info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...home
database peraturan
http://ngada.org

.
homeinfo PRINTProlegnasTabel LNTabel BN





TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan produk dan jasa hortikultura dalam negeri.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang hortikultura.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan hortikultura harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Dalam perencanaan hortikultura, produktivitas diukur dengan membagi Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor pertanian dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "kebutuhan teknis" adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek teknis yang harus dilakukan, seperti penerapan teknologi baru, introduksi varietas baru, perubahan pola tanam, pengembangan agroekosistem, penetapan pola produksi, dan perubahan penanganan pascapanen.
Yang dimaksud dengan "kebutuhan ekonomis" adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek ekonomi yang harus dilakukan, seperti introduksi lembaga keuangan mikro, pengembangan sistem penjaminan, dan pengembangan sistem informasi pasar.
Yang dimaksud dengan "kebutuhan kelembagaan" adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek kelembagaan yang harus dilakukan seperti penumbuhkembangan kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, dan kemitraan.
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar perencanaan hortikultura disusun secara terintegrasi dalam perencanaan sektor pertanian dan sinergis dengan perencanaan di semua sektor yang terkait, seperti industri, transportasi, perdagangan, pariwisata, serta keuangan dan perbankan di semua tingkatan pemerintahan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "melibatkan masyarakat" adalah mengikutsertakan petani dan pelaku usaha lainnya, akademisi dan pakar, serta semua pemangku kepentingan hortikultura.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang bertugas dan berkarya bagi kepentingan pelaku usaha hortikultura, seperti pengawas benih tanaman, pengendali OPT, pemulia, dan peneliti.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-masing. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan terlebih dahulu dilakukan proses pembinaan. Jenjang sertifikat kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan usaha hortikultura.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "penyuluh swasta" adalah tenaga penyuluh yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan hortikultura, baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun lembaga, seperti perusahaan benih, perusahaan pupuk, perusahaan bahan pengendali OPT serta perusahaan jasa pascapanen, pengolahan, dan pemasaran.
Yang dimaksud dengan "penyuluh swadaya" adalah petani atau pelaku usaha lainnya yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kemampuan tertentu" adalah kemampuan di bidang teknis atau di bidang sosial ekonomi pertanian. Bidang teknis antara lain adalah budidaya, pemuliaan, perlindungan tanaman, panen, pascapanen, dan pengolahan. Bidang sosial ekonomi antara lain adalah penyuluhan pertanian, sosiologi pedesaan, perencanaan pembangunan pertanian, dan ekonomi pertanian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "lahan" adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh dan/atau perbuatan manusia.
Yang dimaksud dengan "lahan terbuka" adalah lahan budidaya tanpa penaung.
Yang dimaksud dengan "lahan tertutup" adalah lahan budidaya dengan penaung, seperti rumah kaca, rumah kasa, dan kubung jamur.
Yang dimaksud dengan "media tanam lainnya" adalah antara lain agar-agar, air yang diperkaya dengan nutrisi, serbuk gergaji, cocopeat, sabut kelapa, dan arang.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dilindungi" adalah dijaga dan dipertahankan agar lahan tetap berfungsi sesuai peruntukkannya.
Yang dimaksud dengan "dipelihara" adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan dapat dipertahankan.
Yang dimaksud dengan "dipulihkan" adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan yang sudah menurun atau rusak dapat dikembalikan.
Yang dimaksud dengan "ditingkatkan fungsinya" adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan semakin baik.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "hak guna pakai air" adalah hak untuk memperoleh dan memakai air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air. Ketentuan ini dimaksudkan agar penggunaan air dapat dikendalikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan selalu memperhatikan aspek konservasi air dan penggunaan lahan pertanian berkelanjutan.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan dilakukan terhadap semua sumber daya genetik hortikultura termasuk pohon induk yang menjadi sumber bahan perbanyakan tanaman hortikultura.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "introduksi" adalah memasukkan sumber daya genetik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan apabila diperlukan bagi pengayaan sumber daya genetik.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "indikasi geografis" adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk hortikultura, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberi ciri dan kualitas tertentu pada produk yang dihasilkan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "gudang yang memenuhi persyaratan teknis" adalah gudang yang memenuhi persyaratan:
a)Penggunaan sesuai dengan jenis barang (komoditas, benih, pupuk, dan bahan pengendali OPT);
b)lokasi;
c)jenis (tertutup, terbuka, dan berpendingin);
d)ukuran (tinggi, luas, dan kapasitas);
e)konstruksi;
f)kelembapan; dan
