BAB I
KETENTUAN UMUM

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Pasal 4
(1)Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor pendaftaran perusahaan.
(2)Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini merupakan alat pembuktian sempurna.

BAB III
KEWAJIBAN PENDAFTARAN

(1)Dikecualikan dari wajib daftar ialah:
a.Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
b.Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
(2)Perusahaan Kecil Perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Pasal 8
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang ini berbentuk:
a.Badan Hukum, termasuk di dalamnya Koperasi;
b.Persekutuan;
c.Perorangan;
d.Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c pasal ini.

BAB IV
CARA DAN TEMPAT SERTA WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

BAB V
HAL-HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN

Pasal 11
(1)Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a.1. nama perseroan;
2.merek perusahaan;
b.1. tanggal pendirian perseroan,
2.jangka waktu berdirinya perseroan;
c.1.kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
2.izin-izin usaha yang dimiliki;
d.1.alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
2.alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;
e.berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:
1.nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2.setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
3.nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4.alamat tempat tinggal yang tetap;
5.alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6.tempat dan tanggal lahir;
7.negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
8.kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9.setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
10.tanda tangan;
11.tanggal mulai menduduki jabatan;
f.lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
g.1. modal dasar;
2.banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
3.besarnya modal yang ditempatkan;
4.besarnya modal yang disetor;
h.1.tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2.tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
3.tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
(2)Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu:
1.nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2.setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;
3.nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4.alamat tempat tinggal yang tetap,
5.alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
6.tempat dan tanggal lahir;
7.negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
8.kewarganegaraan;
9.setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8;
10.jumlah saham yang dimiliki,
11.jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.
(3)Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.
(4)Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(1)Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a.tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
b.1.nama persekutuan dan atau nama perusahaan;
2.merek perusahaan;
c.1.kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
2.izin-izin usaha yang dimiliki;
d.1.alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;
2.alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;
e.jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktip dan jumlah sekutu pasip;
f.berkenaan dengan setiap sekutu aktip dan pasip;
1.nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2.setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1;
3.nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4.alamat tempat tinggal yang tetap;
5.alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6.tempat dan tanggal lahir;
7.negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia,
8.kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9.setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 8;
g.Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktip dan pasip;
h.besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktip dan pasip;
i    1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
2.tanggal masuknya setiap sekutu aktip dan pasip yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan;
3.tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
j.tanda tangan dari setiap sekutu aktip yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan;
(2)Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:
a.besarnya modal komanditer;
b.banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
c.besarnya modal yang ditempatkan;
d.besarnya modal yang disetor.
(3)Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 14
(1)Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a.1. tanggal pendirian persekutuan;
2.jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;
b.1.nama persekutuan atau nama perusahaan;
2.merek perusahaan apabila ada;
c.1.kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
2.izin-izin usaha yang dimiliki;
d.1. alamat kedudukan persekutuan;
2.alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan;
e.berkenaan dengan setiap sekutu:
1.nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2.setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
3.nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4.alamat tempat tinggal yang tetap;
5.alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6.tempat dan tanggal lahir;
7.negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
8.kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9.setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
f.lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;
g.jumlah modal (tetap) persekutuan;
h.1.tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
2.tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan;
3.tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
i.tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan).
(2)Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

(1)Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar dari pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Undang-undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a.nama dan merek perusahaan;
b.tanggal pendirian perusahaan;
c.1.kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan;
2.izin-izin usaha yang dimiliki;
d.1.alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
2.alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan;
e.berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas:
1.nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2.setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
3.nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4.alamat tempat tinggal yang tetap;
5.alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6.tempat dan tanggal lahir;
7.negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
8.kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9.setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
10.tanda tangan;
11.tanggal mulai menduduki jabatan;
f.lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
g.1. modal dasar;
2.besarnya modal yang ditempatkan;
3.besarnya modal yang disetorkan;
h.1.tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;
2.tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
(2)Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan serta pengesahan dari pajabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 17
Hal-hal lain yang wajib didaftarkan sepanjang belum diatur dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 18
Menteri bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan.

Pasal 21
(1)Apabila pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang.
(2)Pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri.

Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan itu.

Pasal 24
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 20, 21, dan 22 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII
PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN

(1)Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
(2)Pengajuan keberatan oleh setiap pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan dan kantor pendaftaran perusahaan.

Pasal 28
(1)Dalam hal perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya, pejabat kantor pendaftaran perusahaan setelah memberikan peringatannya dapat membatalkan pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang.
(2)Pengusaha yang tidak puas dengan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 29
(1)Menteri dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 21, 27 dan 28 Undang-undang ini memberikan putusan setelah menugaskan pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan dan mendengar para pihak yang bersangkutan.
(2)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pejabat yang berwenang tersebut diberitahukan kepada perusahaan secara tertulis.
(3)Terhadap keputusan Menteri sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini pengusaha dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri.
(4)Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap pihak yang mengajukan keberatan, oleh Panitera Pengadilan Negeri, putusan tersebut diberitahukan kepada kantor pendaftaran perusahaan secara tertulis.

BAB IX
BIAYA-BIAYA

Pasal 30
Setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 31
Besarnya biaya administrasi untuk memperoleh salinan atau petikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32
(1)Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggitingginya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam.ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

Pasal 33
(1)Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggitingginya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Pasal 34
(1)Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggitingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Pasal 35
(1)Apabila tindak pidana sebagaimana, dimaksud dalam Pasal-pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.
(2)Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 36
(1)Selain dari pegawai penyidik umum, kepada pegawai Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pengawasan atas Wajib Daftar Perusahaan diberi juga wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
(2)Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 37
(1)Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-undang ini, wajib didaftarkan pada kantor-kantor pendaftaran perusahaan menurut ketentuan Undang-undang ini dalam jangka waktu satu tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.
(2)Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 39
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Pebruari 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Pebruari 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

[tulis] » komentar « [baca]