(1)Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp1.210.599.653.359.415 (satu kuadriliun dua ratus sepuluh triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah).
(2)Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp1.294.999.146.475.024 (satu kuadriliun dua ratus sembilan puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).
(3)Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka terjadi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp84.399.493.115.609 (delapan puluh empat triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima belas ribu enam ratus sembilan rupiah).
(4)Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp130.948.869.624.420 (seratus tiga puluh triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
(5)Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp46.549.376.508.811 (empat puluh enam triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan ribu delapan ratus sebelas rupiah).
(6)Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp105.089.371.724.754 (seratus lima triliun delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) yang berasal dari:
a.SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010, yakni sebesar Rp98.909.703.335.446 (sembilan puluh delapan triliun sembilan ratus sembilan miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
b.ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp46.549.376.508.811 (empat puluh enam triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan ribu delapan ratus sebelas rupiah);
c.ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp39.873.345.073 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);
d.ditambah dengan koreksi atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp90.538.415.576 (sembilan puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
e.dikurangi penggunaan SAL tahun 2010 sebesar Rp40.319.043.049.000 (empat puluh triliun tiga ratus sembilan belas miliar empat puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu rupiah).
(7)Koreksi SAL dan SiLPA sebesar minus Rp90.538.415.576 (sembilan puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
a.Koreksi saldo awal Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar minus Rp205.049.095 (dua ratus lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah);
b.Koreksi saldo awal Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp26.554.437.138 (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
c.Koreksi saldo awal Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga sebesar minus Rp160.523.500 (seratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
d.Penyesuaian pengembalian pendapatan tahun lalu sebesar minus Rp102.364.746.513 (seratus dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah);
e.Penyesuaian Uang Persediaan (UP) sebesar minus Rp551.052.742 (lima ratus lima puluh satu juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
f.Penyesuaian Rekening Retur sebesar minus Rp216.316.651 (dua ratus enam belas juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
g.Penyesuaian Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar minus Rp52.302 (lima puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah);
h.Penyesuaian Kas Hibah Langsung sebesar minus Rp372.860.700 (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);
i.Penyesuaian Kas KPPN sebesar Rp212.666.914 (dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
j.Penyesuaian Transfer sebesar Rp4.176.986 (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
k.Penyesuaian Kas pada BLU sebesar minus Rp375.080.500 (tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah); dan
l.Penyesuaian Kas di BUN sebesar minus Rp13.064.014.611 (tiga belas miliar enam puluh empat juta empat belas ribu enam ratus sebelas rupiah).
(8)Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4
(1)Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
a.jumlah Aset sebesar Rp3.023.447.176.100.695 (tiga kuadriliun dua puluh tiga triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
b.jumlah Kewajiban sebesar Rp1.947.373.299.153.001 (satu kuadriliun sembilan ratus empat puluh tujuh triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu satu rupiah); dan
c.jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp1.076.073.876.947.694 (satu kuadriliun tujuh puluh enam triliun tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
(2)Aset pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 telah mencakup pelaporan rekening-rekening kementerian negara/lembaga.
(3)Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan penyajian aset, Pemerintah harus melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian negara/lembaga.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya, dan dilengkapi dengan Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

Pasal 8
(1)Dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu, maka SAL dapat digunakan.
(2)Dalam rangka meyakini keandalan angka SAL, Pemerintah melakukan penelusuran jumlah SAL dan mengembangkan sistem pengelolaan kas/rekening Bendahara Umum Negara (BUN).
(3)Dalam hal terjadi selisih lebih fisik kas SAL dari saldo bukunya, maka selisih lebih tersebut ditetapkan menjadi penambah SAL awal tahun anggaran berikutnya.

(1)Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil pemeriksaan BPK.
(2)Pemerintah melakukan penilaian kinerja terhadap kementerian negara/lembaga berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran, serta menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada kementerian negara/lembaga, termasuk satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
(3)DPR dapat meminta BPK untuk menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka pelaksanaan perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.

Pasal 3
Ayat (1)
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk Pendapatan Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp3.415.120.010.085 (tiga triliun empat ratus lima belas miliar seratus dua puluh juta sepuluh ribu delapan puluh lima rupiah) terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) DTP sebesar Rp3.338.636.314.000 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp76.483.696.085 (tujuh puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah).
Ayat (2)
Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk Belanja Subsidi atas Pajak dan Bea Masuk DTP sebesar Rp3.415.120.010.085 (tiga triliun empat ratus lima belas miliar seratus dua puluh juta sepuluh ribu delapan puluh lima rupiah).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai penerimaan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama, antara lain pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), under lifting, pajak daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Pasal 4
Ayat (1)
Aset yang disajikan pada Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan Aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat yang mempunyai nilai dan telah diperiksa oleh BPK.
Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Inventarisasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk IP atas aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), dan aset Eks BPPN.
Legalitas yang dimaksud pada ayat ini termasuk kegiatan sertifikasi tanah Pemerintah Pusat.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya.
Badan Lainnya yang dimaksud pada ayat ini adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung Kementerian Negara/Lembaga yang secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu, seperti Dewan Energi Nasional dan Lembaga Sensor Film.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Penyebab utama opini WDP atas LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah:
a.Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil IP atas Aset Tetap, yaitu (1) Aset Tetap pada 10 (sepuluh) K/L dengan nilai perolehan Rp4.129.675.607.963 (empat triliun seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) belum dilakukan IP; (2) Aset Tetap berupa Tanah Jalan Nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp109.056.654.126.871 (seratus sembilan triliun lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum diselesaikan IP dan hasil IP tidak memadai; (3) Aset Tetap hasil IP pada 3 (tiga) K/L senilai Rp3.883.163.121.863 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dicatat ganda; (4) Pencatatan IP pada 40 (empat puluh) K/L masih selisih senilai Rp1.535.138.215.162 (satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) dengan nilai koreksi hasil IP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; (5) Aset Tetap pada 14 (empat belas) K/L senilai Rp6.890.085.439.898 (enam triliun delapan ratus sembilan puluh miliar delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tidak diketahui keberadaannya; dan (6) Pelaksaanaan IP belum mencakup penilaian masa manfaat Aset Tetap sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap.
b.Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks BPPN, yaitu (1) Pemerintah belum menemukan dokumen cessie atas Aset Eks BPPN berupa Aset Kredit senilai Rp18.248.972.998.941 (delapan belas triliun dua ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah); (2) Aset Eks BPPN yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) senilai Rp11.184.617.405.239 (sebelas triliun seratus delapan puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak didukung oleh dokumen sumber yang valid; (3) Aset Eks BPPN berupa tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) senilai Rp8.683.747.129.431 (delapan triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) belum didukung kesepakatan dengan Pemegang Saham; (4) Aset Eks BPPN berupa aset properti sebanyak 917 (sembilan ratus tujuh belas) item belum dinilai; dan (5) Pemerintah belum dapat menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Aset Eks BPPN yang berupa piutang.
LKPP Tahun 2011 merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan gabungan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2011 yang telah diaudit dan diberi opini oleh BPK. Khusus untuk Laporan Keuangan BPK Tahun 2011 diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik Wisnu B. Soewito & Rekan.
Terdapat 86 (delapan puluh enam) LKKL dan 1 (satu) LKBUN, dari jumlah LKKL tersebut, 67 (enam puluh tujuh) LKKL mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", 17 (tujuh belas) LKKL mendapat opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)", 2 (dua) LKKL mendapat opini "Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)", dan LKBUN mendapat opini WDP. Rincian opini LKKL dan LKBUN Tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:


Keterangan:
TW = Tidak Wajar
*= Bagian Anggaran yang dibentuk pada Tahun Anggaran 2011

Pasal 10
Ayat (1)
Dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara dan upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, selain yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini, Pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut sebagaimana direkomendasikan oleh DPR, yaitu:
a.meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama K/L yang masih mendapat opini audit "Tidak Menyatakan Pendapat" dan "Wajar Dengan Pengecualian".
b.menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, terutama temuan terkait Inventarisasi dan Penilaian atas Aset Tetap dan Aset Eks BPPN.
c.terus melakukan penilaian kinerja terhadap K/L berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan anggaran, serta menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi kepada K/L termasuk satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan K/L yang bersangkutan.
d.terus melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja K/L dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran-sasaran pembangunan tercapai.
e.terus melanjutkan program reformasi di bidang perpajakan yang mencakup program reformasi di bidang administrasi, reformasi di bidang perundang-undangan, dan reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi.
f.segera menyelesaikan penyempurnaan perundang-undangan di bidang PNBP yang sudah tidak sesuai lagi dengan UU di bidang Keuangan Negara, serta memberikan sanksi kepada K/L yang tidak tertib mengelola PNBP.
g.melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di K/L dan pemerintah daerah.
h.melanjutkan langkah-langkah dan upaya-upaya dalam penerapan akuntansi berbasis akrual secara bertahap.
Ayat (2)
Aturan pemberian penghargaan dan sanksi untuk Kementerian Negara/Lembaga agar dituangkan dalam Undang-Undang APBN.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]