BAB I
KETENTUAN UMUM

Kabupaten Siau Tagulandang Biaro berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang terdiri atas cakupan wilayah:
a.Kecamatan Siau Timur;
b.Kecamatan Siau Barat;
c.Kecamatan Tagulandang;
d.Kecamatan Siau Timur Selatan;
e.Kecamatan Siau Barat Selatan;
f.Kecamatan Tagulandang Utara;
g.Kecamatan Biaro;
h.Kecamatan Siau Barat Utara;
i.Kecamatan Siau Tengah; dan
j.Kecamatan Tagulandang Selatan.

Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berkedudukan di Ondong Siau.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
(1)Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d.penyediaan sarana dan prasarana umum;
e.penanganan bidang kesehatan;
f.penyelenggaraan pendidikan;
g.penanggulangan masalah sosial;
h.pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i.fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j.pengendalian lingkungan hidup;
k.pelayanan pertanahan;
l.pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
m.pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n.pelayanan administrasi penanaman modal;
o.penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p.urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3)Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

(1)Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud.
(4)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud.
(5)Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal 11
(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(2)Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Utara untuk melantik Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(4)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

(1)Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14
(1)Bupati Kepulauan Sangihe Talaud bersama Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(2)Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat bupati.
(3)Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
(4)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(5)Gubernur Sulawesi Utara memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(6)Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
a.barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna yang berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
b.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
c.utang piutang, Kabupaten Muna yang kegunaannya untuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menjadi tanggungjawab Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
d.dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(8)Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Kepulauan Sangihe Talaud Gubernur Sulawesi Utara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9)Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH DAN BANTUAN DANA

(1)Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud wajib memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebesar Rp10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah) pada tahun pertama dan Rp5.000.000.000, - (lima miliar rupiah) pada tahun kedua.
(2)Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebesar Rp2.500.000.000, - (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun pertama dan Rp5.000.000.000, - (lima miliar rupiah) pada tahun kedua.
(3)Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(4)Apabila Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(5)Apabila Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Sulawesi Utara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(6)Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Kepulauan Sangihe Talaud.
(7)Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 17
Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18
(1)Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2)Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

(1)Sebelum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Talaud yang selama ini berlaku di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
(2)Semua Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud, Peraturan dan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Talaud yang selama ini berlaku di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA

YUSRIL IHZA MAHENDRA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Ondong Siau sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berada di Kecamatan Siau Barat.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Utara dengan pertimbangan Bupati Kepulauan Sangihe Talaud.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 12
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Talaud kepada APBD Provinsi Sulawesi Utara dan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dalam wilayah calon Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Demikian pula BUMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Buton Utara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Pemberian hibah diberikan sebesar Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun pertama dan sebesar Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah) pada tahun kedua, sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Talaud No. 187 Tahun 2006 tanggal 6 November 2006.
Ayat (2)
Pemberian bantuan dana diberikan sebesar Rp2.500.000.000, 00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun pertama dan sebesar Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah) pada tahun kedua, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 221 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Provinsi Sulawesi Utara yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]