atau tunjangan tersebut di atas.
Pengurangan tunjangan demikian itu hanya dapat dijalankan setelah didapat persetujuan dari pegawai pengawas. Menteri Perburuhan berhak memberi putusan tentang hal ini, jikalau tidak dapat persetujuan.

Pasal 18
(1)Baik buruh yang ditimpa kecelakaan, maupun majikan sebelum liwat 3 tahun setelah kecelakaan itu terjadi boleh memajukan permintaan kepada pegawai pengawas untuk menetapkan lagi jumlah wang tunjangan yang telah ditetapkan menurut ketentuan Bagian II, jikalau dalam keadaan selama-lamanya tidak mampu bekerja itu terdapat perobahan yang nyata.
Dalam hal ini pegawai pengawas tidak akan memberi putusan sebelum dapat persetujuan dari dokter penasehat.
Jikalau antara pegawai pengawas dan dokter penasehat ada perselisihan paham, maka hal itu diputus oleh Menteri Perburuhan.
(2)Jikalau tunjangan itu telah dibayarkan sekaligus, maka perobahan yang dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat dijalankan, jikalau keadaan tidak mampu bekerja itu bertambah.
(3)Perobahan yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak mengenai keadaan bertambah tidak mampunya bekerja yang disengaja oleh buruh atau karena akibatnya kecelakaan baru.

Bagian IV.
Hal administrasi, pengawasan dan menjalankan perkara
jikalau timbul perselisihan.

(1)Majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan mengadakan daftar kecelakaan di perusahaan atau di bagian yang berdiri sendiri. Daftar ini harus dibuat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.
(2)Majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan mencatat dengan cara yang benar pembayaran wang ganti kerugian yang telah dijalankan dan perobahan-perobahan pembayaran wang ganti kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dalam daftar tersebut dalam ayat (1) atau dalam daftar lain yang mengenai hal-hal ini.
(3)Majikan atau pengurus diwajibkan membuat daftar keluarga sebagai dimaksud dalam pasal 12 Undang-undang ini.

Pasal 21
(1)Setelah kecelakaan terjadi, majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan selekas-lekasnya membuat perhitungan banyaknya wang tunjangan berdasarkan Undang-Undang ini untuk buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya.
(2)Jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan meninggal dunia atau luka parah, maka majikan atau pengurus perusahaan harus memberitahukan hal ini selekas-lekasnya kepada keluarga buruh itu.

Perselisihan paham dan dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Undang-undang ini, kecuali pasal-pasal yang mengenai pelanggaran dan kejahatan sedapat mungkin dicegah dan diselesaikan oleh pegawai pengawas dengan jalan damai.

Pasal 24
(1)Jikalau dalam suatu perselisihan paham tentang kewajiban memberi tunjangan diminta putusan hakim, dalam keadaan mendesak, dengan menunggu putusan itu, pegawai pengawas berhak mewajibkan majikan:
a.memberi pertolongan dalam hal pengobatan dan perawatan;
b.memberi biaya penguburan menurut yang ditetapkan dalam pasal 10 c;
c.memberi tunjangan untuk sementara kepada buruh atau keluarga yang ditinggalkannya yang besarnya ditetapkan oleh pegawai pengawas.
(2)Kewajiban yang dimaksudkan dalam sub c ayat 1, hanya boleh dituntut, jikalau antara kedua fihak telah didapat persetujuan tentang pemberian wang tunjangan dan perselisihan hanya mengenai besarnya wang tunjangan itu.
(3)Jikalau pemberian ganti kerugian telah ditetapkan dengan persetujuan hakim yang sudah dapat dijalankan, maka pembayaran untuk sementara yang ditetapkan oleh pegawai pengawas tersebut dalam ayat (1), diperhitungkan dengan ganti kerugian itu.
(4)Jikalau jumlah wang ganti kerugian yang dimaksudkan dalam ayat (3) kurang dari pada wang pembayaran untuk sementara yang telah dijalankan atau jikalau dengan putusan hakim yang sudah dapat dijalankan, ditetapkan bahwa ganti kerugian tidak diwajibkan, maka wang kelebihan pembayaran atau pembayaran untuk sementara itu dibayar kembali oleh Pemerintah kepada majikan.

