info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kabupaten Manokwari Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah:
a.Distrik Ransiki;
b.Distrik Oransbari;
c.Distrik Neney;
d.Distrik Dataran Isim;
e.Distrik Momi Waren; dan
f.Distrik Tahota.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Manokwari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7
Ibu Kota Kabupaten Manokwari Selatan berkedudukan di Boundij Distrik Ransiki.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Manokwari Selatan mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manokwari Selatan, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Manokwari Selatan.
(2)Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Papua Barat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Papua Barat untuk melantik Penjabat Bupati Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Gubernur Papua Barat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Manokwari Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14
(1)Bupati Manokwari bersama Penjabat Bupati Manokwari Selatan mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari dan Bupati Manokwari.
(2)Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Manokwari Selatan.
(3)Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Manokwari Selatan.
(4)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Manokwari Selatan.
(5)Gubernur Papua Barat mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Manokwari Selatan.
(6)Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a.barang milik Kabupaten Manokwari yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Manokwari Selatan;
b.Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Manokwari yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Manokwari Selatan;
c.utang piutang Kabupaten Manokwari yang kegunaannya untuk Kabupaten Manokwari Selatan menjadi tanggung jawab Kabupaten Manokwari Selatan; dan
d.dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Manokwari Selatan.
(8)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Manokwari, Gubernur Papua Barat selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
(9)Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH,
DAN BANTUAN DANA

(1)Pemerintah Kabupaten Manokwari sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Manokwari Selatan pertama kali sebesar Rp3.933.283.733,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
(2)Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Manokwari Selatan pertama kali sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Manokwari Selatan.
(4)Apabila Kabupaten Manokwari tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Manokwari untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
(5)Apabila Provinsi Papua Barat tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Papua Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
(6)Penjabat Bupati Manokwari Selatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Manokwari.
(7)Penjabat Bupati Manokwari Selatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Papua Barat.

Pasal 17
Penjabat Bupati Manokwari Selatan berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18
(1)Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Manokwari Selatan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2)Pemerintah bersama Gubernur Papua Barat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Papua Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Sebelum Bupati Manokwari Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Manokwari Selatan menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Manokwari sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Manokwari Selatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Manokwari Selatan harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Ransiki adalah Kampung Ransiki, Kampung Nuhuwei, Kampung Yamboi, Kampung Tobou, Kampung Sabri, Kampung Bamaha, Kampung Abreso, Kampung Hamawi, Kampung Kobrey, Kampung Wameei, Kampung Hamor, Kampung Susmorof, dan Kampung Mambrema.
Huruf b
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Oransbari adalah Kampung Oransbari, Kampung Sidomulyo, Kampung Waroser, Kampung Margorukun, Kampung Muari, Kampung Watariri, Kampung Masabui, Kampung Warbiadi, Kampung Margomulyo, Kampung Warkwandi, Kampung Sindang Jaya, Kampung Wandoki, Kampung Akeju, dan Kampung Masabui II.
Huruf c
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Neney adalah Kampung Wama, Kampung Disi, Kampung Hiyou, Kampung Sesum, Kampung Benyas, Kampung Aryawenmoho, dan Kampung Neney.
Huruf d
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Dataran Isim adalah Kampung Isim, Kampung Duhugesa, Kampung Tubes, Kampung Umohousi, Kampung Tahosta, Kampung Hugomot, Kampung Dihisu, Kampung Inyuara, Kampung Desra, Kampung Mindermes, dan Kampung Sibjo.
Huruf e
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Momi Waren adalah Kampung Dembek, Kampung Nij, Kampung Siwi, Kampung Gaya Baru, Kampung Waren, Kampung Demini, dan Kampung Yekwandi.
Huruf f
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Tahota adalah Kampung Yarmatum, Kampung Reyob, Kampung Kaprus, dan Kampung Semeiba.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Yang dimaksud "wilayah Kabupaten Manokwari" setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak adalah mencakup wilayah Distrik Warmare, Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Tanah Rubuh, dan Distrik Sidey.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.
Yang dimaksud dengan "persetujuan pihak-pihak terkait" adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Manokwari, Bupati Teluk Wondama, Bupati Teluk Bintuni yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkanBadan Informasi Geospasial (BIG).
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Manokwari Selatan khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Manokwari Selatan dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Manokwari Selatan diusulkan oleh Gubernur Papua Barat dengan pertimbangan Bupati Manokwari.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11
Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Manokwari Selatan untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Manokwari yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Manokwari Selatan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Manokwari Selatan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Nomor: 12 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 serta Keputusan Bupati Manokwari Nomor 101 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 dan Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 102 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: 09 Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor:
87 Tahun 2010 tanggal 4 Juni 2010.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.
Ayat (5)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas