info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:
a.kebinekaan;
b.kebangsaan;
c.kebersamaan;
d.profesionalisme;
e.keterpaduan;
f.kenusantaraan;
g.keadilan;
h.partisipasi masyarakat;
i.kegotongroyongan; dan
j.kebebasbiasan.

Pasal 4
Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:
a.menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;
b.mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;
c.menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan
d.meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

BAB II
BENTUK, JENIS, DAN ISI BUKU

(1)Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.
(2)Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
(3)Muatan keagamaan dalam Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(4)Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas buku teks dan buku nonteks.
(5)Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.
(6)Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.
(7)Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.
(8)Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Buku di luar buku pendidikan.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7
Buku berisi ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
MASYARAKAT DAN PELAKU PERBUKUAN

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 8
Masyarakat berhak:
a.memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam Sistem Perbukuan; dan
b.mendapatkan kemudahan akses terhadap Buku Bermutu dan informasi perbukuan.

Masyarakat di daerah terdepan, terluar, tertinggal, komunitas adat terpencil, serta yang mengalami bencana berhak memperoleh layanan akses Buku.

Pasal 11
Masyarakat berkewajiban:
a.memelihara dan memanfaatkan fasilitas layanan dan Buku yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; dan
b.memberikan dukungan terhadap terciptanya masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis.

Bagian Kedua
Pelaku Perbukuan

Paragraf 1
Umum

Penulis berhak:
a.memiliki hak cipta atas naskah tulisannya;
b.mengalihkan hak cipta atas Naskah Buku karangan atau tulisan yang dimiliki;
c.memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
d.membentuk organisasi profesi; dan
e.mendapatkan imbalan atas hak penerbitan naskah tulisannya.

Pasal 14
Penulis berkewajiban:
a.mencantumkan nama asli atau nama samaran pada Naskah Buku; dan
b.mempertanggungjawabkan karya yang ditulisnya.

Paragraf 3
Penerjemah

Penerjemah berkewajiban:
a.memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli;
b.mencantumkan nama asli pada Buku; dan
c.mempertanggungjawabkan naskah Terjemahannya.

Paragraf 4
Penyadur

Pasal 17
Penyadur berhak:
a.memiliki hak cipta atas naskah hasil Sadurannya;
b.mengalihkan hak cipta Saduran kepada pihak lain;
c.memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
d.membentuk organisasi profesi; dan
e.mendapatkan imbalan atas naskah hasil Sadurannya.

Pasal 18
Penyadur berkewajiban:
a.memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli;
b.mencantumkan nama asli pada Buku; dan
c.mempertanggungjawabkan hasil Sadurannya.

Paragraf 5
Editor

Editor berkewajiban:
a.mencantumkan nama asli pada Buku; dan
b.mempertanggungjawabkan naskah editannya.

Paragraf 6
Desainer

Pasal 21
Desainer berhak:
a.membentuk organisasi profesi; dan
b.mendapatkan imbalan atas desain Bukunya.

Ilustrator berhak:
a.membentuk organisasi profesi; dan
b.mendapatkan imbalan atas Ilustrasinya.

Pasal 24
Ilustrator berkewajiban:
a.mencantumkan nama asli pada Buku; dan
b.mempertanggungjawabkan Ilustrasinya.

Paragraf 8
Pencetak

(1)Pengembang Buku Elektronik berhak:
a.mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;
b.membentuk himpunan organisasi usaha dan/atau organisasi profesi; dan
c.mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan pengembangan buku elektronik.
(2)Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28
Pengembang Buku Elektronik berkewajiban:
a.memiliki izin usaha;
b.menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang didigitalkan; dan
c.menerapkan manajemen hak digital.

Paragraf 10
Penerbit

Pasal 29
(1)Penerbit berhak:
a.mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan
b.membentuk himpunan organisasi usaha.
(2)Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30
Penerbit berkewajiban:
a.memiliki izin usaha penerbitan;
b.memberikan imbalan jasa atas Naskah Buku yang diterbitkan kepada pemegang hak cipta;
c.memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada pemegang hak cipta;
d.mencantumkan harga pada belakang kover Buku;
e.mencantumkan peruntukan Buku sesuai dengan jenjang usia pembaca; dan
f.mencantumkan angka standar buku internasional.

Pasal 31
(1)Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c sampai dengan huruf e dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penarikan produk dari peredaran;
c.pembekuan izin usaha; dan/atau
d.pencabutan izin usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 11
Toko Buku

Pasal 32
Pemilik Toko Buku berhak:
a.mendapatkan kemudahan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan
b.membentuk himpunan organisasi usaha.

Pasal 33
Pemilik Toko Buku berkewajiban memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada Penerbit.

Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pelaku perbukuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 35
(1)Pemerintah Pusat berwenang:
a.menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan;
b.menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi;
c.mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat;
d.memberikan insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan; dan
e.membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan.
(2)Ketentuan mengenai insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36
Pemerintah Pusat bertanggung jawab:
a.menjamin terselenggaranya Sistem Perbukuan melalui ekosistem perbukuan yang sehat agar tersedia Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi;
b.menyusun dan menjamin tersedianya buku teks utama untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik;
c.meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan Naskah Buku yang bermutu;
d.memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan;
e.mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia ke khasanah budaya dunia melalui Buku;
f.memfasilitasi penerjemahan Buku berbahasa asing yang bermutu dan dibutuhkan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan; dan
g.memfasilitasi penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara.

Pasal 37
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 38
Pemerintah Daerah provinsi berwenang:
a.menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan sesuai dengan kewenangannya;
b.membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
c.mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
d.mengembangkan budaya literasi.

Pasal 39
Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:
a.menjamin tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
b.menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu;
c.membina dan mengawasi tumbuhnya Toko Buku sesuai dengan kewenangannya;
d.menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya;
e.memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayahnya;
f.memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; dan
g.memfasilitasi Penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40
Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang:
a.menjamin pelaksanaan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
b.menjamin pendistribusian buku teks utama secara adil dan merata; dan
c.memfasilitasi pengembangan budaya literasi.

Pasal 41
Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab:
a.mewujudkan tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
b.memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya;
c.melaksanakan program peningkatan minat membaca dan minat menulis; dan
d.memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
PEMEROLEHAN NASKAH BUKU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42
(1)Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui akuisisi naskah secara aktif dan/atau pasif.
(2)Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui Penulisan, Penerjemahan, atau Penyaduran.
(3)Pemerolehan Naskah Buku melalui Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan pada naskah yang berkualitas dari Buku berbahasa daerah dan/atau berbahasa asing.
(4)Pemerolehan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat isi.
(5)Syarat isi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
a.tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
b.tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
c.tidak mengandung unsur pornografi;
d.tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau
e.tidak mengandung ujaran kebencian.

Bagian Kedua
Penulisan Naskah Asli Buku

Pasal 43
(1)Penulisan naskah asli Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku.
(2)Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penerjemahan Buku

Pasal 44
(1)Penerjemahan Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penerjemahan Buku.
(2)Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penerjemahan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45
Penerjemahan Buku diutamakan untuk keperluan pendidikan.

Bagian Keempat
Penyaduran Buku

Pasal 46
(1)Penyaduran Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penyaduran Buku.
(2)Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penyaduran Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47
Penyaduran Buku diutamakan untuk keperluan pendidikan.

BAB VI
PENERBITAN BUKU, PENCETAKAN BUKU, DAN
PENGEMBANGAN BUKU ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penerbitan

Paragraf 1
Umum

Pasal 48
Buku diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.telah memenuhi syarat isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5); dan
b.mencantumkan angka standar buku internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f.

Pasal 49
Penerbitan Buku oleh pihak asing di Indonesia wajib dilakukan melalui kerja sama dengan Penerbit yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50
Penerbit berbadan hukum milik Pemerintah Pusat dan/atau berbadan hukum milik Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Buku.

Pasal 51
(1)Penerbitan Buku untuk pendidikan tinggi dapat dikelola oleh perguruan tinggi agar menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata.
(2)Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52
(1)Buku pendidikan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi harus memenuhi syarat isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).
(2)Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2
Pengeditan Naskah Buku

Pasal 53
(1)Pengeditan Naskah Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pengeditan Naskah Buku.
(2)Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pengeditan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Pengilustrasian Buku

Pasal 54
(1)Pengilustrasian Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian Buku.
(2)Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4
Pendesainan Buku

Pasal 55
(1)Pendesainan Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pendesainan Buku.
(2)Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pendesainan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pencetakan Buku

Pasal 56
Setiap Buku yang dicetak wajib mencantumkan:
a.harga pada bagian belakang kover Buku; dan
b.peruntukan Buku sesuai dengan jenjang usia pembaca.

Bagian Ketiga
Pengembangan Buku Elektronik

Pasal 57
Pengembangan buku elektronik dapat dilakukan melalui:
a.Penerbitan Naskah Buku dalam bentuk buku elektronik; dan
b.pengonversian buku cetak ke dalam bentuk buku elektronik.

Pasal 58
Pengembangan buku elektronik yang dilakukan melalui Penerbitan Naskah Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a harus memiliki angka standar buku internasional elektronik.

Pasal 59
(1)Buku teks utama dapat dikonversi ke dalam bentuk buku elektronik untuk memudahkan masyarakat memperoleh dan mengakses buku teks utama.
(2)Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh secara gratis dan digandakan.
(3)Ketentuan mengenai pengonversian ke dalam bentuk buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
PENDISTRIBUSIAN BUKU

Pasal 60
(1)Pendistribusian Buku dilakukan untuk menjamin ketersediaan Buku secara merata dan/atau dengan harga murah.
(2)Pendistribusian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
(3)Ketentuan mengenai Pendistribusian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61
(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendistribusikan buku teks utama kepada satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
(2)Pendistribusian buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 62
Penjualan Buku secara elektronik di luar buku teks utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63
(1)Penerbit dilarang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
(2)Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penarikan produk dari peredaran;
c.pembekuan izin usaha; dan/atau
d.pencabutan izin usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64
(1)Penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui Toko Buku dan/atau sarana lain.
(2)Ketentuan mengenai penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks melalui sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII
PENGGUNAAN BUKU

Pasal 65
(1)Buku teks utama wajib digunakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam pembelajaran.
(2)Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat menggunakan:
a.buku teks pendamping;
b.buku nonteks yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
c.buku umum.
(3)Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang tidak menggunakan buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penangguhan bantuan pendidikan;
c.penghentian bantuan pendidikan;
d.perekomendasian penurunan peringkat dan/atau pencabutan akreditasi;
e.penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
f.pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
PENYEDIAAN BUKU

Pasal 66
(1)Penyediaan Buku dapat dilakukan melalui:
a.penerbitan;
b.pencetakan ulang;
c.hibah; atau
d.impor.
(2)Ketentuan mengenai Penyediaan Buku melalui hibah dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67
(1)Penyediaan buku teks utama untuk keperluan pembelajaran pada setiap satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2)Penyediaan buku teks pendamping dapat dilakukan oleh masyarakat.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68
(1)Masyarakat berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan budaya literasi melalui Sistem Perbukuan.
(2)Masyarakat berperan serta menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.
(3)Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 69
(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat melakukan pengawasan atas Sistem Perbukuan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar Sistem Perbukuan terselenggara dengan baik.
(3)Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap substansi Buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 71
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbukuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 72
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ekosistem perbukuan" adalah tempat tumbuh dan berkembangnya Sistem Perbukuan yang sehat untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata yang ditandai dengan interaksi positif antar-pemangku kepentingan perbukuan.

Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kebinekaan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku perbukuan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas profesionalisme" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan didukung oleh sumber daya yang profesional di bidang perbukuan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan secara sinergis antarseluruh pelaksana tata kelola perbukuan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan menghasilkan karya yang mendorong penguatan keanekaragaman budaya dalam memperkukuh jati diri bangsa.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan mewujudkan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses Buku yang bermutu, dan murah.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas partisipasi masyarakat" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan serta.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas kegotongroyongan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan dengan semangat kebersamaan.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "asas kebebasbiasan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan tidak multi tafsir.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Buku teks memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian; penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; kepekaan, kemampuan estetis, kemampuan kinestetis dan kesehatan; serta pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
Ayat (5)
Buku teks utama, antara lain, buku mata pelajaran pendidikan agama, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ketrampilan, seni budaya, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas" adalah mereka yang memiliki keterbatasan, antara lain, penyandang disabilitas netra, penyandang kerusakan penglihatan dan/atau keterbatasan dalam membaca, serta pengguna huruf braille.

Pasal 10
"Bencana", antara lain, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang berdampak pada terputusnya akses fasilitas umum perbukuan.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "tiras" adalah oplah atau jumlah buku yang dicetak.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
"Imbalan", antara lain, royalti, honorarium, dan upah.

Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
"Bentuk pertanggungjawaban", antara lain, mencakup etika dan hukum.

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
"Bentuk pengalihan hak", antara lain, dengan cara lisensi atau penyerahan dengan surat perjanjian tertulis.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "akses" adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi dan kesempatan berusaha.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pengembang buku elektronik terdiri atas: usaha jasa dan usaha produksi mandiri.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "manajemen hak digital" adalah hiponim yang merujuk pada teknologi pengaturan akses yang digunakan oleh para penerbit atau pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan suatu media atau alat digital.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
"Keterangan peruntukan buku" antara lain buku untuk anak, remaja, atau dewasa.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "angka standar buku internasioinal" adalah penanda internasional yang unik untuk terbitan Buku.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri perbukuan nasional.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "menyusun" adalah bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab penuh atas isi buku teks utama yang bermutu.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
"Bentuk promosi" dilakukan, antara lain, melalui kegiatan penerjemahan karya nasional ke bahasa asing dan karya asing ke bahasa Indonesia, serta pameran Buku nasional dan internasional.
Huruf f
"Bentuk fasilitasi penerjemahan Buku", antara lain, kerja sama dan peningkatan kompetensi penerjemah.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "buku langka" adalah Buku yang sulit diperoleh dan memiliki nilai sejarah, nilai budaya, dan/atau ilmu pengetahuan.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "menyusun" adalah Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab penuh atas isi buku teks pendamping yang bermutu.
Yang dimaksud dengan "muatan lokal" adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
Contoh muatan lokal, antara lain, bahasa daerah, budaya daerah, dan kesenian daerah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "secara aktif" adalah mencari Penulis dan Naskah Buku untuk diterbitkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
"Ujaran kebencian" termasuk penghinaan dan hasutan.

Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "standar" adalah ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.
Yang dimaksud dengan "kaidah" adalah rumusan atau aturan yang sudah pasti.
Yang dimaksud "kode etik" adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing atau badan hukum asing yang melakukan kegiatan Penerbitan Buku di Indonesia.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Buku teks pendamping, buku nonteks, dan buku umum merupakan buku yang berfungsi sebagai buku pengayaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dimaksudkan sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana dalam rangka mendukung penegakan hukum, baik preventif maupun edukatif di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman umum.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]