BAB I
KETENTUAN UMUM

Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tetap termasuk kesatuan ekonomi Indonesia dan wilayah hukum Republik Indonesia.

Pasal 4
Jangka waktu berlakunya suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah 30 (tiga puluh) tahun semenjak ditetapkannya sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan dapat diperpanjang menurut kebutuhan.

(1)Ditingkat pusat dibentuk suatu Dewan yang diberi nama Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian disebut Dewan untuk menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan-badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian disebut Badan Pengusahaan.
(2)Dewan beranggotakan Menteri-menteri yang teknis ada hubungannya dengan tugas dan fungsi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Pekerjaan sehari-hari, dilaksanakan oleh suatu Staf Kerja, yang dibentuk oleh Dewan.
(4)Staf Kerja dipimpin oleh seorang Ketua Staf.
(5)Ketua dan para anggota Staf Kerja terdiri dari wakil-wakil industri yang ditunjuk oleh Menteri-menteri yang bersangkutan, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan.

Pasal 7
(1)Badan Pengusahaan dipimpin oleh seorang Administrator Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian disebut Administrator dan dibantu oleh beberapa orang Deputy, yang masing-masing memimpin bidang-bidang tertentu, menurut kebutuhan.
(2)Badan Pengusahaan berkedudukan dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau lbukota Daerah Swatantra yang' melingkunginya.
(3)Administrator diangkat dan diberhentikan oleh Dewan setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
(4)Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Administrator adalah warga Negara Indonesia, ahli, cakap dan berpengalaman di bidang management menurut penilaian Dewan di samping syarat-syarat lain yang berlaku untuk pengangkatan seorang pejabat Negara.

Pasal 8
(1)Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Dewan atas usul Administartor.
(2)Di dalam hal-hal tertentu Dewan dapat mengangkat dan memberhentikan Deputy dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat (1) di atas.
(3)Administrator menunjuk salah seorang Deputy untuk mewakilinya apabila berhalangan.

(1)a.Badan Pengusahaan menerima segala peraturan, pedoman, petunjuk maupun perintah langsung dari Dewan dan bertanggung-jawab atas pelaksanaannya kepada Dewan.
b.Di bidang keuangan, Badan Pengusahaan bertanggung-jawab langsung kepada Dewan.
(2)Tugas dan wewenang Administrator ialah mengenai pembinaan dan pelaksanaan kepentingan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terutama sebagai pusat perdagangan transito dan pengolahan barang-barang untuk perdagangan international.
(3)Administrator menyerasikan kebijaksanaan dengan tugas dan wewenangnya Kepala Daerah dari Daerah yang melingkunginya.
(4)Tugas dan wewenang Kepala Daerah dimaksud pada ayat (3) ialah terutama mengenai pembinaan dan pelaksanaan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam daerahnya, sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya dalam bidang pemerintahan pada umumnya.
(5)Apabila dalam melaksanakan masing-masing wewenang Badan Pengusahaan dan Pemerintahan Daerah yang bersangkutan tidak dapat tercapai suatu penyelesaian persoalan, maka hal ini akan dimusyawarahkan bersama-sama dengan Gubernur Kepala Daerah.
(6)Persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah tersebut ayat (5) diajukan kepada Dewan dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Gubernur Kepala Daerah untuk mendapat keputusan.

Pasal 11
(1)Dalam melancarkan kegiatan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan diberi wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.
(2)Disuatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Badan Pengusahaan dibentuk suatu Badan Musyawarah Swasta untuk turut mengembangkan Daerah dan Pelabuhan tersebut.

Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah tempat untuk:
a.mengusahakan penyediaan (stockpiling) barang-barang konsumsi dan produksi untuk perdagangan impor, ekspor, re-ekspor maupun industri;
b.melakukan peningkatan mutu (upgrading), pengolahan (processing, manufacturing), pengepakan (packing), pengepakan ulang (re-packing) dan pemberian tanda dagang (marking);
c.menumbuhkan dan memperkembangkan industri, lalu-lintas perdagangan dan perhubungan;
d.menyediakan dan memperkembangkan prasarana dan memperlancar fasilitas pelabuhan, memperkembangkan pelayaran, perdagangan transito dan lain-lain e. mengusahakan dan memperkembangkan kepariwisataan dan usaha-usaha ke arah terjelma dan terbinanya Shopping Centre;
f.mengusahakan dan memperkembangkan kegiatan-kegiatan lainnya khususnya dalam sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan peransuransian.

BAB VI
PERIJINAN

Pasal 14
(1)Presiden menunjuk tempat yang dinyatakan sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang pembentukannya dilakukan dengan Undang-undang.
(2)Pengusulan menunjukan tempat dapat diajukan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia atau Pemerintah Daerah.
(3)Syarat-syarat untuk ditunjuk sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan dan Pelabuhan adalah sebagai berikut:
a.pembatasan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang cukup layak dari daerah-lainnya;
b.letak dan luas area yang dipandang perlu sebagai pusat perdagangan transito dan pengolahan barang-barang untuk perdagangan internasional;
c.adanya fasilitas-fasilitas yang tersedia di bidang:
c.l.pelabuhan termasuk penyediaan air dan bahan bakar;
c.2. perhubungan darat, laut dan udara;
c.3. tenaga listrik;
c.4. keamanan;
c.5. telekomunikasi;
c.6. perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
c.7. akomodasi untuk industri dan perdagangan;
c.8. tempat tinggal yang wajar;
c.9. akomodasi perhotelan;
c.10.hiburan yang wajar;
d.syarat-syarat lain yang kemudian ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
LALU LINTAS BARANG, KARANTINA, DEVISA,
PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN.

(1)Mata uang rupiah adalah alat pembayaran yang yah di seluruh wilayah hukum Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(2)Pemasukan dan pengeluaran mata uang Rupiah antara Daerah Pabean ke dan dari Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tunduk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan pemasukan dan pengeluaran mata uang Rupiah antara Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan luar negeri tunduk pada peraturan umum yang berlaku di Daerah Pabean.
(3)Mata uang asing dapat diperjualbelikan secara bebas melalui Bank atau Pedagang Valuta' Asing yang mendapat ijin untuk itu dari Badan Pengusahaan.
(4)Di wilayah Daerah Perdagangan Bebas semua transaksi perdagangan internasional dilakukan dalam valuta asing melalui Bank-bank yang mendapat ijin untuk itu dari Badan Pengusahaan.

Pasal 17
(1)Perjalanan-perjalanan oleh alat-alat transport laut, darat dan udara dari Daerah Pabean Indonesia ke Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan sebaliknya pada azasnya diperlakukan sebagai perjalanan ke dan dari luar negeri.
(2)Badan Pengusahaan, dengan persetujuan Dewan dapat mengadakan peraturan-peraturan di bidang tata-tertib pelayaran dan penerbangan. Lalu lintas barang dipelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan dan lain sebagainya serta penetapan tarip untuk segala macam jasa tersebut.

BAB VIII.

SUMBER PENDAPATAN.

Pasal 18
Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mengadakan dan mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya.

Sumber-sumber pendapatan Daerah, Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terdiri pula atas:
a.Pungutan-pungutan atas segala jasa seperti termaksud pada Bab VII pasal 17 ayat (2) dan jasa-jasa lainnya yang dilakukan di dalam Daerah perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
b.Pungutan-pungutan atas jasa jasa seperti termaksud pada Bab VII pasal 15 ayat (2).
c.Usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan setelah mendapat persetujuan Dewan.

Pasal 21
Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan menerima pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri dengan ijin Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan.

BAB IX.

PEMBIAYAAN.

Badan Pengusahaan wajib mengadakan administrasi tentang segala pemasukan uang serta penggunaannya dan tiap semester menyampaikan kepada Pemerintah pertanggungan jawab setelah disyahkan oleh Dewan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang melingkunginya.

Pasal 24
Dalam hal Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas memperoleh hasil dari usahanya Dewan setiap tahun menetapkan persentase pembagian hasil bersih tersebut bagi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang bersangkutan, Pemerintah Daerah yang melingkunginya dan Pemerintah Pusat.

BAB X.

KETENTUAN-KETENTUAN TAMBAHAN.

Undang-undang ini disebut Undang-undang Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1970
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.
Jenderal TNI.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1970
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI.


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
(1)Yang dimaksud dengan "wilayah terpisah dari wilayah lainnya dan merupakan daerah tertutup", ialah karena alam (misalnya suatu pulau) atau karena pemagaran. Di dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tidak berlaku peraturan-peraturan Pabean dan peraturan-peraturan Devisa Republik Indonesia. Di sektor Perdagangan, pelayaran dan sektor-sektor lain, pada prinsipnya berlaku seluruh peraturan perundangan Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa bilamana dipandang sangat perlu untuk disesuaikan dengan sifat dan fungsi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka ditetapkan peraturan-peraturan tertentu oleh Pemerintah.
(2)Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara yang dimaksudkan ialah Pelabuhan umum.
(3)Cukup jelas.

