BAB I.
TUJUAN DAN KETENTUAN UMUM.

Setiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berumur 18 sampai dengan 50 tahun dan memenuhi syarat syarat kesehatan rohani dan jasmani, dapat dipanggil untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka perlawanan rakyat aktip membantu Angkatan Bersenjata dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka pertahanan sipil, serta kewajiban untuk mengikuti latihan-latihan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Pasal 4
Mereka yang berkedudukan sebagai:
a.anggota Angkatan Perang baik berdasarkan ikatan dinas sukarela maupun berdasarkan wajib militer dan
b.anggota Angkatan Kepolisian Negara, tidak dikenakan kewajiban seperti tersebut dalam pasal 3.

Mereka yang tersebut dalam pasal 3 dikerahkan dalam rangka pertahanan sipil untuk menjalankan;
a.tugas-tugas perlawanan rakyat aktip melakukan perlawanan bersenjata terhadap musuh, membantu operasi-operasi yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata;
b.tugas-tugas perlindungan masyarakat yang berupa;
1.Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk menangkis, mengatasi dan/atau memperkecil akibat-akibat dari pada serangan-serangan pihak lawan, baik yang timbul dari dalam maupun dari luar;
2.Tindakan-tindakan/usah-usaha untuk memelihara kelanjutan dan kelancaran roda pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum;
3.Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk memelihara kesejahteraan rakyat pada umumnya;
4.Tindakan-tindakan/usaha-usah untuk memelihara kelanjutan dan kelancaran roda perekonomian.

Pasal 7
(1)Pendaftaran, penyaringan, penerimaan dan pemanggilan terhadap mereka yang tersebut dalam pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang diserahi urusan pertahanan/keamanan.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dibentuk suatu badan khusus di tingkat pusat dan daerah.
(3)Susunan, tugas dan tanggung-jawab dari pada badan khusus tersebut pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENDIDIKAN DAN LATIHAN.

Pasal 8
Penyelenggaraan pendidikan dan latihan diatur oleh Menteri yang diserahi urusan pertahanan/keamanan.

BAB IV.
PERAWATAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada anggaran belanja khusus.

BAB VI.
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11
(1)Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000,- (seribu rupiah):
a.mereka yang tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan-panggilan untuk pendaftaran atau penyaringan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini;
b.barangsiapa melakukan perbuatan sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana seperti tersebut pada huruf a di atas.
(2)Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(1)Barangsiapa dengan sengaja tidak mau membantu atau dengan sengaja menghalang-halangi terlaksananya ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6 berhubungan dengan pasal 3, dipidana dengan pedan penjara selama-lamanya 5 tahun.
(2)Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.

BAB VII
PENUTUP.

Pasal 14
(1)Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pengerahan Rakyat untuk Pertahanan Negara.
(2)Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 19 Desember 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1962
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1962
Sekretaris Negara.

MOHD.ICHSAN.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1 dan 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Berdasarkan paham emansipasi maka dalam pasal ini ditentukan bahwa kewajiban dikenakan baik terhadap laki-laki maupun wanita. Walaupun demikian perlu diperhatikan bahwa tugas-tugas yang diberikan kepada kaum wanita harus sesuai dengan kodrat serta sifat kewanitaan Indonesia.
Batas umur 18 tahun adalah mengingat kenyataan bahwa pada batas umur itu seseorang pada umumnya berada pada tingkat kekuatan jasmani dan rokhani di mana tenaganya dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk tugas-tugas pertahanan aktip sampai ia mencapai umur kira-kira 40 tahun.
Berhubung dengan itu maka untuk perlawanan rakyat aktip kiranya dapatlah jika diambil batas umur 18 s/d 40 tahun.
Tetapi untuk tugas-tugas perlindungan masyarakat yang sifat pelaksanaan tugasnya tidak memerlukan kekuatan physik seperti perlawanan rakyat, dapat diambil batas umur yang lebih tinggi yaitu s/d 50 tahun.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Kata-kata "sedapat mungkin" diadakan untuk memberikan flexibilitas bagi yang diserahi pemanggilan/pengerahan.
Dalam keadaan yang sangat memaksa dapat diadakan pemanggilan yang dapat mengakibatkan yang bersangkutan "merasa" dirugikan; hal mana dapat dimengerti karena kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan prioritas pertama dengan jika perlu mengorbankan kepentingan perorangan. Dalam hal demikian dapat diadakan peraturan-peraturan khusus sebagai kompensasi dari kerugian tersebut.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan "pemanggilan" dalam pasal ini dan juga dalam pasal 12 adalah pemanggilan/'panggilan untuk dikerahkan atau diberi tugas/latihan dalam rangka pertahanan sipil.
Dalam badan khusus tersebut duduk wakil-wakil dari Badan-badan Pemerintah maupun organisasi-organisasi rakyat (Front Nasional) yang ada hubungannya dengan pengerahan tenaga, sehingga dengan demikian dapatlah dicapai koordinasi yang sebaik-baiknya, lagi pula dapat dicerminkan adanya kebutuhan dalam usaha penggalangan kekuatan baik dipusat maupun di daerah.

Pasal 8
Macam dan sifat latihan tergantung dari penugasan yang akan datang. Didalamnya termasuk pendidikan/latihan umum yaitu dasar keperajuritan, latihan Physik dan mental (termasuk keagamaan).
Bagi mereka yang akan ditugaskan membentuk Angkatan Bersenjata diberi pula latihan dasar infanteri atau dasar-dasar pokok sesuai dengan sifat masing-masing angkatan.
Selain itu dapat pula diberikan latihan-latihan khusus baik dalam rangka tugas perlawanan rakyat maupun dalam rangka tugas perlindungan masyarakat.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan perawatan dan jaminan sosial dalam pasal ini antara lain ialah: pemberian tunjangan-tunjangan perlengkapan, makan, perawatan kesehatan, perawatan kesejahteraan rokhani/jasmani dan pula tunjangan jika yang bersangkutan menjadi cidra/gugur/meninggal dunia sebagai akibat pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10 s/d pasal 14.
Cukup jelas

Diketahui:
Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN.


[tulis] » komentar « [baca]