info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas:
1.Kabupaten Kepulauan Riau;
2.Kabupaten Karimun;
3.Kabupaten Natuna;
4.Kota Batam;
5.Kota Tanjung Pinang.

Pasal 4
Dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Provinsi Riau dikurangi dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1)Dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Sistem Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang.

BAB III
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8
(1)Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup bidang peme- rintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Provinsi Kepulauan Riau juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.
(3)Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau selaku wakil Pemerintah.

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau, dipilih dan disahkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Provinsi Kepulauan Riau dibentuk Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dinas-dinas Provinsi, dan lembaga teknis provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

(1)Pada saat terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk pertama kali diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.
(2)Untuk sementara, pengendalian penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam, sampai dilantiknya Gubernur definitif.

Pasal 14
(1)Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Riau sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:
a.pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
b.tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau diman- faatkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, yang berada dalam Provinsi Kepulauan Riau;
c.badan usaha milik daerah Provinsi Riau yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya berada di Provinsi Kepulauan Riau;
d.utang piutang Provinsi Riau yang kegunaannya untuk Provinsi Kepulauan Riau; dan
e.perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Kepulauan Riau.
(2)Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau.
(3)Inventarisasi dan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan sebagai akibat pembentukan Provinsi Kepulauan Riau selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmiannya.

Pasal 17
Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Provinsi Riau tetap berlaku bagi Provinsi Kepulauan Riau, sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan undang-undang ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

[tulis] » komentar « [baca]