Barang siapa tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam pasal 19, ayat (1) dan (2), pasal 20, 21, pasal 22 ayat (2) dan (3), pasal 24 ayat (1) dan pasal 25, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp 500,- (lima ratus rupiah), kecuali jikalau ia menurut atau berdasarkan Undang-Undang ini dibebaskan dari kewajiban itu.

Pasal 28
Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp 800,- (delapan ratus rupiah):
1.barang siapa yang dengan sengaja membujuk seorang buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya, supaya tidak memberitahukan kecelakaan itu kepada pegawai pengawas;
2.barang siapa yang dengan sengaja membujuk seorang buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya dengan jalan yang tersebut dalam Undang-undang Hukum Pidana pasal 55 ayat (1), pada 2 e, supaya jangan menuntut hak-haknya yang diberikan oleh Undang-undang ini;
3.barang siapa yang dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar kepada pegawai-pengawas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu kecelakaan dan akibatnya.

Pasal 29
Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 27 dianggap pelanggaran dan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 28 dianggap kejahatan.

Pasal 30
(1)Jikalau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 27 dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut di muka pengadilan dan yang dikenakan hukuman ialah anggauta-anggauta pengurus yang berkedudukan di daerah Negara Republik Indonesia, atau, jikalau anggauta-anggauta itu tidak ada, wakil badan hukum itu yang berkedudukan di daerah Negara Republik Indonesia.
(2)Yang telah ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal-hal, jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain.

Pasal 31
(1)Yang diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Undang-undang ini, selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, juga pegawai-pegawai yang ditentukan dengan peraturan Pemerintah.
(2)Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) berhak, jikalau perlu dengan bantuan pulisi, sewaktu-waktu masuk di tempat buruh bekerja dan bangunan-bangunan dari perusahaan yang dipakai sebagai tempat tinggal buruh atau dipakai untuk merawat buruh.

Pasal 32
Tiap-tiap perjanjian yang dibuat untuk membebaskan majikan dari tanggung jawab atau mengurangi tanggung jawab majikan berhubung dengan berlakunya Undang-undang ini, tidak sah.

Pasal 33
Majikan dibebaskan dari tanggungan membayar ganti kerugian kepada buruh yang ditimpa kecelakaan menurut Hukum Perdata, jikalau untuk kecelakaan itu telah dibayar ganti kerugian berdasarkan Undang-undang ini.

Bagian VI.
Aturan-aturan Penutup.

Pasal 34
(1)Hak untuk mendapat ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang ini tidak boleh diserahkan kepada orang lain digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim atau sementara menanti putusan hakim ataupun untuk menjalankan faillissement.
(2)Perintah untuk membayar sesuatu ganti kerugian sewaktu-waktu dapat dicabut kembali.
Segala perjanjian yang bertentangan dengan ini tidak sah.

Pasal 35
Segala surat menyurat yang dibuat berhubung dengan dijalankannya Undang-undang ini bebas dari bea meterai.

Pasal 36
(1)Dengan suatu peraturan Pemerintah, perusahaan-perusahaan yang diwajibkan membayar ganti kerugian berdasarkan Undang-undang ini, diwajibkan dengan peraturan Pemerintah itu untuk membayar iuran guna mendirikan suatu fonds.
Dalam hal-hal yang ditentukan dalam peraturan Pemerintah itu, ganti kerugian akan dibayar dari fonds tersebut.
(2)Selama yang ditetapkan dalam ayat (1) belum dijalankan, ganti kerugian yang harus dibayar oleh majikan yang dinyatakan failliet atau karena sebab-sebab lain tidak mampu memberi tunjangan, dibayar oleh Negara kepada orang yang berhak menerimanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
(3)Karena pembayaran seperti termaksud dalam ayat (2) itu, maka segala hak-hak penuntutan fihak buruh yang bersangkutan terhadap majikan yang failliet atau tidak mampu membayar, dengan sendirinya pindah pada Negeri.

