info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...home
database peraturan
http://ngada.org

.
homeinfo PRINTProlegnasTabel LNTabel BN

nb. Pasal 27(1)b diubah MK
mencabut: UU 22-2007


≡ http://ngada.org

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Rumusan Pasal ini menjelaskan sifat Penyelenggara Pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang berhak menandatangani peraturan dan keputusan KPU adalah Ketua KPU.
Yang berhak menandatangani peraturan dan keputusan KPU Provinsi adalah ketua KPU Provinsi.
Yang berhak menandatangani peraturan dan keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah ketua KPU Kabupaten/Kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "KPU wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu" adalah KPU wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu, baik diminta maupun tidak.
Huruf j
Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
Huruf o
Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu" adalah KPU wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu, baik diminta maupun tidak diminta.
Huruf j
Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
Huruf n
Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penggunaan anggaran yang diterima KPU dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Huruf e
Penyusutan arsip/dokumen yang diatur dalam peraturan KPU dilakukan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "KPU Provinsi wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU" adalah KPU Provinsi wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU, baik diminta maupun tidak.
Huruf i
Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
Huruf l
Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "KPU Provinsi wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU" adalah KPU Provinsi wajib memberikan berita acara serta sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU, baik diminta maupun tidak.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "KPU Provinsi wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU" adalah KPU Provinsi wajib memberikan berita acara serta sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU, baik diminta maupun tidak.
Huruf j
Hasil pemilihan adalah jumlah suara yang diperoleh setiap calon gubernur.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
Huruf o
Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Laporan kepada Presiden disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri.
Huruf u
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi" adalah KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan berita acara serta sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, baik diminta maupun tidak.
Huruf j
Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
Huruf m
Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi" adalah KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, baik diminta maupun tidak.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi" adalah KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, baik diminta maupun tidak.
Huruf l
Hasil pemilihan adalah jumlah suara yang diperoleh setiap calon bupati/walikota.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
Huruf p
Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan pemilu.
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Basis pengetahuan dan keahlian calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diutamakan memiliki kemampuan mengenai penyelenggaraan Pemilu, baik dari bidang ilmu politik, hukum, atau manajemen.
Yang dimaksud dengan "memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu" dalam ketentuan ini dibuktikan dengan melalui serangkai tes.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "mampu secara jasmani dan rohani" adalah mampu yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas yang memenuhi syarat, dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba. Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.
Huruf i
Pengunduran diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis dari yang bersangkutan. Bagi calon yang berasal dari keanggotaan partai politik harus disertai dengan surat keputusan partai politik tentang pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik. Sementara bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah disertai dengan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang. Pengunduran diri bagi calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf j
Persyaratan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "bekerja penuh waktu" adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.
Huruf l
Yang dimaksud dengan "jabatan politik" adalah jabatan yang dipilih (elected official) dan jabatan yang ditunjuk (political appointee) antara lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga/Badan Non-Kementerian dan pengurus partai politik.
Huruf m
Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "membantu" dalam ketentuan ini adalah melakukan seleksi calon anggota KPU, serta menyampaikan hasilnya kepada Presiden untuk ditetapkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU.
Ayat (2)
Yang dimaksud "berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan" adalah dalam rangka memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi dan bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.
Ayat (3)
Huruf a
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf b
Yang dimaksud "menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU" termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan tim seleksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pengetahuan mengenai Pemilu" meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen penyelenggaraan Pemilu.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "tes psikologi (psikotes)" adalah serangkaian tes psikologis yang dimaksudkan untuk mengetahui beberapa aspek dalam diri seseorang. Aspek-aspek yang diukur terbagi dalam 3 aspek besar, antara lain:
1.Intelegensia;
2.Sikap kerja; dan
3.Kepribadian.
Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukuran berjenjang, antara lain: tes tertulis, wawancara, focus group discussion.
Huruf h
Dalam pengumuman di media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional harus dicantumkan alamat sekretariat tim seleksi serta permintaan tim seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU, dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.
Huruf i
Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu, antara lain meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penilaian akhir proses seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsur organisasi profesi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU Provinsi.
Ayat (2)
Yang dimaksud "berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan" adalah dalam rangka memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi dan bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.
Ayat (3)
Huruf a
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf b
Yang dimaksud "menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi" termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan tim seleksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pengetahuan mengenai Pemilu" meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen penyelenggaraan Pemilu.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan "tes psikologi (psikotes)" adalah serangkaian tes psikologis yang dimaksudkan untuk mengetahui beberapa aspek dalam diri seseorang. Aspek-aspek yang diukur terbagi dalam 3 aspek besar, antara lain:
1.Intelegensia;
2.Sikap kerja; dan
3.Kepribadian.
Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukuran berjenjang, antara lain: tes tertulis, wawancara, focus group discussion.
Huruf h
Dalam pengumuman di media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional harus dicantumkan alamat sekretariat tim seleksi serta permintaan tim seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Provinsi, dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.
Huruf i
Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu, antara lain meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penilaian akhir proses seleksi oleh KPU disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsur organisasi profesi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
Ayat (2)
Yang dimaksud "berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan" adalah dalam rangka memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi dan bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.
Ayat (3)
Huruf a
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf b
Yang dimaksud "menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota" termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan tim seleksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pengetahuan mengenai Pemilu" meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen penyelenggaraan Pemilu.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "tes psikologi (psikotes)" adalah serangkaian tes psikologis yang dimaksudkan untuk mengetahui beberapa aspek dalam diri seseorang. Aspek-aspek yang diukur terbagi dalam 3 aspek besar, antara lain:
1.Intelegensia;
2.Sikap kerja; dan
3.Kepribadian.
Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukuran berjenjang, antara lain: tes tertulis, wawancara, focus group discussion.
Huruf h
Dalam pengumuman di media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional harus dicantumkan alamat sekretariat tim seleksi serta permintaan tim seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.
Huruf i
Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu, antara lain meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penilaian akhir proses seleksi oleh KPU Provinsi disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Keterangan "meninggal dunia" dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Huruf b
Yang dimaksud "mengundurkan diri" adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap lainnya" adalah menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk menggantikan anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan, tidak diperlukan lagi pembentukan tim seleksi.

Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Pemilu" adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Pengaduan dari masyarakat dan pemilih harus dilengkapi dengan identitas yang jelas kepada DKPP.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota KPU, keputusan KPU untuk memberhentikan anggota KPU Provinsi, dan keputusan KPU Provinsi untuk memberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Selama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, segala hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penyelesaian administrasi hasil Pemilu dilakukan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk tingkat pusat, KPU untuk tingkat provinsi, KPU Provinsi untuk tingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah.

Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Pengumuman hasil rekapitulasi dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kecamatan.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "PPK wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota" adalah PPK wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota, baik diminta maupun tidak.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "membentuk KPPS" termasuk menentukan jumlah dan lokasi TPS.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman daftar pemilih dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara" adalah masukan untuk menambah data pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dan/atau mengurangi data pemilih karena tidak memenuhi persyaratan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Ketidakhadiran saksi peserta Pemilu setelah diundang secara patut tidak menghalangi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan keabsahan hasilnya.
Huruf m
Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Yang dimaksud dengan "menjaga dan mengamankan", antara lain, adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara.
Huruf q
Yang dimaksud dengan "meneruskan" adalah membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK, yang dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak yang berwenang.
Huruf r
Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "menjaga dan mengamankan", antara lain, adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, atau tidak menghilangkan kotak suara yang telah berisi suara yang telah dicoblos dan setelah kotak suara disegel.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "KPPS wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS" adalah KPPS wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS, baik diminta maupun tidak.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pengumuman daftar pemilih dilakukan dengan cara, antara lain, menempelkannya pada sarana pengumuman di kantor perwakilan Republik Indonesia.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara, antara lain, menempelkannya pada sarana pengumuman kantor perwakilan Republik Indonesia.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara, antara lain, menempelkannya pada TPSLN dan/atau lingkungan TPSLN.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak mampu secara jasmani dan rohani.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "satu kesatuan manajemen kepegawaian" adalah semua pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berada di bawah pengendalian Sekretariat Jenderal KPU dan bukan pegawai dari lembaga/kementerian atau lembaga pemerintah non- kementerian lain atau pegawai pemerintah daerah.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Presiden, yang dalam pelaksanaan konsultasi tersebut, Presiden dapat menunjuk Menteri Dalam Negeri.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan hukum" adalah memberikan bantuan hukum kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
Angka 5
Yang dimaksud dengan "logistik Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
Angka 6
Yang dimaksud dengan "logistik Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Temuan dan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
Angka 6
Yang dimaksud dengan "logistik Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Temuan dan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "logistik Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPK untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "logistik Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "logistik Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu" antara lain memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penegakan hukum.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "mampu secara jasmani dan rohani" adalah mampu yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas yang memenuhi syarat, dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba.
Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.
Huruf i
Pengunduran diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis dari yang bersangkutan. Bagi calon yang berasal dari keanggotaan partai politik harus disertai dengan surat keputusan partai politik tentang pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik. Sementara bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disertai dengan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang. Pengunduran diri bagi calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf j
Persyaratan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "bekerja penuh waktu" adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.
Huruf l
Yang dimaksud dengan "jabatan politik" adalah jabatan yang dipilih (elected official) dan jabatan yang ditunjuk (political appointee) antara lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga/Badan Non-Kementerian dan pengurus partai politik.
Huruf m
Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu.
Ayat (2)
Yang dimaksud "berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan" adalah dalam rangka memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi dan bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.
Ayat (3)
Huruf a
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf b
Yang dimaksud "menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu" termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan tim seleksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pengetahuan mengenai Pemilu" meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen penyelenggaraan Pemilu.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "tes psikologi (psikotes)" adalah serangkaian tes psikologis yang dimaksudkan untuk mengetahui beberapa aspek dalam diri seseorang. Aspek-aspek yang diukur terbagi dalam 3 aspek besar, antara lain:
1.Intelegensia;
2.Sikap kerja; dan
3.Kepribadian.
Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukuran berjenjang, antara lain: tes tertulis, wawancara, focus group discussion.
Huruf h
Dalam pengumuman di media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional harus dicantumkan alamat Sekretariat Tim Seleksi serta permintaan Tim Seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu, dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.
Huruf i
Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu, antara lain meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penilaian akhir proses seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsur organisasi profesi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi.
Ayat (2)
Yang dimaksud "berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan" adalah dalam rangka memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas Tim Seleksi dan bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.
Ayat (3)
Huruf a
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf b
Yang dimaksud "menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi" termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan tim seleksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pengetahuan mengenai Pemilu" meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen penyelenggaraan Pemilu.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "tes psikologi (psikotes)" adalah serangkaian tes psikologis yang dimaksudkan untuk mengetahui beberapa aspek dalam diri seseorang. Aspek-aspek yang diukur terbagi dalam 3 aspek besar, antara lain:
1.Intelegensia;
2.Sikap kerja; dan
3.Kepribadian.
Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukuran berjenjang, antara lain: tes tertulis, wawancara, focus group discussion.
Huruf h
Dalam pengumuman di media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional harus dicantumkan alamat sekretariat tim seleksi serta permintaan tim seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi, dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.
Huruf i
Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu, antara lain meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penilaian akhir proses seleksi oleh Bawaslu disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 6 (enam).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Ayat (1)
Huruf a
Keterangan "meninggal dunia" dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Huruf b
Yang dimaksud "mengundurkan diri" adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap lainnya" adalah menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Untuk menggantikan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang berhenti atau diberhentikan, tidak diperlukan lagi pembentukan tim seleksi.

Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota Bawaslu.

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Ayat (1)
Selama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diberhentikan sementara, segala hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Presiden, yang dalam pelaksanaan konsultasi tersebut, Presiden dapat menunjuk Menteri Dalam Negeri.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Unsur keanggotaan yang berasal dari utusan partai politik sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk menempatkan, menarik dan mengganti dalam keanggotaan DKPP sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal partai politik yang bersangkutan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah akademisi atau tokoh yang memiliki visi, integritas dan memahami mengenai etika Penyelenggara Pemilu.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Pengajuan usul keanggotaan DKPP yang berasal bukan dari Presiden secara administratif dikoordinasikan oleh KPU untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" dalam ketentuan ini adalah pihak yang mempunyai kompetensi untuk menyusun kode etik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pihak-pihak terkait" antara lain: pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan Penyelenggara Pemilu.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU termasuk anggaran kesekretariatan.
Ayat (4)
Pendanaan pengawasan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu termasuk anggaran kesekretariatan.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 117
Pencairan anggaran yang dimaksud dalam ketentuan ini mengikuti persyaratan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara.

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas