BAB I.
Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

Tindakan pidana tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 adalah kejahatan.

BAB II.
Tentang Penambahan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955.

Pasal 4
Pasal 1 sub 1e Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955, sebagaimana telah dirobah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 1 Prp tahun 1960, ditambah dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

o.Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (Lembaran Negara tahun 1964 No. 101, Tambahan Lembaran Negara No. 2692).

BAB III
Penutup.

Pasal 5
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 1964
Pd.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr.SUBANDRIO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 1964
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD.ICHSAN.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Seorang penarik cek telah melakukan kejahatan yang dimaksud di dalam pasal ini apabila ia tidak menyediakan dana yang cukup pada bank atas mana cek itu ditarik semenjak cek itu ditariknya, sehingga pada saat si penerima (nemer) atau si pemegang (houder) mengajukan cek tersebut kepada bank yang bersangkutan untuk dibayar, ditolak pembayarannya oleh Bank karena ketiadaan tersedia dana padanya untuk pembayaran cek tersebut.
Dalam hubungan ini mungkin akan timbul pertanyaan, apakah seorang pemegang rekening akan senantiasa dapat mengetahui jumlah saldonya pada bank yang bersangkutan.
Dalam hal ini pemegang rekening diwajibkan untuk menyelenggarakan administrasi dari perkembangan rekeningnya itu dan tidak menyerahkan penyelenggaraan adminstrasinya pada Banknya saja.
Setiap mutasi yang terjadi atas rekeningnya itu harus dicatat secara up to date sekali, termasuk penarikan cek-cek atas rekening yang bersangkutan harus segera dicatatnya sebagai pengurangan atas saldonya. Mengingat bahwa suatu Bank tidak berhak untuk mendebet (mengurangi) saldo rekening dari langganan tanpa instruksi dan persetujuan dari langganannya itu (kecuali ongkos-ongkos bank yang jumlahnya tidak begitu berarti), maka bagi pemegang rekening tidak banyak kesulitan untuk mengetahui berapa saldonya pada setiap saat. Yang mungkin agak lambat dapat diketahuinya adalah pengkreditan (penambahan) atas saldonya itu oleh bank karena untuk itu ia harus menerima dulu kredit nota dari bank tersebut; akan tetapi hal ini tidak akan menyebabkan pemegang rekening itu mempunyai pandangan tentang saldonya yang lebih tinggi daripada sebenarnya.
Yang dimaksud dengan "dana" dalam peraturan ini adalah saldo rekening giro atas mana cek itu ditarik atau dana yang disediakan oleh bank bagi langganan yang bersangkutan sebagai fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank bagi langganannya itu.
Dalam hal yang terakhir ini fasilitas kredit termaksud harus telah diberikan sebelum cek-cek yang bersangkutan ditarik dan pemberiannya itu haruslah secara tertulis dalam batas batas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bidang perkreditan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955.
Kekayaan-kekayaan lain dari penarik cek pada bank atas mana cek tersebut ditarik kecuali giro dan fasilitas kredit termaksud di atas (misalnya deposito). tidak termasuk dalam "dana" yang dimaksudkan dalam peraturan ini, karena penarikan atas kekayaan-kekayaan itu, misalnya deposito, mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri dan tidak "subject to cheque".
Kaharusan penyediaan dana pada si tertarik adalah mulai sejak saat ditariknya cek hingga sampai saat cek yang bersangkutan diajukan kepada bank atas mana cek itu ditarik, untuk dibayar.
Mengingat bahwa dalam rangka pembasmian manipulasi dengan cara penertiban cek kosong perlu diadakan pemidanaan atas perbuatan tersebut yang lebih berat dari pada terhadap kejahatan pada umumnya, maka perlu dijatuhkan dua hukuman utama terhadap penarikan cek kosong termaksud, dengan mengingat ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959. Dalam hubungan ini penjatuhan hukuman denda perlu menyimpang dari sistim penjatuhan hukuman yang dianut dalam Undang-undang Hukum Pidana dan mengikuti sistim yang dianut di dalam Undang-undang tindak-pidana Ekonomi (Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 No. 27).

Pasal 2
Sedapat-dapatnya diusahakan agar hukuman yang dijatuhkan itu ditujukan kepada si penanda-tangan cek kosong, karena mereka ini lebih mengetahui akan tersedia tidaknya dana pada si tertarik.
Bilamana ternyata si penandatangan cek kosong tersebut tak mampu membayar denda, maka hukuman penjara dijatuhkan kepadanya dan denda dikenakan pada badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan untuk mana telah dilakukan penerimaan cek kosong tersebut.
Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 15 Undang-undang No. 7 Drt tahun 1959.

Pasal 3, 4 dan 5
Cukup jelas

Mengetahui:
Wakil Sekretaris Negara.

SANTOSO S.H.
Brig.Jen. T.N.I.


[tulis] » komentar « [baca]