Pasal 37
Segala peraturan yang masih diperlukan untuk melakukan Undang-undang ini, ditetapkan dengan atau berdasarkan atas peraturan Pemerintah.

Pasal 38
Undang-undang ini disebut "Undang-undang Kecelakaan 1947" dan mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Oktober 1947,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Perburuhan,

S.K. TRIMURTI.
Diumumkan
pada tanggal 18 Oktober 1947
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO



BAGIAN I.
Aturan-aturan Umum.

Pasal 1
(1)Dalam ayat ini ditetapkan, bahwa hubungan kerja pada perusahaan cukup memberi alasan untuk mewajibkan majikan memberi tunjangan kepada buruh yang mendapat kecelakaan di perusahaan itu.
Kesalahan dari fihak buruh tidak dapat mengurangi kewajiban itu. Tiap-tiap kecelakaan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan telah menjadi tanggungan majikan. Ini berhubung dengan dipakainya dasar "risque professionnel".
(2)Untuk melindungi buruh yang bekerja pada perusahaanperusahaan yang berbahaya berhubung dengan kemungkinan diserang oleh suatu penyakit karena menjalankan pekerjaan dalam perusahaan itu, maka penyakit timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan.
(3)Untuk menjamin hidupnya keluarga yang ditinggalkannya, maka dalam ayat ini ditetapkan, bahwa ganti kerugian itu dibayarkan kepada keluarga itu, apabila buruh yang ditimpa kecelakaan meninggal dunia.
(4)Ayat ini ditetapkan untuk menjaga kemungkinan membebaskan diri dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat (1) dari pasal ini dengan jalan memindahkan perusahaan ke lain tangan.

Pasal 2
(1)Kemungkinan ditimpa kecelakaan dalam prakteknya hanya terdapat dalam perusahaan-perusahaan yang berbahaya. Dalam ayat ini ditetapkan perusahaan-perusahaan yang berbahaya itu dan pertelaan ini meliputi perusahaan yang dapat menyebabkan kecelakaan.
(2)Jikalau ternyata bahwa masih terdapat macam perusahaan-perusahaan lain yang berbahaya bagi buruhnya, maka macam perusahaan-perusahaan itu diwajibkan memberi tunjangan.

Pasal 3
Pasal ini ditetapkan untuk menghilangkan keragu-raguan, bahwa Undang-undang ini hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan bukan milik negara. Diterangkan pula, bahwa jumlah buruh tidak menjadi soal dalam menetapkan kewajiban memberi tunjangan.
Arti kata perusahaan dalam Undang-undang ini didasarkan atas dua syarat, yaitu bahwa dalam perusahaan itu dijalankan pekerjaan yang berturut-turut dan bahwa pekerjaan itu dikerjakan dengan tujuan ekonomi dalam arti produceeren, baik untuk mendapat untung (winstbejag), maupun untuk kepentingan umum, misalnya bengkel-bengkel dan jawatan Pemerintah.

Pasal 4
Pasal ini tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 5
Pasal ini tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 6
(1)Buruh menurut Undang-undang ini ialah:
a.orang yang bekerja pada majikan;
b.perusahaan majikan itu suatu perusahaan yang diwajibkan membayar tunjangan.
c.orang yang bekerja itu mendapat upah.
(2)Orang-orang dalam ayat ini tidaklah memenuhi syaratsyarat tersebut dalam ayat (1) sebagai buruh. Jika mereka bekerja di perusahaan yang diwajibkan membayar wang ganti kerugian, mereka memerlukan pula jaminan terhadap akibatnya kecelakaan. Berhubung dengan ini mereka dianggap sebagai buruh yang dimaksudkan Undang-Undang kecelakaan:
a.Magang, murid dan sebagainya sungguhpun tidak menerima upah perlu dilindungi oleh Undang-undang ini;
b.Orang yang memborong pekerjaan (aannemer) yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan membayar wang ganti kerugian sesungguhpun bukan buruh biasa, yang dimaksudkan dalam ayat (1). Mereka perlu diberi jaminan pula.
Lain halnya jika aannemer itu sendiri menjalankan perusahaan yang diwajibkan membayar tunjangan. Dalam keadaan demikian ini aannemer itu juga seorang majikan yang dimaksudkan Undang-undang ini;
c.Minta perhatian juga orang-orang yang bekerja pada seorang yang memborong pekerjaan (aannemer). Di antara pemborong-pemborong pekerjaan itu terdapat pemborong-pemborong yang tidak menjalankan perusahaan yang diwajibkan membayar uang ganti kerugian. Oleh karena itu maka mereka yang bekerja pada pemborong itu bukan buruh yang dimaksudkan dalam ayat (1). Untuk melindungi mereka itu maka mereka dipandang bekerja pada majikan yang memborong pekerjaan;
d.Orang-orang hukuman yang dikerjakan di perusahaan-perusahaan penjara (pabrik sepatu, pertenunan, tambang dsb.) memperlukan pula jaminan, jika dapat kecelakaan.
Oleh karena selama menjalankan hukuman mereka dijamin makannya oleh Pemerintah, pembayaran wang ganti kerugian itu dilakukan setelah mereka menjalani hukumannya.
(3)Dalam ayat ini diterangkan golongan buruh yang tidak dilindungi oleh Undang-undang Kecelakaan 1947:
a.Pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja negeri atau dari badan Pemerintah, didirikan atas Undang-undang negeri yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah bilamana dapat kecelakaan tidaklah perlu lagi dijamin oleh Undang-undang ini. Perlu pula diterangkan, bahwa jaminan kepada pegawai dan pekerja Negeri masuk dalam competen tienya Kementerian Keuangan dan tidak dapat diurus oleh Kementerian Perburuhan.
b.Begitupun juga buruh-buruh yang dilindungi oleh Undang-undang kecelakaan luar negeri. Dengan ini tidak akan terjadi, bahwa untuk suatu kecelakaan dijalankan dua macam peraturan pembayaran wang kerugian.
c.Oleh karena majikan tidak dapat menjalankan pengawasan terhadap buruh yang bekerja di rumahnya sendiri, maka majikan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kecelakaan-kecelakaan yang tidak terjadi di perusahaan-perusahaannya.

Pasal 7
(1)Upah yang dimaksudkan Undang-undang ini ialah:
a.Tidak hanya upah yang diterima pada waktu-waktu yang tertentu, akan tetapi juga penghasilan-penghasilan lain yang didapat karena bekerja misalnya tantiemes, gratificatie, wang lembur dsb.
b.Perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan percuma yang nilainya harus ditaksir menurut harga di tempat barang-barang itu diberikan kepada buruh dan dihitung sebagai upah pula.
(2), (3) dan (4).
Dalam ayat-ayat ini diterangkan caranya menghitung upah seadil-adilnya bagi magang, murid, pemborong, dan orang hukuman.

Pasal 8
(1)Untuk menjaga perselisihan tentang penetapan upah sehari, maka dalam ayat ini diterangkan cara menghitung upah sehari.
(2)Jika upah ditetapkan lain dari pada yang diterangkan dalam ayat (1), pegawai pengawaslah yang menetapkan besarnya upah sehari.
(3)Sudah seadil-adilnya bagian-bagian dari upah yang tetap diterima buruh selama tidak mampu bekerja tidak dipakai untuk menghitung upah sehari.
(4)Buruh yang menerima upah lebih dari pada Rp 20,- sehari dipandang dapat mencukupi segala keperluan sehari-hari dengan tunjangan didasarkan atas upah sebesar Rp 20,- itu.

Pasal 9
Dalam menetapkan besarnya tunjangan terdapat hal-hal yang memerlukan pertimbangan dari seorang dokter. Berhubung dengan itu ditetapkan dokter-dokter penasehat. Selain itu ditetapkan pula pegawai-pegawai pengawas oleh Kementerian Perburuhan.

BAGIAN II.
Macam dan besarnya ganti kerugian.

Pasal 10
(1)Pengangkutan, pengobatan dan perawatan yang sempurna akan mempercepat sembuhnya buruh yang dapat kecelakaan. Selain itu banyaknya buruh yang meninggal dunia karena akibatnya kecelakaan dapat dikurangi.
Kewajiban memberi pengangkutan, pengobatan dan perawatan dengan percuma itu tidak hanya meringankan penderitaan yang ditimpa kecelakaan akan tetapi juga menguntungkan majikan.

Pasal 11
(1)a.Buruh yang sementara tidak mampu bekerja karena ditimpa kecelakaan yang dimaksudkan dalam pasal 11 dari Undang-undang ini mendapat tunjangan tiap-tiap hari yang besarnya sama dengan upah sehari.
Tunjangan itu dibayar selama 120 hari.
Di Negara-negara di Eropah besarnya tunjangan demikian itu umumnya 2/3 atau 80% dari upah harian selama waktu yang ditentukan.
Mengingat keadaan masyarakat buruh di Indonesia pada dewawa ini dan dalam beberapa puluh tahun yang akan datang tidak dapat dipersamakan dengan keadaan buruh di Eropah yang keadaan perekonomiannya lebih teratur, maka dipandang perlu memberi tunjangan kepada buruh yang sementara tidak mampu bekerja sebesar 100% dari upah sehari selama 120 hari dan apabila sesudahnya itu buruh masih belum dapat bekerja, maka tunjangan itu dikurangi menjadi 50% dari upah sehari, dibayar selama buruh itu tidak dapat bekerja;
b.Besarnya tunjangan karena selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian ditetapkan menurut daftar yang dibuat dengan mengingat daftar di negara-negara yang modern.
Daftar tersebut memajukan penetapan besarnya wang tunjangan;
c.Untuk cacat badan selama-lamanya yang tidak ditetapkan dalam sub b di atas banyaknya persenan dari upah harian itu ditetapkan oleh pegawai-pengawas dengan pertimbangannya seorang ahli yanitu dokter penasehat.
d.Buruh yang selama-lamanya tidak mampu bekerja sama sekali, menerima tunjangan sebesar 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari. Apabila buruh itu dalam hidupnya sehari-hari terus menerus memperlukan bantuan dari orang lain, maka dipandang perlu untuk menaikkan besarnya tunjangan itu menjadi 70% dari upah sehari.
(2)Ayat ini ditetapkan untuk menjaga jangan sampai buruh terlantar karena belum dapat ditetapkan apa keadaan tidak mampu bekerja itu hanya sebagian atau sama sekali.
(3)Ayat ini ditetapkan untuk memudahkan penghidupan buruh.

Pasal 12
(1)Besarnya tunjangan kepada janda atau janda laki-laki, anak-anak dan anggauta-anggauta keluarga lainnya yang berhak menerima tunjangan ditetapkan dengan mengingat keperluannya keluarga-keluarga itu dalam penghidupan sehari-hari dan pula ditetapkan dengan mengingat peraturan-peraturan dalam negara-negara modern.
(2)Jumlah tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) itu paling besar 60% dari upah sehari dipandang cukup untuk menolong keluarga yang ditinggalkan buruh. Pemberian tunjangan itu perlu diatur demikian, hingga anggauta-anggauta yang hubungannya terdekat pada buruh yang ditimpa kecelakaan itu didahulukan. Tindakan ini sudah seadil-adilnya.
(3)Yang dimaksudkan ayat ini ialah membagi tunjangan sebesar 60% dari upah sehari itu seadil-adilnya. Misalnya buruh yang ditimpa kecelakaan meninggalkan seorang janda dan 6 anak.
Besarnya tunjangan bagi janda itu ialah 30% bagi tiap-tiap anak 15% dari upah sehari sehingga jumlah tunjangan tadi 120% dari upah sehari. Oleh karena jumlah tunjangan menurut Undang-undang hanya 60% dari upah sehari maka kepada janda itu dibayar 15% dari upah sehari dan tiap-tiap anak dapat 7% dan jumlah tunjangan tetap 60% dari upah sehari. Dengan jalan ini masing-masing dapat bagiannya dengan seadil-adilnya.
(4)Ayat ini ditetapkan untuk memudahkan pengawasan tentang pembayaran tunjangan.

