info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp1.822.545.849.136.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus dua puluh dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:
a.Penerimaan Perpajakan;
b.PNBP; dan
c.Penerimaan Hibah.

Pasal 4
(1)Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.546.664.648.856.000,00 (satu kuadriliun lima ratus empat puluh enam triliun enam ratus enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
b.Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
(2)Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.506.577.545.056.000,00 (satu kuadriliun lima ratus enam triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.pendapatan pajak penghasilan;
b.pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
c.pendapatan pajak bumi dan bangunan;
d.pendapatan cukai; dan
e.pendapatan pajak lainnya.
(3)Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp757.230.120.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh triliun dua ratus tiga puluh miliar seratus dua puluh juta rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:
a.komoditas panas bumi sebesar Rp1.310.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
b.bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp6.170.000.000.000,00 (enam triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
c.penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sebesar Rp39.084.500.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
d.penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp84.470.000.000,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(4)Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp571.732.700.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
(5)Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp19.408.001.816.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus delapan miliar satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
(6)Pendapatan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp146.439.923.240.000,00 (seratus empat puluh enam triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
(7)Pendapatan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp11.766.800.000.000,00 (sebelas triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah).
(8)Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.087.103.800.000,00 (empat puluh triliun delapan puluh tujuh miliar seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.pendapatan bea masuk; dan
b.pendapatan bea ke luar.
(9)Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp37.203.870.000.000,00 (tiga puluh tujuh triliun dua ratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp580.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh miliar rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(10)Pendapatan bea ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp2.883.233.800.000,00 (dua triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden.

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.031.792.660.000,00 (dua triliun tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 7
Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp2.095.724.699.824.000,00 (dua kuadriliun sembilan puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
b.anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 8
(1)Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.325.551.377.296.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua puluh lima triliun lima ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
(2)Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar Rp3.965.248.350.000,00 (tiga triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang dihibahkan dan/atau diterushibahkan ke daerah.
(3)Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
a.Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi;
b.Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan
c.Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Presiden.

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp700.429.358.644.000,00 (tujuh ratus triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.Dana Transfer Umum; dan
b.Dana Transfer Khusus.

Pasal 11
(1)Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp491.498.069.846.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.DBH; dan
b.DAU.
(2)DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.137.222.746.000,00 (seratus enam triliun seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.DBH Pajak; dan
b.DBH SDA.
(3)DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp51.523.137.547.000,00 (lima puluh satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
b.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21; dan
c.Cukai Hasil Tembakau (CHT).
(4)DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp54.614.085.199.000,00 (lima puluh empat triliun enam ratus empat belas miliar delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.Minyak Bumi dan Gas Bumi;
b.Mineral dan Batubara;
c.Kehutanan;
d.Perikanan; dan
e.Panas Bumi.
(5)Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diatur sebagai berikut:
a.Penerimaan DBH CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan dengan ketentuan:
1.Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan
2.Paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
b.Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau direncanakan sebesar Rp385.360.847.100.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima triliun tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
(7)PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah.
(8)Dalam hal terjadi perubahan APBN menyebabkan PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengalami perubahan.

(1)DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
(2)DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
(3)Ketentuan lebih lanjut terkait kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
(4)Penerimaan DID digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Pasal 14
(1)Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp17.761.883.884.000,00 (tujuh belas triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.Dana Otonomi Khusus; dan
b.Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2)Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.214.433.884.000,00 (tujuh belas triliun dua ratus empat belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.707.216.942.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
1.Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp5.395.051.859.000,00 (lima triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
2.Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.312.165.083.000,00 (dua triliun tiga ratus dua belas miliar seratus enam puluh lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
b.alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.707.216.942.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
c.Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1.Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah); dan
2.Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).
(3)Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp547.450.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

(1)Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp182.571.082.096.000,00 (seratus delapan puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
(2)Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.
(3)Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price-ICP), dan/atau nilai tukar rupiah.
(4)Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya yang dibayarkan sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 17
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
(1)Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
a.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;
b.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri dan hibah;
c.pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
d.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga;
e.pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional;
f.pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
g.pergeseran anggaran antara program lama dan program baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau
h.pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga, ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa perubahan pagu Penerusan Pinjaman luar negeri akibat dari lanjutan, percepatan penarikan Penerusan Pinjaman luar negeri, dan pengesahan atas Penerusan Pinjaman luar negeri yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah.
(3)Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah.
(4)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

(1)Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp419.176.412.756.000,00 (empat ratus sembilan belas triliun seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
(2)Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.095.724.699.824.000,00 (dua kuadriliun sembilan puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 21
(1)Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2016 terdapat anggaran defisit sebesar Rp273.178.850.688.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga triliun seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.
(2)Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber:
a.Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp272.780.657.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
b.Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar Rp398.193.417.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
(3)Pembiayaan Luar Negeri Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.
(4)Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presidens.

(1)Pemerintah dapat menggunakan program Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.
(2)Rincian program Kementerian Negara/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2016 dan penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 24
(1)Pemerintah dapat menggunakan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2016.
(2)Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1)Dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran di awal Tahun Anggaran 2016, Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2015.
(2)Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pelaporan dana penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28
(1)PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Investasi Permanen PMN, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya tersebut.
(2)Pemerintah dapat melakukan pembayaran PMN melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2016 yang diakibatkan oleh selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
(3)Pelaksanaan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29
(1)Aset tanah Otorita Asahan yang saat ini digunakan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dialihkan menjadi penambahan PMN pada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).
(2)Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30
(1)Untuk mendanai program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dialokasikan Dana Bergulir sebesar Rp9.227.931.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah).
(2)Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk alokasi kurang bayar FLPP tahun 2014 dan tahun 2015 sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 31
(1)Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut.
(2)BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN yang menggunakan BMN tersebut.
(3)Hasil proyek/kegiatan yang bersumber dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Bendahara Umum Negara (BUN) yang telah digunakan oleh Perum Bulog dan Perum Produksi Film Negara (PFN) sebagaimana telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) audited Tahun Anggaran 2014, dialihkan menjadi PMN pada BUMN tersebut.
(4)Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32
(1)Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk:
a.percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
b.pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan penyediaan air minum; dan
c.penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur, yang merupakan bagian dari Pembiayaan Dalam Negeri sebagaimana telah dialokasikan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
(2)Dalam hal anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja Kementerian Negara/Lembaga.
(3)Dalam hal terdapat anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 33
(1)Pemerintah dapat melakukan pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
(2)Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai dalam rangka pengendalian risiko pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.
(3)Pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pembayaran bunga utang dan/atau pengeluaran cicilan pokok utang.
(4)Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan kerugian keuangan negara.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 34
(1)Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 35
(1)Pada pertengahan Tahun Anggaran 2016, Pemerintah menyusun laporan pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2016 mengenai:
a.realisasi Pendapatan Negara;
b.realisasi Belanja Negara; dan
c.realisasi Pembiayaan Anggaran.
(2)Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2016, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Pasal 36
(1)Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2016 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2016, apabila terjadi:
a.perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2016;
b.perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau antarprogram; dan/atau
d.keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
(2)SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
(3)Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2016 berakhir.

Pasal 37
(1)Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
a.proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan;
b.kondisi sistem keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional; dan/atau
c.kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:
1.pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016;
2.pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;
3.pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program prioritas yang tetap harus tercapai;
4.penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya;
5.penambahan utang yang berasal dari penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN; dan/atau
6.pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas.
(2)Langkah-langkah untuk mengatasi keadaan kondisi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner LPS dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK.
(3)Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(4)Apabila persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

Pasal 38
(1)Setelah Tahun Anggaran 2016 berakhir, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
(2)Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
(3)Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2016 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 39
Postur APBN Tahun Anggaran 2016 yang memuat rincian besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, Defisit Anggaran, dan Pembiayaan Anggaran tercantum dalam Lampiran IIs Undang-Undang ini.

Pasal 40
Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2015.

Pasal 41
Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2016 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:
a.penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) sampai dengan 10,0% (sepuluh koma nol persen);
b.penyerapan tenaga kerja sebesar 2.000.000 (dua juta) orang;
c.tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,2% (lima koma dua persen) sampai dengan 5,5% (lima koma lima persen);
d.penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan); dan
e.peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,1 (tujuh puluh koma satu).

Pasal 42
Ketentuan mengenai penerbitan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 43
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY


[tulis] » komentar « [baca]