BAB I
KETENTUAN UMUM

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang terdiri dari wilayah Kecamatan-kecamatan sebagai berikut:
a.Kecamatan Tangerang;
b.Kecamatan Cipondoh;
c.Kecamatan Ciledug;
d.Kecamatan Batuceper;
e.Kecamatan Jatiuwung;
f.Kecamatan Benda.

Pasal 4
Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang ini, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
a.Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
b.Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Cikupa Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III
PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH

Pasal 7
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, dipilih dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, diserahkan sebagian urusan-urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal yang meliputi:
a.Pengaturan dan penyelenggasraan kewenangan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat di daerah yang bersangkutan;
b.Pekerjaan Umum;
c.Tata Kota dan Pertamanan;
d.Kebersihan;
e.Pasar;
f.Kesehatan;
g.Pendidikan Dasar;
h.Pertanian Tanaman Pangan;
i.Pendapatan;
j.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)Penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11
Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(1)Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang:
a.Pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
b.Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II tangerang yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan dianggap perlu untuk diserahkan;
c.Badan-badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Tangerang yang tempat kedudukannya terletak di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan dianggap perlu untuk diserahkan;
d.Hutang-piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
e.Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
(2)Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Pasal 14
(1)Pemerintah memberikan sejumlah dana sebagai modal pangkal kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang selama (3) tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.
(2)Jumlah modal pangkal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Dalam Negeri.

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal 18
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II tangerang berasal dari wilayah Kota Administratif Tangerang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Pembentukan Dinas-dinas Daerah dan Instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 10
Ayat (1)
Kewenangan pangkal dalam Pasal ini adalah urusan-urusan pemerintahan yang secara nyata telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Administratif Tangerang dan yang berdasarkan kenyataan sudah mampu dilaksanakan. Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan tersebut adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendapatan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf i ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Penambahan urusan-urusan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah untuk menjadi urusan rumah tangga Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk pertama kali Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sampai dengan dilantiknya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 1992, ialah pada prinsipnya dalam menetapkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II tersebut, berpedoman kepada perimbangan hasil Pemilihan Umum dan dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka Demokrasi Pancasila.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, maka untuk daya dan hasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai oleh Kota Administratif Tangerang sebagai bagian dari kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
Begitu juga dengan Badan-badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, untuk dayaguna dan hasilguna penyelenggaraannya, jika dianggap perlu diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
Menyertai penyerahan hal-hal tersebut di atas, maka segala hutang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, diserahkan pula kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
Ayat (2)
Yang dimaksud sejak diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]