info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kabupaten Pesisir Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri atas cakupan wilayah:
a.Kecamatan Pesisir Tengah;
b.Kecamatan Pesisir Selatan;
c.Kecamatan Lemong;
d.Kecamatan Pesisir Utara;
e.Kecamatan Karya Penggawa;
f.Kecamatan Pulau Pisang;
g.Kecamatan Way Krui;
h.Kecamatan Krui Selatan;
i.Kecamatan Ngambur;
j.Kecamatan Bengkunat; dan
k.Kecamatan Bengkunat Belimbing.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Lampung Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7
Ibu Kota Kabupaten Pesisir Barat berkedudukan di Krui.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pesisir Barat mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Pesisir Barat.
(2)Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Lampung dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Lampung untuk melantik Penjabat Bupati Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Gubernur Lampung melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Pesisir Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14
(1)Bupati Lampung Barat bersama Penjabat Bupati Pesisir Barat mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Bupati Lampung Barat.
(2)Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Pesisir Barat.
(3)Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pesisir Barat.
(4)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Pesisir Barat.
(5)Gubernur Lampung mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Pesisir Barat.
(6)Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a.barang milik Kabupaten Lampung Barat yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat;
b.Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Barat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pesisir Barat;
c.utang piutang Kabupaten Lampung Barat yang kegunaannya untuk Kabupaten Pesisir Barat menjadi tanggung jawab Kabupaten Pesisir Barat; dan
d.dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Pesisir Barat.
(8)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Lampung Barat, Gubernur Lampung selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
(9)Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH,
DAN BANTUAN DANA

(1)Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pesisir Barat pertama kali sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pesisir Barat pertama kali sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Pesisir Barat.
(4)Apabila Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Lampung Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
(5)Apabila Provinsi Lampung tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Lampung untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
(6)Penjabat Bupati Pesisir Barat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Lampung Barat.
(7)Penjabat Bupati Pesisir Barat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Lampung.

Pasal 17
Penjabat Bupati Pesisir Barat berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18
(1)Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Pesisir Barat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2)Pemerintah bersama Gubernur Lampung melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Sebelum Bupati Pesisir Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Pesisir Barat menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Lampung Barat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pesisir Barat harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Desa/Pekon dan Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pesisir Tengah adalah Kelurahan Pasar Krui, Desa Way Redak, Desa Kampung Jawa, Desa Pahmungan, Desa Serai, Kelurahan Kota Pasar Krui, dan Desa Rawas.
Huruf b
Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pesisir Selatan adalah Desa Negeri Ratu Tenumbang, Desa Sukarame, Desa Pelita Jaya, Desa Sumur Jaya, Desa Tanjung Jati, Desa Pagar Alam, Desa Tanjung Setia, Desa Way Jambu, Desa Marang, Desa Tanjung Raya, Desa Bangun Negara, Desa Ulok Manik, dan Desa Paku Negara.
Huruf c
Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lemong adalah Desa Pagar Dalam, Desa Tanjung Jati, Desa Tanjung Sakti, Desa Way Batang, Desa Lemong, Desa Pengehan, Desa Malaya, Desa Bandar Pugung, Desa Bambang, Desa Cahaya Negeri, Desa Rata Agung, Desa Suka Mulya, dan Desa Parda Haga.
Huruf d
Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pesisir Utara adalah Desa Kuripan, Desa Padang Rindu, Desa Negeri Ratu, Desa Kerbang Dalam, Desa Kota Karang, Desa Balam, Desa Way Narta, Desa Batu Raja, Desa Pemancar, dan Desa Gedau.
Huruf e
Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Karya Penggawa adalah Desa La’ay, Desa Penggawa V Ulu, Desa Penengahan, Desa Way Nukak, Desa Kebuayan, Desa Menyancang, Desa Penggawa V Tengah, Desa Way Sidi, Desa Way Sindi Utara, Desa Tebakak Way Sidi, dan Desa Way Sindi Hanuan.
Huruf f
Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pulau Pisang adalah Desa Pasar Pulau Pisang, Desa Labuhan, Desa Bandar Dalam, Desa Pekon Lok, Desa Sukadana, dan Desa Sukamarga.
Huruf g
Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Way Krui adalah Desa Pajar Bulan, Desa Bumi Waras, Desa Banjar Agung, Desa Penggawa V Ilir, Desa Ulu Krui, Desa Labuan, Desa Gunung Kemala, Desa Sukabaru, dan Desa Penggawa V.
Huruf h
Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Krui Selatan adalah Desa Balai Kencana, Desa Way Napal, Desa Padang Haluan, Desa Walur, Desa Way Suluh, Desa Pemerihan, Desa Lintik, Desa Mandiri Sejati, dan Desa Padang Raya.
Huruf i
Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Ngambur adalah Desa Sumber Agung, Desa Ulok Mukti, Desa Negeri Ratu Ngambur, Desa Pekon Mon, Desa Gedung Cahya Kuningan, Desa Suka Banjar, Desa Negara, Desa Mauara Tembulih, dan Desa Bumi Ratu.
Huruf j
Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Bengkunat adalah Desa Parda Suka, Desa Negeri Rau Ngaras, Desa Kota Batu, Desa Mulang Maya, Desa Raja Basa, Desa Padang Dalam, Desa Suka Maju, dan Desa Sukarame.
Huruf k
Desa/Pekon yang masuk dalam cakupan Kecamatan Bengkunat Belimbing adalah Desa Pagar Bukit, Desa Tanjung Kemala, Desa Suka Marga, Desa Penyandingan, Desa Kota Jawa, Desa Bandar Dalam, Desa Way Haru, Desa Pemerihan, Desa Suka Negeri, Desa Sumberejo, Desa Tanjung Rejo, dan Desa Pagar Bukit Induk.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Yang dimaksud "wilayah Kabupaten Lampung Barat" setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat adalah mencakup wilayah Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Belalau, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Sekincau, Kecamatan Suoh, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Sukau, Kecamatan Lumbok Seminung, dan Kecamatan Gedung Surian.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.
Yang dimaksud dengan "persetujuan pihak-pihak terkait" adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Kaur Provinsi Bengkulu, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, Bupati Tanggamus, Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pesisir Barat khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Krui sebagai Ibu Kota Kabupaten Pesisir Barat berada di Kecamatan Pesisir Tengah.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Pesisir Barat dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Pesisir Barat diusulkan oleh Gubernur Lampung dengan pertimbangan Bupati Lampung Barat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11
Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pesisir Barat untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lampung Barat yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pesisir Barat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Pesisir Barat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/197/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 16/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat pertama kali sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/198/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor:17/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/686/B.II/HK/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 11/K.PIMP/12.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat pertama kali sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/686/B.II/HK/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 11/K.PIMP/12.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.
Ayat (5)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas