BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)BPK berkedudukan di Ibukota negara.
(2)BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.
(3)Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 4
(1)BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden.
(2)Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota.
(3)Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR.

(1)BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lembaga Negara lainnya Bank Indonesia Badan Usaha Milik Negara Badan Layanan Umum Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
(2)Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(3)Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
(4)Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
(5)Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.

Pasal 7
(1)BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
(2)DPR DPD dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.
(3)Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR DPD dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
(5)Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR DPD dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 8
(1)Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden Gubernur Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden Gubernur Bupati/Walikota kepada BPK.
(3)Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
(4)Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR DPD dan DPRD serta Pemerintah.

Bagian Kedua
Wewenang

(1)BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
(2)Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
(3)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian BPK berwenang memantau:
a.penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
b.pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
c.pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11
BPK dapat memberikan:
a.pendapat kepada DPR DPD DPRD Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lembaga Negara Lain Bank Indonesia Badan Usaha Milik Negara Badan Layanan Umum Badan Usaha Milik Daerah Yayasan dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
b.pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau
c.keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.warga negara Indonesia;
b.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.berdomisili di Indonesia;
d.memiliki integritas moral dan kejujuran;
e.setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
f.berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
h.sehat jasmani dan rohani;
i.paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
j.paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
k.tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14
(1)Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
(2)Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR.
(3)Calon Anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
(4)DPR memulai proses pemilihan Anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Bagian Kedua
Pemilihan Pimpinan

(1)Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
(2)Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
(3)Apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung.
(4)Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) BPK langsung atau tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan memenuhi kewajiban Anggota (Ketua/Wakil Ketua) BPK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut.
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 17
Ketua Wakil Ketua dan/atau Anggota BPK dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari keanggotaan BPK.

Pasal 18
Ketua Wakil Ketua dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena:
a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua atau Wakil Ketua BPK; 
c.telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
d.telah berakhir masa jabatannya; atau
e.sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(1)Ketua Wakil Ketua dan/atau Anggota BPK diberhentikan sementara dari jabatannya oleh BPK melalui Rapat Pleno apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2)Ketua Wakil Ketua dan/atau Anggota BPK yang terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan rehabilitasi dan diangkat kembali menjadi Ketua Wakil Ketua atau Anggota BPK.

Pasal 21
(1)Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b huruf c huruf d huruf e atau huruf f dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.
(2)Pemberhentian Ketua Wakil Ketua dan/atau Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan Keputusan Presiden atas usul BPK atau DPR.

Hak keuangan/administratif dan kedudukan protokoler Ketua Wakil Ketua dan Anggota BPK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tindakan Kepolisian

Pasal 24
Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden.

Dalam hal terjadi gugatan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya BPK berhak atas bantuan hukum dengan biaya negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 28
Anggota BPK dilarang:
a.memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang;
b.mempergunakan keterangan bahan data informasi atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana;
c.secara langsung maupun tidak langsung menjadi pemilik seluruh sebagian atau penjamin badan usaha yang melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan atas beban keuangan negara;
d.merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara swasta nasional/asing; dan/atau
e.menjadi anggota partai politik.

BAB VI
KODE ETIK KEBEBASAN KEMANDIRIAN
DAN AKUNTABILITAS

Bagian Kesatu
Kode Etik

Pasal 29
(1)BPK wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat kehormatan citra dan kredibilitas BPK.
(2)Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme penegakan kode etik dan jenis sanksi.

Pasal 30
(1)Untuk menegakkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.` (2) Majelis Kehormatan Kode etik BPK dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini berlaku.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan tugas wewenang dan tata cara persidangan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK diatur dengan Peraturan BPK.

Bagian Kedua
Kebebasan dan Kemandirian

Pasal 31
(1)BPK dan/atau Pemeriksa menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan mandiri.
(2)BPK berkewajiban menyusun standar pemeriksaan keuangan negara.
(3)Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK dan/atau Pemeriksa berkewajiban:
  1. menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
  2. mematuhi kode etik Pemeriksa; dan
  3. melaksanakan sistem pengendalian mutu.
(4)Standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  1. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan pertalian darah ke atas ke bawah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran pimpinan objek pemeriksaan;
  2. Pemeriksa tidak mempunyai kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek pemeriksaan;
  3. Pemeriksa tidak pernah bekerja atau memberikan jasa kepada objek pemeriksaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  4. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan objek pemeriksaan; dan
  5. Pemeriksa tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan seperti memberikan asistensi jasa konsultansi pengembangan sistem menyusun dan/atau mereview laporan keuangan objek pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Akuntabilitas

Pasal 32
(1)Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik.
(2)Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan yang masing-masing mengusulkan 3 (tiga) nama akuntan publik.
(3)Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak melakukan tugas untuk dan atas nama BPK atau memberikan jasa kepada BPK.
(4)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada DPR dengan salinan kepada Pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 33
(1)Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.
(2)Badan pemeriksa keuangan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh BPK setelah mendapat pertimbangan DPR.

BAB VII
PELAKSANA BPK

Pasal 34
(1)BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang perwakilan Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional.
(3)Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan BPK menggunakan pemeriksa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang bukan Pegawai Negeri Sipil.
(4)Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

BAB VIII
ANGGARAN

Pasal 35
(1)Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.
(3)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36
(1)Anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
(2)Anggota BPK yang mempergunakan keterangan bahan data informasi dan/atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas BPK dengan melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37
(1)Ketua Wakil Ketua dan/atau Anggota BPK yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.
(2)Untuk memenuhi kekurangan jumlah keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemilihan Anggota BPK paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
(3)Pembentukan Perwakilan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 40
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keuangan negara" meliputi semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara.
Yang dimaksud dengan "lembaga atau badan lain" antara lain: badan hukum milik negara yayasan yang mendapat fasilitas negara komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang dan badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
Ayat (5)
Pembahasan diperlukan untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi temuan pemeriksaan BPK dengan obyek yang diperiksa. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statement) memuat koreksi itu sebelum disampaikan kepada DPR DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
Ayat (6)
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan BPK berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.

Pasal 7
Ayat (1)
Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan hasil pemeriksaan kinerja hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimuat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Kewenangan dimaksud merupakan perwujudan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Huruf b
Permintaan keterangan dan/atau dokumen dimaksud meliputi semua bidang yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Kode etik memuat pedoman tentang sikap tingkah laku dan perbuatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemeriksa keuangan negara guna menjaga mutu pemeriksaan citra dan martabat BPK.
Kode etik ini berlaku bagi Anggota BPK pemeriksa keuangan negara dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "Standar Akuntansi Pemerintahan" adalah pedoman dan ukuran tentang pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan transaksi keuangan yang disusun oleh suatu komite yang berwenang menurut undang-undang.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud "pengelola" termasuk pegawai perusahaan negara/daerah dan lembaga atau badan lain.
Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah" adalah perusahaan negara/daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara/daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pejabat lain" adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penyelesaian ganti kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum pihak ketiga dilaksanakan melalui proses peradilan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Huruf a
Pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan pengeluaran pinjaman privatisasi likuidasi merger akuisisi penyertaan modal pemerintah penjaminan pemerintah dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Dalam memilih Anggota BPK DPR mempertimbangkan kesesuaian dan keseimbangan antara keahlian dan komposisi pembidangan tugas BPK.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "diumumkan" adalah diumumkan pada media massa nasional dalam tenggang waktu yang cukup untuk menerima masukan dari masyarakat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tertua" adalah ditentukan berdasarkan usia.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Untuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota BPK segera diproses dan dilaporkan ke DPR dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Majelis Kehormatan Kode Etik BPK" adalah Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Yang dimaksud dengan "tindakan kepolisian" adalah pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana meminta keterangan tentang tindak pidana penangkapan penahanan penggeledahan dan penyitaan.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Guna mendukung prinsip bebas dan mandiri serta efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya maka organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
Ayat (2)
Jabatan fungsional pemeriksa terdiri atas beberapa jenjang jabatan dan kepangkatan yang memiliki batas usia pensiun yang berbeda.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Rekruitmen Pemeriksa diatur oleh BPK.

Pasal 35
Ayat (1)
Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada BPK perlu disediakan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]