Pasal 2
Agar Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat menciptakan daya tarik dan dapat memenuhi fungsinya maka diperlukan agar kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi (terutama dalam sektor-sektor dimaksud dalam pasal ini) dilakukan dalam Negeri.

Pasal 3
Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 4
Untuk memberikan kepastian hukum, jangka waktu berlakunya suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu ditetapkan dan agar dapat menarik para penanam modal diberikan kemungkinkan untuk diperpanjang.

Pasal 5
(1)Agar terpenuhi prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, maka pembinaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu ditempatkan langsung di bawah pengawasan Pemerintah Pusat.
(2)Kekhususannya terletak pada bentuknya, yakni:
1.tidak serupa dengan Daerah seperti dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18,
2.berstatus Badan Hukum Publik, dengan ketentuan:
a.Segala tugas pemerintahan umum di wilayah itu tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melingkunginya;
b.Segala tugas yang berhubungan dengan seluruh kegiatan dalam arti pembangunan, pengusahaan dan pengembangan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan oleh suatu Badan sebagai Pengurus dari Badan Hukum Publik tersebut pada ayat (2) pasal ini yang diberi nama Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
c.Penyelenggaraan tugas-tugas tertentu dalam bidang pemerintahan tidak diartikan sebagai serta-tantra (medebewind), tetapi dimaksudkan agar badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas turut serta dalam pengembangan, pembinaan Daerah. seperti misalnya perencanaan pembangunan kota, pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat di samping tugas-tugas pokoknya tersebut dalam pasal 2. Ini tidak berarti mengurangi hak dan wewenang Kepala Daerah yang bersangkutan, akan tetapi yang dipentingkan adalah kerja-sama yang erat antara kedua badan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3.

Pasal 6
(1)Dewan merupakan Badan tertinggi di pusat yang mengkoordinir, mengawasi dan membina pelaksanaan kegiatan-kegiatan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(2)Cukup jelas.
(3)Cukup jelas.
(4)Cukup jelas.
(5)Cukup jelas.

Pasal 7
(1)Deputy diangkat dari wakil-wakil instansi yang ada hubungannya dengan tugas dimaksud.
(2)Cukup jelas.
(3)Dalam pengangkatan dan pemberhentian Administrator dianggap perlu adanya pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
(4)Untuk menjamin kelancaran perkembangan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditetapkan beberapa syarat bagi seseorang Administrator; kemudian terbuka untuk mengangkat seseorang dari fihak Swasta, dengan syarat, bahwa ia tidak boleh mempunyai kegiatan dan kepentingan lain di wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas itu, kemungkinan dan persyaratan ini berlaku juga bagi Deputy.

Pasal 8
(1)Cukup jelas.
(2)Ayat (2) pasal ini adalah demi azas fleksibilitas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat menyamai sebagian atau seluruh wilayah Daerah Swatantra yang melingkunginya. Wewenang masing-masing Penguasa dapat dibedakan karena kepentingan dan tujuan pengurusan atas wilayah tersebut.
Dapat terjadi suatu persoalan apabila perbedaan kepentingan dan masing-masing tugas tersebut dilaksanakan terhadap suatu obyek pengurusan, misalnya perencanaan pembangunan, pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam ini sebagaimana ditetapkan dalam ayat (5) dan (6).

Pasal 11
(1)Dengan ditunjuknya Badan Pengusahaan untuk Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas maka kepadanya perlu diberikan wewenang-wewenang seperti termaksud dalam ayat ini sepanjang untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(2)Untuk memberikan keleluasaan pada inisiatip dan aktivitas masyarakat pada umumnya, fihak swasta diikutsertakan dalam segala pemikiran dan perencanaan.
Pembentukan Badan Musyawarah Swasta untuk daerah Perdagangan Bebas harus sesuai ketentuan-ketentuan umum tentang tugas, susunan dan tata-kerja yang diberikan oleh Dewan menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 Bab VI pasal 46.

