info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...home
database peraturan
http://ngada.org

.
homeinfo PRINTUU ke MKProlegnasTabel LNTabel BN

mencabut: UU 5-1984


≡ http://ngada.org

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional" adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kepastian berusaha" adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pemerataan persebaran" adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "persaingan usaha yang sehat" adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "keterkaitan Industri" adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan "kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan" adalah pembangunan sektor Industri sebagai penggerak ekonomi nasional harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia terutama golongan ekonomi lemah atau kelompok yang berpenghasilan di bawah tingkat rata-rata pendapatan per kapita nasional. Tujuan utama pembangunan Industri bermuara pada segala upaya untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kepentingan individu, golongan atau kelompok tertentu, dengan proses produksi yang melibatkan semua orang dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua warga Negara Indonesia.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "rantai nilai" (value chain) adalah serangkaian urutan kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang dilakukan Perusahaan Industri untuk mengubah input (Bahan Baku) menjadi output (barang jadi) yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan/konsumen.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pembangunan sumber daya manusia Industri" adalah menyiapkan sumber daya manusia di bidang Industri yang mempunyai kompetensi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "wirausaha Industri" adalah pelaku usaha Industri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tenaga kerja Industri" adalah tenaga kerja profesional di bidang Industri.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pembina Industri" adalah aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Industri di pusat dan di daerah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "konsultan Industri" adalah orang atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi, pemecahan masalah bagi Industri.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "inkubator Industri" adalah lingkungan dan program dengan karakteristik tertentu yang menawarkan bantuan teknis dan manajemen kepada perorangan, perusahaan, atau calon perusa- haan untuk menghasilkan perusahaan atau calon perusahaan yang siap berbisnis secara profesional.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerja sama pengembangan sumber daya manusia antara Industri kecil dengan Industri menengah dan/atau Industri besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pendidikan formal" yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Asosiasi Industri merupakan organisasi yang didirikan oleh pelaku usaha Industri di sektor usaha Industri tertentu guna memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah kondisi yang menunjukkan tidak atau belum cukup tersedia tenaga kerja Industri atau konsultan Industri nasional yang kompeten sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "jenis pekerjaan tertentu" adalah jenis pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, baik terhadap pekerja maupun produk yang dihasilkan seperti pekerjaan: pembuatan boiler, operator reaktor nuklir, pengelasan di bawah air, proses penggunaan radiasi, dan pengoperasian bejana bertekanan (pressure vessel).
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" yaitu belum cukup tersedia tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang kompeten di dalam negeri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Sumber daya alam dalam ketentuan ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan air baku untuk Industri.
Sumber daya alam dimaksud meliputi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung dari alam, antara lain, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, kayu, air, dan panas bumi, serta sumber daya lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam" adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan Industri dalam negeri baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri" adalah pengendalian ekspor atas Bahan Baku yang berasal dari sumber daya alam non hayati seperti bahan galian tambang, logam dan non logam (bijih besi, bauksit, pasir besi, pasir kuarsa dan lain-lain), atau yang bersifat hayati, seperti hasil hutan, dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
Ekspor Bahan Baku dimungkinkan hanya apabila kebutuhan Industri dalam negeri sudah tercukupi.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri tertentu" adalah Industri yang rata-rata mengonsumsi energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan konservasi energi, misalnya Industri semen, besi dan baja, tekstil, pulp dan kertas, petrokimia, pupuk, dan keramik.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Yang dimaksud dengan "aspek kemandirian" adalah pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan Teknologi Industri harus memperhatikan hak Perusahaan Industri dalam pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan karakteristik Industri masing-masing tanpa melanggar atau merugikan pihak lain.
Yang dimaksud dengan "aspek ketahanan Industri" adalah Industri yang berdaya saing, efisien, berkelanjutan, bersih, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penelitian dan pengembangan" adalah kegiatan yang menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Industri atau pengembangan dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas Industri.
Yang dimaksud dengan "usaha bersama" adalah joint venture.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu keadaan di mana kebutuhan pembangunan Industri sangat mendesak sementara teknologi belum dikuasai dalam desain, perekayasaan, pengadaan dan pembangunan (engineering, procurement, construction).
Yang dimaksud dengan "proyek putar kunci" adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (asesmen), rancang bangun dan perekayasaan, implementasi (pengoperasian) dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan, atau yang selanjutnya dikenal dengan istilah turnkey project.
Dalam perjanjian pengadaan teknologi melalui proyek putar kunci juga mencakup pelatihan dan dukungan operasional yang berkelanjutan.
Rancang bangun dalam pengertian di atas adalah kegiatan Industri yang terkait dengan perencanaan pendirian Industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
Perekayasaan dalam pengertian di atas adalah kegiatan Industri yang terkait dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri" adalah penjaminan kepada Industri yang memanfaatkan teknologi hasil penelitian dan pengembangan teknologi dari dalam negeri (lembaga penelitian, perusahaan, perguruan tinggi, dan sebagainya) yang belum teruji.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri" adalah pembatasan dan pelarangan pemanfaatan teknologi yang dinilai tidak layak untuk Industri, antara lain, boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.
Yang dimaksud dengan "audit Teknologi Industri" adalah cara untuk melaksanakan identifikasi kekuatan dan kelemahan aset teknologi (tangible and intangible asset) dalam rangka pelaksanaan manajemen teknologi sehingga manfaat teknologi dapat dirasakan sebagai faktor yang penting dalam meningkatkan mutu kehidupan umat manusia dan meningkatkan daya saing Industri.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "budaya Industri" adalah sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat Industri yang sekurang-kurangnya terdiri atas penerapan sikap mental dan moralitas yang diwujudkan dalam nilai-nilai efisiensi, tanggung jawab sosial, kedisiplinan kerja, kepatuhan pada aturan, keharmonisan dan loyalitas, demokrasi ekonomi, nasionalisme, dan kepercayaan diri.
Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" merupakan gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Contoh: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Industri kreatif" adalah Industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "memberikan kemudahan pembiayaan" adalah memberikan keringanan persyaratan dalam mendapatkan pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan Industri dalam rangka antara lain promosi efisiensi energi, pengurangan emisi gas dan rumah kaca, penggunaan Bahan Baku dan bahan bakar terbarukan, serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "keringanan bunga pinjaman" adalah bantuan Pemerintah kepada Perusahaan Industri dalam bentuk menanggung sebagian biaya bunga dalam pembelian peralatan dan mesin dan/atau modal kerja.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "potongan harga" adalah bantuan Pemerintah kepada Perusahaan Industri dalam bentuk menanggung sebagian biaya dalam pembelian peralatan dan mesin.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Industri pionir" adalah Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Yang dimaksud dengan "seluruh rangkaian" adalah kegiatan pengawasan di pabrik dan koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menjamin tersedianya infrastruktur Industri" adalah memprioritaskan program penyediaan infrastruktur bagi kegiatan Industri.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan Industri" adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah kondisi pada saat pihak swasta tidak berminat atau belum mampu untuk membangun Kawasan Industri, sementara Pemerintah perlu mempercepat industrialisasi di wilayah pusat pertumbuhan Industri dengan mempertimbangkan geoekonomi, geopolitik dan geostrategis.
Yang dimaksud dengan "memprakarsai" adalah melakukan investasi langsung untuk membangun kawasan Industri.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Data Industri meliputi Data Industri pada tahap pembangunan dan Data Industri pada tahap produksi/komersial.
Data Industri pada tahap pembangunan antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek perencanaan, aspek pembangunan, aspek teknis yang terkait dengan pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta aspek pengelolaan.
Data Industri pada tahap produksi/komersial antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek kegiatan Industri, aspek teknis, dan aspek pengelolaan.
Aspek pengelolaan antara lain meliputi lingkungan, dampak sosial masyarakat, energi, sumber daya, manajemen perusahaan, dan kerja sama internasional di bidang Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyampaian Informasi Industri kepada Menteri termasuk hasil pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Industri di daerah yang bersangkutan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Data Kawasan Industri meliputi Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan dan Data Kawasan Industri pada tahap komersial.
Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek perencanaan, aspek pembangunan, aspek teknis yang terkait dengan pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta aspek pengelolaan.
Data Kawasan Industri pada tahap komersial antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek kegiatan kawasan Industri, aspek teknis, dan aspek pengelolaan.
Aspek pengelolaan antara lain meliputi lingkungan, dampak sosial masyarakat, energi, sumber daya, manajemen perusahaan, dan kerja sama internasional di bidang Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 66
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
"Kejadian luar biasa" dapat berupa pemogokan dan kecelakaan kerja yang bersifat masif, pemindahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau orang tertentu, individu atau asing.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Sistem Informasi Industri Nasional yang dikembangkan antara lain secara on-line melalui media internet untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Industri dalam menyampaikan data kegiatan usahanya dan instansi pembina Industri dan menteri terkait dalam menyampaikan hasil pengolahan Informasi Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69
Data Industri dan/atau Data Kawasan Industri yang dilarang disampaikan atau diumumkan adalah data individu Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang belum diolah.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional" adalah memberikan kontribusi besar dalam perubahan struktur Industri dan memperkuat perekonomian nasional.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Huruf a
Perumusan kebijakan untuk pembangunan Industri menuju Industri Hijau ditujukan bagi Perusahaan Industri baru, sedangkan pengembangan Industri menuju Industri Hijau ditujukan bagi Perusahaan Industri yang telah berproduksi dan/atau akan melakukan perluasan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kelembagaan" adalah institusi yang ada di dalam kementerian maupun di luar kementerian.
Yang dimaksud dengan "peningkatan kemampuan" adalah optimalisasi kemampuan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang mendukung pengembangan Industri Hijau termasuk sumber daya manusia.
Yang dimaksud dengan "promosi" adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Industri dan konsumen untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tentang manfaat Industri Hijau, serta untuk ikut berpartisipasi dalam penerapan Industri Hijau dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan (eco product), termasuk pemberian penghargaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Huruf a
Yang dimaksud dengan "membangun komitmen" adalah tekad untuk mewujudkan Industri Hijau sebagai budaya kerja bagi seluruh tenaga kerja Industri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau" adalah melakukan proses produksi melalui produksi bersih dan mengurangi, menggunakan kembali, mengolah kembali, dan memulihkan, atau yang dikenal dengan istilah 4R (reduce, reuse, recycle, recovery).
Huruf c
Yang dimaksud dengan "menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan" adalah Perusahaan Industri memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan (continous improvement).
Huruf d
Yang dimaksud dengan "teknologi ramah lingkungan" adalah teknologi yang hemat dalam penggunaan Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan air dalam proses produksi serta meminimalkan limbah, termasuk optimalisasi diversifikasi energi.

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Usaha patungan antara Pemerintah dan swasta melalui kepemilikan modal mayoritas oleh Pemerintah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pembatasan kepemilikan" adalah tidak diperbolehkannya penanaman modal asing.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 85
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan dalam rangka lebih menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Yang dimaksud dengan "produk dalam negeri" adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional di bidang Industri" adalah kerja sama yang dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral di bidang Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
"Laporan" antara lain memuat peluang atau potensi kerja sama Industri, profil Industri unggulan negara yang bersangkutan, serta perkembangan pelaksanaan kerja sama internasional di bidang Industri.

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam Industri dalam negeri dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penyelamatan" adalah tindakan atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam memulihkan Industri dalam negeri yang mengalami kerugian akibat pengaruh perubahan yang sangat dinamis (konjungtur) perekonomian dunia, seperti gejolak naik turunnya kemajuan dan kemunduran ekonomi dunia yang terjadi secara berganti-ganti, sehingga dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "nilai investasi" adalah nilai tanah dan bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa" adalah Industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, Bahan Baku, yang berbasis pada kearifan lokal misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran kayu dari Jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, dan patung asmat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri" adalah Industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perwakilan dunia usaha paling sedikit mencakup wakil dari Kamar Dagang dan Industri dan asosiasi Industri terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengawasan dilakukan antara lain melalui audit, inspeksi, pengamatan intensif (surveillance), atau pemantauan (monitoring).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Ayat (1)
Sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan berwenang melakukan penyidikan di bidang Perindustrian yang terkait SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib yang terjadi di kawasan pabean dengan berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Perindustrian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas