http://ngada.org
http://ngada.org

.
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain

• mencabut: UU 13-1965
• diubah: UU 8-2004



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Di samping peradilan yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, ada pelaksana Kekuasaan Kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu atau perkara tertentu yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan ialah setiap orang, warga negara Indonesia atau bukan, yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Negeri ada di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya/Kabupaten, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Usul pembentukan Pengadilan Negeri diajukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu lintas Jalan, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karena itu Menteri Kehakiman wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi pegawai negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan Agama masing-masing, misalnya untuk penganut Agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah dan untuk Agama Kristen/Katolik kata-kata 'Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri, mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum data lingkungan rumah tagganya sendiri. Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim itu sendiri. Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" ialah yang menyebabkan si penderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Yang dimaksud dengan "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim. Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
Ayat (2)
Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila dipidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Hakim bukan jabatan dalam bidang eksekutif. Oleh sebab itu pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri lainnya.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Yang dimaksud dengan "Sarjana Muda Hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda, dan dianggap cakap untuk jabatan itu.
Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat-syarat lain yang berkaitan. Alih jabatan dari Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama.

Pasal 29
Sama dengan penjelasan tentang masa pengalaman pada Pasal 28.

Pasal 30
Sama dengan penjelasan Pasal 29.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 37
Pengangkatan atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 38
Sama dengan penjelasan Pasal 17 ayat (1).

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Sama dengan penjelasan Pasal 17 ayat (1).

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Pengangkatan atau pemberhentian Wakil Sekretaris Pengadilan dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

Pasal 49
Sama dengan penjelasan Pasal 17 ayat (1).

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "seksama dan sewajarnya" ialah antara lain bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu dilakukan dengan cepat, sederhana, dan dengan biaya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Yang berwenang menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum adalah Ketua Pengadilan.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Berdasarkan catatan Panitera disusun berita acara persidangan.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dibawa ke luar" meliputi segala bentuk dan cara apapun juga yang memindahkan isi daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara, agar tidak jatuh ketangan pihak yang tidak berhak.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]