Pasal 13
Umumnya tunjangan kepada buruh atau keluarga yang ditinggalkannya itu dibayar berwaktu-waktu untuk menjauhkan buruh dan keluarganya dari kesengsaraan. Dalam ayat ini ditetapkan bahwa apabila perlu, tunjangan berwaktu-waktu itu dapat dirobah menjadi tunjangan yang dibayar sekaligus.

Pasal 14
Janda atau janda laki-laki yang kawin tidaklah memerlukan jaminan yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini.
Sebagai tunjangan yang terakhir mereka diberi tunjangan sebesar 24 kali dari tunjangan yang dibayar tiap-tiap bulan.

BAGIAN III.
Tentang pembebasan kewajiban membayar ganti kerugian
menunda pembayaran dan merobah ganti kerugian.

Pasal 15
(1)Sudah seadil-adilnya, bahwa kecelakaan yang disengaja oleh buruh itu tidak akan menyebabkan pembayaran wang kerugian.
Begitu pula halnya dengan buruh yang menolak pertolongan dokter atau sebelum ia sembuh menolak meneruskan (menghentikan) pertolongan dokter yang diberikannya oleh majikan atau bertindak demikian hingga tidak mungkin dokter memberi pertolongan kepadanya.
(2)Takut akan pembedahan yang berbahaya dapat dianggap bagai alasan yang sah untuk menolak pertolongan dokter.
(3)Ayat ini ditetapkan oleh karena orang yang menjalani hukuman atau ditempatkan di rumah pendidikan anak-anak nakal selama itu terjamin hidupnya hingga pemberian tunjangan tidak perlu dijatuhkan.

Pasal 16
Kemudian untuk menunda pembayaran tunjangan diadakan untuk memberi kesempatan menetapkan apakah betul kecelakaan itu suatu kecelakaan yang dimaksudkan oleh Undang-undang.

Pasal 17
(1)Buruh yang dalam keadaan mabok membesarkan kemungkinan ditimpa kecelakaan dan sudah sepatutnya, bahwa besarnya tunjangan kepada buruh yang dalam keadaan demikian itu dikurangi sampai 50%.
(2)Mungkin buruh yang mendapat kecelakaan itu dapat dikerjakan lagi di perusahaan majikan. Dalam keadaan demikian itu, majikan boleh mengurangi tunjangannya hingga jumlah tunjangan dan upah tidak kurang dari upah sebelum mendapat kecelakaan. Tindakan itu tidak merugikan buruh karena jumlah wang yang diterima sebelum dan setelah kecelakaan terjadi tidak berbeda.
(3)Buruh yang hidupnya ditanggung oleh suatu assuransi atau fonds yang dimasuki oleh majikan untuk buruhnya tidak akan terlantar hidupnya. Persetujuan dari Pengawai pengawas memberi jaminan bahwa pengurangan ini dijalankan sebaik-baiknya.

Pasal 18
(1)Mungkin setelah liwat 3 tahun terdapat perobahan-perobahan dalam cacat yang didapat oleh buruh hingga perlu ditetapkan lagi besarnya wang tunjangan itu.
(2)Membayar kembali tunjangan yang telah diterima itu bagi seorang buruh ialah kewajiban yang berat dan tidak mungkin ditepati. Maka karena itu hanya perobahan yang menguntungkan buruh dijalankan.
(3)Ayat ini tidak memerlukan penjelasan.

BAGIAN IV.
Hal Administrasi pengawasan dan menjalankan perkara jika
timbul perselisihan.

Pasal 19
Untuk memudahkan pengawasan atas kecelakaan-kecelakaan yang didapat buruh, maka selain majikan yang diwajibkan selekas-lekasnya memasukkan laporan, keluarga, kawan-kawan sekerja atau serikat sekerja dari buruh itu dibolehkan memberitahukan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi.

Pasal 20
Daftar-daftar kecelakaan yang dibuat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan memudahkan majikan dalam menepati kewajibannya.

Pasal 21
Membuat perhitungan besarnya tunjangan dan memberitahukan selekas-lekasnya kepada keluarga buruh yang mendapat kecelakaan adalah suatu jalan untuk menjamin supaya tunjangan dapat segera dibayarkan kepada keluarga buruh.

Pasal 22
Pemeriksaan di tempat kecelakaan terjadi sangat dipergunakan untuk menetapkan segala sesuatu berkenaan dengan pemberian ganti kerugian. Dalam menjalankan pemeriksaan itu diperlukan keterangan-keterangan dan bantuan keakhlian.

Pasal 23
Segala kesulitan sedapat-dapat dipecah dengan jalan damai untuk menjauhkan perselisihan yang dapat merusak suasana di perusahaan.

Pasal 24
Jika segala sesuatu untuk menetapkan besarnya tunjangan tidak dapat dicapai dengan jalan damai, maka hakimlah yang akan memberi putusan tentang hal ini. Sebelum putusan hakim didapat, buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya wajib diberi pertolongan sepenuh-penuhnya.

Pasal 25
Pasal ini tidak perlu dijelaskan.

Pasal 26
Dalam pasal ini diterangkan tentang gugurnya hak menuntut wang ganti-kerugian.

BAGIAN V.
Aturan-aturan hukum dan tanggung jawab
berdasarkan hukum perdata.

Pasal 27
Aturan-aturan hukuman perlu ditetapkan agar Undang-undang ini dijalankan sebaik-baiknya.

Pasal 28
Buruh yang mendapat kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan yang merugikan mereka.

Pasal 29
Pasal ini tidak perlu diberi penjelasan.

Pasal 30
Dalam pasal ini diterangkan jalan untuk menuntut badan-hukum.

Pasal 31
Pasal ini menguatkan kedudukannya pegawai pengawas dalam melakukan kewajibannya.

Pasal 32
Dalam pasal ini dicegah segala perjanjian dibuat oleh majikan dengan buruh untuk membebaskan dirinya dari kewajiban memberi tunjangan.

Pasal 33
Pemberian tunjangan kecelakaan itu tidak dapat didasarkan atas macam peraturan.

BAGIAN VI.
Aturan-aturan penutup.

Pasal 34
Perlu dijaga jangan sampai pemberian tunjangan itu tidak diterima oleh yang berhak menerimanya menurut Undang-Undang ini sehingga pembayaran tunjangan itu tidak bermanfaat bagi buruh atau keluarga yang ditinggalkannya.

Pasal 35
Pasal ini tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 36
(1)Dalam ayat ini dengan peraturan Pemerintah diadakan kemungkinan untuk mendirikan suatu fonds bagi perusahaan-perusahaan, yang diwajibkan memberi ganti kerugian. Fonds tersebut yang akan membayar ganti kerugian kepada buruh atau keluarganya.
(2)Jikalau fonds itu belum berdiri, maka Negaralah yang akan memberi tunjangan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini bilamana majikan tidak mampu menepati kewajibannya terhadap buruhnya. Dengan jalan ini buruh akan terjamin nasibnya, jika ditimpa kecelakaan.
(3)Ayat ini tidak perlu diberi penjelasan.

Pasal 37
Pasal ini tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 38
Pasal ini tidak memerlukan penjelasan.


Lampiran

Keterangan:
1.Buat orang "kidal", atau kehilangan salah satu lengan tangan, atau jari, maka keterangan "kanan" dan "kiri", yang tersebut dalam daftar di atas ini dipertukarkan letaknya.
2.Dalam hal kehilangan beberapa anggauta badan yang tersebut di atas ini, maka besarnya tunjangan ditetapkan dengan menjumlahkan banyak persen dari tiap-tiap anggauta badan itu.
Jumlah tunjangan yang didapat tidak boleh lebih dari 70% upah sehari.
3.Anggauta badan yang tidak dapat dipakai sama sekali karena lumpuh, dianggap sebagai hilang.


[tulis] » komentar « [baca]