info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
a.realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.508.020.372.856.325 (satu kuadriliun lima ratus delapan triliun dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang berarti 85,60% (delapan puluh lima koma enam nol persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.761.642.817.235.000 (satu kuadriliun tujuh ratus enam puluh satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
b.realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.806.515.202.066.316 (satu kuadriliun delapan ratus enam triliun lima ratus lima belas miliar dua ratus dua juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang berarti 91,05% (sembilan puluh satu koma nol lima persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.984.149.714.865.000 (satu kuadriliun sembilan ratus delapan puluh empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
c.berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan realisasi Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp298.494.829.209.991 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang berarti 134,15% (seratus tiga puluh empat koma satu lima persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp222.506.897.630.000 (dua ratus dua puluh dua triliun lima ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
d.pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah sebesar Rp323.108.008.796.968 (tiga ratus dua puluh tiga triliun seratus delapan miliar delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang berarti 145,21% (seratus empat puluh lima koma dua satu persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp222.506.897.630.000 (dua ratus dua puluh dua triliun lima ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
e.berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp24.613.179.586.977 (dua puluh empat triliun enam ratus tiga belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
f.realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
a.Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp86.136.993.583.586 (delapan puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
b.penyesuaian SAL Awal Tahun Anggaran 2015 sebesar minus Rp560.002.491.758 (lima ratus enam puluh miliar dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
c.berdasarkan SAL Awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penyesuaian SAL Awal Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat SAL Awal Tahun Anggaran 2015 Setelah penyesuaian sebesar Rp85.576.991.091.828 (delapan puluh lima triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebesar Rp24.613.179.586.977 (dua puluh empat triliun enam ratus tiga belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
e.berdasarkan SAL Awal Tahun Anggaran 2015 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat SAL sebelum penyesuaian sebesar Rp110.190.170.678.805 (seratus sepuluh triliun seratus sembilan puluh miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah);
f.penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2015 sebesar minus Rp2.276.621.156.240 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
g.berdasarkan SAL sebelum penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf f, terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp107.913.549.522.565 (seratus tujuh triliun sembilan ratus tiga belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
a.pendapatan operasional Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.577.677.827.701.885 (satu kuadriliun lima ratus tujuh puluh tujuh triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
b.beban operasional Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.714.258.353.475.760 (satu kuadriliun tujuh ratus empat belas triliun dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
c.berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan beban operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp136.580.525.773.875 (seratus tiga puluh enam triliun lima ratus delapan puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
d.defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp106.695.334.827.375 (seratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
e.defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp6.612.473.000 (enam miliar enam ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
f.berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, defisit dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp243.282.473.074.250 (dua ratus empat puluh tiga triliun dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 7
Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
a.jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp83.072.978.797.409 (delapan puluh tiga triliun tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah);
b.jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp274.734.893.587.204 (dua ratus tujuh puluh empat triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah);
c.jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp382.421.051.971.590 (tiga ratus delapan puluh dua triliun empat ratus dua puluh satu miliar lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
d.jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp72.720.277.809.642 (tujuh puluh dua triliun tujuh ratus dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
a.ekuitas awal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.012.199.491.708.078 (satu kuadriliun dua belas triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah);
b.defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sebesar Rp243.282.473.074.250 (dua ratus empat puluh tiga triliun dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
c.penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar minus Rp450.391.075.659 (empat ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
d.koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp966.459.855.022.797 (sembilan ratus enam puluh enam triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
e.transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp65.466.831.599.237 (enam puluh lima triliun empat ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
f.Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas sebesar Rp331.244.708.907 (tiga ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
g.berdasarkan Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Transaksi Antar Entitas sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dan Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf f, terdapat Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.669.790.895.690.636 (satu kuadriliun enam ratus enam puluh sembilan triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya.

Pasal 11
SAL dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.

(1)Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang˛undangan yang berlaku.
(2)Pemerintah melakukan perbaikan atas kelemahan dalam sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan negara untuk tujuan meningkatkan akurasi, keandalan dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pasal 14
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015 termasuk Pendapatan Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp8.462.503.292.394 (delapan triliun empat ratus enam puluh dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) DTP sebesar Rp8.179.503.832.634 (delapan triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp282.999.459.760 (dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
Huruf b
Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 termasuk Belanja Subsidi atas PPh DTP sebesar Rp8.180.000.000.000 (delapan triliun seratus delapan puluh miliar rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp281.911.300.000 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas neto atas realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam" adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai pendapatan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama, antara lain pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), under lifting, pajak daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan Saldo "Anggaran Lebih" adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan "aset" adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Huruf b
Kewajiban merupakan utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang.
Huruf c
Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Pendapatan Operasional" adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Beban Operasional" adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Defisit dari Kegiatan Non Operasional" adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban, yang sifatnya tidak rutin, yang berasal dari transaksi-transaksi antara lain penjualan aset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan kegiatan non operasional lainnya.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "Defisit dari Pos Luar Biasa" adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban, yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan "aktivitas operasi" adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "aktivitas investasi" adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "aktivitas pendanaan" adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "aktivitas transitoris" adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas ini tidak mempengaruhi pos-pos dalam APBN (pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "Transaksi Antar Entitas" adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, antar Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, maupun antara Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dengan Bendahara Umum Negara.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya.
"Badan Lainnya" adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau untuk mendukung Kementerian Negara/Lembaga yang secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu, seperti Dewan Energi Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Permasalahan yang terdapat pada LKPP Tahun 2015 adalah:

A.Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1.kebijakan akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Bendahara Umum Negara (BUN) belum mengatur secara lengkap mengenai saat pengakuan dan dokumen sumber pencatatan transaksi akrual;
2.proses penyusunan LKPP sebagai konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) belum sepenuhnya didukung dengan pengendalian intern yang memadai;
3.Pemerintah belum menatausahakan secara memadai hak dan kewajiban yang timbul dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4.terdapat pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih yang tidak akurat;
5.penyajian dan pengungkapan beberapa akun pada Laporan Perubahan Ekuitas tidak didukung dengan penjelasan dan data yang memadai;
6.terdapat inkonsistensi terhadap perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III;
7.terdapat sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan/atau denda yang belum ditagih;
8.Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Minyak dan Gas Bumi;
9.penatausahaan Laporan Perkembangan Piutang Pajak dan penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan belum memadai;
10.terdapat Piutang Pajak macet yang belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai;
11.terdapat ketidakpastian nilai Penyertaan Modal Negara sehubungan tidak diterapkannya kebijakan akuntansi Interpretasi atas Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015;
12.pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan Persediaan dan Aset Tetap pada beberapa K/L kurang memadai;
13.Pemerintah masih menyajikan Aset Tak Berwujud yang sudah tidak dimanfaatkan dan adanya Aset Tak Berwujud yang tidak didukung dokumen sumber;
14.terdapat mutasi Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara yang belum dapat diyakini akurasi penyajiannya.

B.Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
1.pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada beberapa K/L tidak sesuai dengan ketentuan dan penatausahaan Piutang PNBP kurang memadai;
2.terdapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2015 yang tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak;
3.Pemerintah belum optimal dalam mengamankan pengembalian pinjaman atas Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
4.terdapat penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal dan Belanja Barang pada beberapa K/L tidak sesuai ketentuan;
5.terdapat realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2015 yang belum disalurkan, kelebihan Belanja Bantuan Sosial yang belum disetorkan ke Kas Negara, serta penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang tidak sesuai ketentuan;
6.Pemerintah menetapkan harga jual eceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap dan belum adanya kejelasan mengenai penyelesaian permasalahan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
7.belum disusunnya laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kontrak penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api sesuai dengan ketentuan;
8.pencatatan Investasi Permanen Lain-lain atas 7 (tujuh) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum belum didasarkan proses penghitungan yang memadai atas Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015.

LKPP Tahun 2015 disusun berdasarkan gabungan LKKL dan LKBUN Tahun 2015 yang telah diaudit dan diberi opini oleh BPK. Khusus untuk Laporan Keuangan BPK Tahun 2015 diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik. Dari jumlah LKKL tersebut, 56 (lima puluh enam) LKKL mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 25 (dua puluh lima) LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 4 (empat) LKKL mendapat opini Tidak´ Menyatakan Pendapat (TMP), dan LKBUN mendapat opini WDP.

Rincian opini LKKL dan LKBUN Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan:
1)   Nomenklatur K/L Baru yang mulai digunakan tahun 2015 sebagai hasil penggabungan K/L yang dilikuidasi
2)   Nomenklatur K/L dimaksud belum ada pada tahun 2014

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara, Pemerintah akan melakukan beberapa hal yaitu:
a.meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit Wajar Dengan Pengecualian Tatauidak Menyatakan Pendapat;
b.menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP;
c.meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset Pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga;
d.meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
e.memberikan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien dan/atau mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangannya;
f.meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pasal 14
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]