Pasal 12
(1)dan (2) Menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka tugas-tugas pertahanan/keamanan dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan A.B.R.I. yang diatur oleh Menteri Pertahanan/Keamanan.
Menurut ketentuan pasal ini, hal inipun berlaku untukDaerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(3)Yang akan diatur dalam keputusan bersama tersebut ialah hubungan kerja antara kesatuan A.B.R.I. yang ditunjuk dengan Administrator serta pertanggungan jawabnya di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sepanjang yang mengenai penyelenggaraan keamanan termasuk pembiayaannya.
(4)Apabila di dalam suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terdapat atau diperlukan adanya fasilitas pertahanan/keamanan maka daerah itu oleh Pemerintah cq. Menteri Pertahanan/Keamanan dapat ditetapkan sebagai enclave militer.
(5)Pengaturan bersama antara Dewan dengan Menteri Pertahanan/Keamanan untuk menjamin keserasian aspek kesejahteraan dan aspek keamanan nasional.

Pasal 13
Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 14
(1)Penunjukan suatu Daerah tertentu untuk dijadikan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan oleh Presiden. Dalam menunjuk tempat tersebut Presiden terlebih dahulu mendengar pendapat Dewan. Sebelum memberikan pendapat, Dewan harus mengadakan penelitian setempat tentang feasibility, produktivitas dan kontinuitas pengusahaan dari tempat yang diusulkan itu.
Setelah Presiden menunjuk suatu tempat untuk dibuka menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas maka harus disiapkan suatu rencana Undang-undang untuk pembentukannya.
(2)Cukup jelas.
(3)Dengan jelas harus digambarkan tentang rencana jangka pendek dan jangka panjang lengkap dengan biaya dan cara pembiayaannya; pun pula dengan jenjang waktunya.
Syarat-syarat mengenai tempat tinggal yang wajar, akomodasi perhotelan dan hiburan yang wajar telah dapat dianggap terpenuhi, bilamana diselenggarakannya di sekitar/di luar wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dalam Undang-undang tentang pembentukannya ditetapkan tidak berpenduduk (vide penjelasan umum).
Dengan fasilitas perbankan dan lembaga keuangan lainnya dimaksud Pula per-asuransian.

Pasal 15
(1)Sebagai konsekwensi dari ketentuan dalam pasal 1 di mana dengan tegas dinyatakan bahwa Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas itu berada di luar Daerah Pabean dan di luar rezim Devisa, maka pada asasnya pengangkutan barang-barang dari Daerah Pabean ke wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas disamakan dengan ekspor ke luar negeri, begitu Pula pengangkutan barang-barang dari wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke dalam Daerah Pabean disamakan dengan impor dari luar negeri.
Sehubungan dengan itu segala formalitas pabean dan segala formalitas berkenaan dengan peraturan-peraturan impor dan ekspor, begitu Pula transaksi-transaksi yang lazim dilaksanakan pada impor dan ekspor, wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk impor dan ekspor dari dan ke luar negeri.
Hal ini membawa akibat Pula bahwa dalam hal pemasukan barang-barang dari wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean, maka sebelum barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam peredaran bebas di daerah Pabean, pengangkutan barang-barang tersebut wajib dilakukan melalui suatu tempat (warehouse) di mana dilakukan pemeriksaan physik oleh instansi Bea Cukai.
Demikian Pula bilamana barang-barang diangkut dari daerah Pabean ke wilayah daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Tidak berkelebihan kiranya ditegaskan di sini bahwa lalu-lintas barang-barang dari wilayah daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke luar negeri dan dari luar negeri ke wilayah daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah bebas dari semua peraturan-peraturan impor dan ekspor yang berlaku, sekedar tidak termasuk larangan dan pembatasan umum yang berlaku untuk seluruh wilayah hukum Indonesia.
(2)Yang dimaksud dalam ayat ini adalah agar Badan Pengusahaan mempunyai wewenang untuk mengadakan peraturan-peraturan lain di samping peraturan-peraturan umum yang pada prinsipnya juga berlaku untuk wilayah hukum Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, demi untuk kelancaran aktivitasnya, di dalamnya termasuk juga, bilamana perlu untuk membuat peraturan-peraturan tentang larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan terhadap beberapa barang tertentu yang dimasukkan dari dan dikeluarkan ke wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(3)Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah dapat mengadakan pengaturan lebih lanjut bila suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah meningkatkan kegiatannya sampai mengekspor barang-barang hasil pengolahan barang-barang yang telah dimasukkan ke Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas agar dapat memajukan kegiatan-kegiatan tersebut.
(4)Dengan adanya Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di wilayah Indonesia harus dijaga dan dicegah segala kemungkinan menjalarnya penyakit menular manusia, hewani dan nabati.

Pasal 16
(1), (2) dan (3) Mata uang rupiah adalah mata uang yang beradar sebagai adat pembayaran yang sah; ini tidak berarti, bahwa rupiah adalah satu-satunya mata uang yang beredar; juga mata uang asing diperbolehkan beredar (Vide ayat 3).
Penukaran Valuta Asing ke dalam rupiah dan penukaran rupiah ke dalam Valuta Asing diperkenankan atas dasar koers bebas dan penukaran tersebut dapat dilakukan pada Bank atau pedagang valuta asing (Authorized Money Changers) yaitu badan-badan yang untuk keperluan itu telah mendapat ijin dari badan Pengusahaan berdasarkan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan.
(4)Namun demikian untuk memenuhi kelaziman, semua transaksi internasional harus dilakukan dengan valuta asing, yang pembayarannya harus dilakukan melalui bank-bank yang ditatausahakan dalam rekening atas nama yang berkepentingan.
Selanjutnya peraturan tentang lalu-lintas uang, devisa dan surat-surat berharap dari Daerah Pabean Indonesia ke wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta sebaliknya akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 17
(1)Tujuan pengaturan ialah untuk melancarkan perjalanan-perjalanan pelbagai alat transport tersebut.
(2)Yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah, untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan bagi Badan Pengusahaan di dalam wilayah hukumnya, untuk mengambil kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, tentang ke luar masuknya alat-alat transport laut, darat dan udara bongkar-muat in- dan uitklaring, yang ditujukan ke arah mempertinggi pelayanan ke pelabuhan untuk kelancaran arus barang.

Pasal 18
Setelah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dinyatakan berdiri, maka semenjak permulaan penyelenggaraannya telah dianggap berdikari dan selanjutnya akan dapat membiayai seluruh aktivitasnya dari hasil-hasil sumber pendapatannya dengan mendapat persetujuan Pemerintah.
Seperti dikemukakan dalam Penjelasan Umum untuk Pembangunannya sebelum dibuka, dapat dimanfaatkan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing/Dalam Negeri.
Sesudah dibukanya Pelabuhan Bebas, kesempatan itu tetap pula dapat dimanfaatkan.

Pasal 19
(1)Keputusan Wakil Perdana Menteri No. 93/P.M./1965 tentang tidak berlakunya ketentuan perpajakan Daerah Pabean Indonesia di Pelabuhan Bebas Sabang dicabut.
Dengan adanya pasal ini, pengaturan dan pemungutan pajak Negara diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yaitu Daswati I dan Daswati II yang melingkunginya, sehingga hasilnya menjadi penerimaan langsung dari Pemerintah Daerah itu.
Hasil penerimaan ini sebagian diserahkan kepada Badan Pengusahaan. Sekalipun selanjutnya urusan perpajakan karenanya tidak lagi menjadi urusan Direktorat Jenderal Pajak, namun mengenai teknis materiil dalam bidang tehnik perpajakan oleh Direktoran Jenderal Pajak akan dikeluarkan peraturan-peraturan yang menyangkut kebijaksanaan menyeluruh dan mendetail yang didasarkan atas pertimbangan, seolah-olah suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah di luar negeri.
(2)Cukup jelas.

Pasal 20
Pungutan-pungutan yang lazim diadakan oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat dan ditujukan kepada sumbangan untuk jasa-jasa public utilities tidak termasuk sebagai penerimaan Badan Pengusahaan sebagaimana juga halnya dengan pembiayaannya, yang bukan merupakan tanggung-jawab Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 21
Untuk ini ijin dari Pemerintah hanya dapat diberikan bila permohonan disertai rencana penggunaannya dan rencana tentang pengembaliannya dengan jaminan-jaminan yang cukup.

Pasal 22
Untuk keperluan itu Dewan mengikutsertakan Direktorat Akuntan Negara.

Pasal 23
Dalam mengadakan administrasi keuangan, dapat dimanfaatkan bantuan dari Direktorat Akuntan Negara.

Pasal 24
Untuk memberi fleksibilitas yang besar, maka Dewan diberi wewenang untuk menentukannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan, dengan mengutamakan perkembangan Daerah Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas yang bersangkutan.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]