info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kabupaten Konawe Kepulauan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Konawe yang terdiri atas cakupan wilayah:
a.Kecamatan Wawonii Barat;
b.Kecamatan Wawonii Utara;
c.Kecamatan Wawonii Timur Laut;
d.Kecamatan Wawonii Timur;
e.Kecamatan Wawonii Tenggara;
f.Kecamatan Wawonii Selatan; dan
g.Kecamatan Wawonii Tengah.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Konawe dikurangi dengan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7
Ibu Kota Kabupaten Konawe Kepulauan berkedudukan di Langara Kecamatan Wawonii Barat.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe Kepulauan mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe Kepulauan, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Konawe Kepulauan.
(2)Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Tenggara dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melantik Penjabat Bupati Konawe Kepulauan.
(5)Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Konawe Kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14
(1)Bupati Konawe bersama Penjabat Bupati Konawe Kepulauan mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dan Bupati Konawe.
(2)Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Konawe Kepulauan.
(3)Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Konawe Kepulauan.
(4)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Konawe Kepulauan.
(5)Gubernur Sulawesi Tenggara mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Konawe Kepulauan.
(6)Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a.barang milik Kabupaten Konawe yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang berada dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
b.Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Konawe yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Konawe Kepulauan;
c.utang piutang Kabupaten Konawe yang kegunaannya untuk Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi tanggung jawab Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
d.dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Konawe Kepulauan.
(8)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Konawe, Gubernur Sulawesi Tenggara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
(9)Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN

(1)Pemerintah Kabupaten Konawe sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Konawe Kepulauan pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2)Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Konawe Kepulauan pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Konawe Kepulauan.
(4)Apabila Kabupaten Konawe tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Konawe untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
(5)Apabila Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
(6)Penjabat Bupati Konawe Kepulauan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Konawe.
(7)Penjabat Bupati Konawe Kepulauan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 17
Penjabat Bupati Konawe Kepulauan berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18
(1)Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Konawe Kepulauan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2)Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Sebelum Bupati Konawe Kepulauan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Konawe Kepulauan menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Konawe sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Konawe Kepulauan harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Wawonii Barat adalah Kelurahan Langara Laut, Desa Langara Iwawo, Desa Lamoluo, Desa Wawola, Desa Mata Baho, Desa Mata Langara, Desa Langara Bajo, Desa Langara Indah, Desa Bukit Permai, dan Desa Wawobili.
Huruf b
Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Wawonii Utara adalah Kelurahan Lansilowo, Desa Tombaone Utama, Desa Labeau, Desa Tombaone, Desa Waworope, Desa Palingi, Desa Palingi Barat, Desa Wawoea, Desa Mata Buranga, Desa Mata Iwoi, Desa Labisa, Desa Wawo Beau, Desa Mawa, Desa Mata Bubu, Desa Tumburano, dan Desa Dongkalaea.
Huruf c
Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Wawonii Timur Laut adalah Kelurahan Ladianta, Desa Dimba, Desa Mata Dimba, Desa Tangkombuno, Desa Bangun Mekar, Desa Noko, Desa Puurau, Desa Baho Bubu, Desa Patande, dan Desa Watu Ondo.
Huruf d
Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Wawonii Timur adalah Kelurahan Munse, Desa Munse, Desa Wakadawu, Desa Tekonea, Desa Lebo, Desa Lapulu, Desa Nanga, Desa Butuea, Desa Lembono, dan Desa Laywo.
Huruf e
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Wawonii Tenggara adalah Desa Polara, Desa Wunse Jaya, Desa Mosolo, Desa Nambo Jaya, Desa Tondonggito, Desa Roko Roko, Desa Dompo Dompo Jaya, Desa Sainoa Indah, Desa Sinaulu Jaya, Desa Teporoko, Desa Sinar Masolo, dan Desa Sukarela Jaya.
Huruf f
Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Wawonii Selatan adalah Kelurahan Sawaea, Desa Wungkolo, Desa Bobolio, Desa Baku Baku, Desa Wawouso, Desa Wawouso Baru, Desa Lawey, Desa Sawa Patani, dan Desa Wawo One, dan Desa Puuwatu.
Huruf g
Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Wawonii Tengah adalah Kelurahan Lampeapi, Desa Lampeapi Baru, Desa Lamongupa, Desa Wawo Indah, Desa Tumbu Tumbu Jaya, Desa Batumea, Desa Pesue, Desa Mekar Sari, Desa Rawa Indah, dan Desa Morobea.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud "wilayah Kabupaten Konawe setelah terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan" adalah mencakup wilayah Kecamatan Lambuya, Kecamatan Unaaha, Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Pondidaha, Kecamatan Sampara, Kecamatan Abuki, Kecamatan Soropia, Kecamatan Tongauna, Kecamatan Latoma, Kecamatan Puriala, Kecamatan Uepai, Kecamatan Wonggeduku, Kecamatan Besulutu, Kecamatan Bondoala, Kecamatan Routa, Kecamatan Anggaberi, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Asinua, Kecamatan Konawe, Kecamatan Kapoiala, Kecamatan Lalonggasumeeto, dan Kecamatan Onembute.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.
Yang dimaksud dengan "persetujuan pihak-pihak terkait" adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Konawe, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe, Bupati Konawe Selatan, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Konawe Kepulauan dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Konawe Kepulauan diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan Bupati Konawe.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 11
Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Konawe Kepulauan untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Konawe dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Konawe yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Konawe Kepulauan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Konawe Kepulauan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "memberikan hibah" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Bupati Konawe Nomor 295 Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 06/DPRD/2010 tanggal 24 Mei 2010, termasuk untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan pertama kali.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 358 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan pertama kali sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 273 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.
Ayat (5)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas