Pasal 1
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, diubah lagi sebagai berikut:

1.Pada Pasal 8 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (4a) dan ayat (4b) yang berbunyi sebagai berikut:

"(4a) Di dalam Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dan Panitia Pemungutan Suara diikutsertakan unsur Partai Politik dan Golongan Karya sebagai Anggota.
(4b)Pada Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pemungutan Suara dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan masing-masing berturut-turut sesuai dengan tingkatannya terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh pejabat Pemerintah serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
b.Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan tingkatannya dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan;
c.Panitia Pengawas pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan juga melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyampaian surat pemberitahuan/panggilan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

2.Ketentuan Pasal 8 ayat (7) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

"Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari:
a.Dewan Pimpinan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan Anggota-anggotanya terdiri dari beberapa orang Menteri;
b.Dewan Pertimbangan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang Menteri, empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang Anggota, yang di ambilkan dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
c.Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum".

3.Pada Pasal 8 diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (7a) yang berbunyi sebagai berikut:

"a.Tugas Dewan Pimpinan sebagai dimaksud dalam ayat (7) adalah:
(i)menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum;
(ii)mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan.
b.Tugas Dewan Pertimbangan sebagai dimaksud dalam ayat (7) adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul, baik atas permintaan Dewan Pimpinan maupun atas prakarsa sendiri."

4.Pada Pasal 8 ayat (10) di antara perkataan "ayat (4)" dan kata "diatur" disisipkan perkataan "dan ayat (4b)" sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (10) berbunyi sebagai berikut:

"Susunan, tatakerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dalam ayat (4) dan ayat (4b) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

5.Pada Pasal 10 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

"Seorang Warganegara Republik Indonesia yang setelah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilihnya."

6.Pada Bab V sebelum Pasal 14 ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 13a yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemilihan Umum diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya".

7.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

"Yang mengajukan calon untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum adalah 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a."

8.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam mengajukan calon, organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 a, menyampaikan surat-surat keterangan dari masing-masing calon, yang menyatakan bahwa syarat-syarat sebagai calon telah dipenuhi."

9.Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengisian dan penyusunan urutan calon dalam daftar calon yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi yang berwenang mengajukan calon termaksud."

10.Pada Pasal 19 ayat (3) perkataan "organisasi golongan politik/karya" di antara kata "Antara" dan kata "dapat" diganti dengan perkataan "3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a", sehingga Pasal 19 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

"Antara 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a dapat diadakan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi. Keinginan penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengemukakan daftar calon di dalam surat isian untuk pencalonan dan juga di dalam daftar calon yang bersangkutan."

11.Pada Pasal 19 ayat (4b) huruf b kata "memperbaikinya" diganti dengan perkataan "membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon", sehingga ketentuan Pasal 19 ayat (4b) huruf b berbunyi sebagai berikut:

"Pengeluaran seorang calon dari daftar calon oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan diberitahukan kepada organisasi yang mengajukan calon dengan disertai alasannya, dan organisasi tersebut diberi kesempatan untuk membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon."

12.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia."

13.Pada Pasal 20 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (1 a) terdiri dari huruf a dan huruf b yang berbunyi sebagai berikut:

"(1a) a. Dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b.Tema kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional."

14.Pada Pasal 20 sesudah ayat (1a) ditambahkan ayat (1b) yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam kampanye Pemilihan Umum di seluruh Indonesia rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum."

15.Pasal 22 ayat (3) dihapus.

16.Pada Bab VII sesudah Pasal 22 ditambah dengan ketentuan baru yang dijadikan Pasal 22a terdiri dari 4 (empat) ayat yang berbunyi sebagai berikut:
"(1) Organisasi kekuatan sosial politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a masing-masing mengirimkan seorang wakilnya untuk menjadi saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
(2)Saksi-saksi tersebut pada ayat (1) di dalam melakukan tugasnya merangkap sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum di tempat pemungutan suara dan memulai tugasnya sejak penyiapan tempat pemungutan suara sampai dengan pengiriman kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara.
(3)Saksi/Pengawas secara organik masuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan menerima petunjuk tehnis dari Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan.
(4)Pelaksanaan pemungutan suara dan tatacara penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

17.Pada Pasal 27 ayat (9) kata "penjara" di antara kata "pidana" dan kata "selama-lamanya" diganti dengan kata "kurungan", sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (9) berbunyi sebagai berikut:

"Seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan daripada pekerja itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan."

18.Pada Bab XII ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 29a terdiri dari 3 (tiga) ayat, yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Mengingat keadaan dan perkembangan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, maka cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat berbeda dengan di daerah-daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
(2)Setelah dalam Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dibentuk Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka dengan mengingat keadaan dan perkembangan daerahnya, pengaturan cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat lebih disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum.
(3)Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah."

19.Pada Pasal 31 a ayat (1) perkataan "dimulai sampai dengan diresmikannya" diganti dengan perkataan "sampai dengan pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama", sehingga ketentuan Pasal 31a ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini adalah sejak saat pendaftaran pemilih sampai dengan pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat."

Pasal II
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat setelah diubah yang pertama kali dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan yang kedua kali dengan Undang-undang ini disusun dalam satu naskah oleh Pemerintah dan selanjutnya tetap disebut Undang-undang Pemilihan Umum.

Pasal III
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pemilihan Umum" dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup Jelas

Pasal III
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]