BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Jenis Veteran Republik Indonesia ditentukan berdasarkan peristiwa keveteranan.
(2)Jenis Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
b.Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
c.Veteran Perdamaian Republik Indonesia; dan
d.Veteran Anumerta Republik Indonesia.

Pasal 4
Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a.Veteran Pembela Trikora;
b.Veteran Pembela Dwikora;
c.Veteran Pembela Seroja; dan
d.Veteran Pembela lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Tanda Kehomatan Veteran Republik Indonesia dapat diberikan kepada Warga Negara yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Warga Negara yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia.

Pasal 7
(1)Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia diberikan berdasarkan peristiwa keveteranan.
(2)Ketentuan mengenai peristiwa keveteranan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8
(1)Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia diberikan oleh Presiden.
(2)Pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Menteri dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Veteran Republik Indonesia yang berjasa dalam suatu peristiwa yang luar biasa dapat diberi bintang kehormatan dan/atau bintang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi Warga Negara yang:
a.membantu musuh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.tidak setia dan mengkhianati dasar negara Pancasila;
c.dipidana penjara atau kurungan 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
d.melakukan perbuatan tercela.

BAB IV
HAK VETERAN REPUBLIK INDONESIA

(1)Janda, duda, atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia diberi tunjangan janda, duda, atau yatim-piatu.
(2)Janda, duda, atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia diberi Dana Kehormatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan janda, duda, atau yatim- piatu dan Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
(1)Veteran Republik Indonesia yang menderita cacat dalam peristiwa keveteranan diberi santunan dan tunjangan cacat serta alat bantu tubuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang menderita cacat dalam peristiwa keveteranan, selain diberi Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, juga diberikan santunan dan tunjangan cacat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai santunan dan tunjangan cacat serta alat bantu tubuh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Veteran Republik Indonesia wajib:
a.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.memegang rahasia negara dan menjunjung tinggi kehormatan negara;
c.menjunjung tinggi nama baik dan Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia; dan
d.berusaha menjadi unsur masyarakat yang aktif dalam melaksanakan program pembangunan untuk ketahanan nasional.

Pasal 17
Veteran Republik Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dicabut keveteranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18
(1)Veteran Republik Indonesia tergabung dalam suatu organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.
(2)Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Veteran Republik Indonesia.
(3)Veteran Republik Indonesia secara otomatis menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia.
(4)Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga dari Legiun Veteran Republik Indonesia diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya atau diri orang lain yang mengakibatkan diberikannya Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Pasal 21
Setiap orang dilarang menamakan dirinya sebagai Veteran Republik Indonesia, sedangkan ia tidak berhak atas sebutan Veteran Republik Indonesia sehingga mengakibatkan kerugian pihak lain.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Setiap orang yang dengan sengaja menamakan dirinya sebagai Veteran Republik Indonesia sedangkan ia tidak berhak atas sebutan Veteran Republik Indonesia sehingga mengakibatkan kerugian pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pengajuan pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang sedang dalam proses tetap dilanjutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kejuangan" adalah pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia kepada mereka yang sudah menyelesaikan tugas harus mencerminkan jiwa dan semangat juang, tanpa pamrih, dan tidak kenal menyerah serta tetap mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia harus mencerminkan penghargaan yang membanggakan serta bermakna dari bangsa dan negara.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "peristiwa keveteranan" adalah kurun waktu pelaksanaan perjuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksuddengan "Veteran PembelaTrikora" adalah Warga Negara yang dalam pembebasan Irian Barat melakukan perjuangan Trikora dalam kurun waktu tanggal 19 Desember 1961 sampai dengan tanggal 1 Mei 1963 yang berperan secara aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan bersenjata.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Veteran Pembela Dwikora" adalah Warga Negara yang melakukan perjuangan Dwikora dalamkurun waktu tanggal 3 Mei 1964 sampai dengan tanggal 11 Agustus 1966 yang berperan secara aktif dalam operasi/pertempuran dalam kesatuan bersenjata.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Veteran Pembela Seroja" adalah Warga Negara yang melakukan perjuangan Seroja dalam kurun waktu tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan tanggal 17 Juli 1976 yang berperan secara aktif dalam operasi/pertempuran dalam kesatuan bersenjata.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Veteran Pembela lainnya" adalah Warga Negara yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah yang berperan serta secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi di masa yang akan datang.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam Peraturan Presiden tersebut selain untuk menetapkan peristiwa keveteranan juga menyebutkan mengenai penamaan peristiwa keveteranan tersebut.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tidak setia dan mengkhianati dasar negara Pancasila" adalah pernah terlibat gerakan separatis, gerakan makar, dan pernah melakukan gerakan lainnya untuk mengubah dasar negara Pancasila.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "perbuatan tercela" adalah sikap dan perbuatan yang merendahkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Warga Negara.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "hak-hak tertentu" antara lain keringanan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, keringanan pembayaran biaya dalam penggunaan jasa angkutan milik negara, jaminan pemeliharaan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan usaha dan bantuan teknis serta pemberdayaan Veteran Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Hak protokoler termasuk memakai seragam dalam upacara nasional dan hari nasional serta memakai tanda-tanda kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]