g)suhu udara tertentu.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis" adalah antara lain rumah kaca, rumah kasa, rumah sere/rumah lindung, rumah plastik, dan kubung yang memenuhi persyaratan:
a)kesesuaian dengan fungsi (jenis tanaman, perbenihan, dan budidaya);
b)desain dan konstruksi;
c)kapasitas; dan
d)peralatan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis" adalah bangunan beserta fasilitasnya yang digunakan untuk penanganan hasil panen, yang memenuhi persyaratan:
a)kesesuaian dengan fungsi (untuk buah, sayuran, florikultura, dan tanaman bahan obat);
b)desain dan konstruksi;
c)kapasitas; dan
d)peralatan.
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "zat pengatur tumbuh" adalah bahan kimia, fitohormon, enzim, vitamin, atau organisme yang bekerja secara sendiri atau bersama-sama untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "alat dan mesin" adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan hortikultura seperti traktor, robot, alat kontrol, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer, dan alat irigasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kondisi lahan" adalah bentuk, luas, dan kualitas lahan.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kemudahan fasilitas" adalah antara lain kemudahan dalam memperoleh pupuk, benih, dan bahan pengendali OPT, serta alat dan mesin pertanian.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "sarana hortikultura produksi lokal" adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok, yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Yang dimaksud dengan "memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat", adalah memenuhi standar keselamatan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaannya, serta memperhatikan tata nilai dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya", adalah penyelenggaraan hortikultura dilakukan dalam wilayah permukiman, perhutanan, perindustrian, pertambangan dan usaha lainnya sepanjang sesuai dengan tata cara usaha hortikultura yang baik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud "zona inti" adalah bagian kawasan konservasi yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kawasan pengganti yang setara" adalah kawasan yang memiliki luas dan kualitas lahan yang sama serta sarana dan prasarana hortikultura yang memadai.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan lahan" adalah penggunaan lahan terlantar dan lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi utamanya. Pemanfaatan lahan diutamakan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, terutama diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "gangguan fisik" adalah antara lain gangguan keamanan, pencurian, perusakan, gangguan hewan, dan longsor.
Yang dimaksud dengan "gangguan biologis" adalah antara lain OPT, pencemaran biologis, dan pencemaran genetik.
Yang dimaksud dengan "gangguan kimiawi" adalah antara lain pencemaran bahan-bahan kimia, penggunaan pupuk atau bahan pengendali OPT berlebihan, dan limbah berbahaya.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 47
Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan dengan melibatkan semua institusi sesuai dengan fungsi, kegiatan, dan kewenangannya masing-masing secara bersama-sama.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Pendataan dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Pendaftaran dilakukan dalam rangka pendataan dan pelayanan publik, yang meliputi antara lain nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha, dan alamat usaha.
Ayat (2)
Usaha menengah dan besar wajib mendaftar kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Bagi usaha kecil dan mikro dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis minimal" adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis yang diterapkan agar usaha hortikultura terlaksana dengan baik, jika standar baku belum ditetapkan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keamanan pangan produk hortikultura" adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan produk hortikultura dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "fasilitas" antara lain berupa:
a)kemudahan perizinan;
b)pemanfaatan lahan;
c)penjaminan;
d)akses permodalan;
e)pemasaran; dan/atau
f)kemudahan kerja sama/kemitraan.

Yang dimaksud dengan "insentif" antara lain berupa:
a)keringanan pajak dan retribusi;
b)peningkatan kualitas prasarana hortikultura;
c)bantuan pembiayaan bagi penerbitan sertifikat;
d)penghargaan; dan/atau
e)keringanan biaya penerbitan sertifikat tanah, terutama untuk usaha hortikultura mikro dan kecil.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lain" seperti kontrak budidaya, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).
Kontrak budidaya merupakan perjanjian jual beli dengan pemesanan pada awal penanaman.
Kerja sama operasional meliputi kerja sama pembiayaan, penyediaan sarana produksi, teknis budidaya, manajemen, sampai dengan pemasaran.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "introduksi dalam bentuk benih atau materi induk" adalah pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk keperluan pemuliaan tanaman.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kelompok" adalah kumpulan pelaku usaha yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung jawab atau penanganan risiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas, dan/atau kesamaan ekosistem.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "didaftarkan" adalah dalam rangka pendataan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan publik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kebenaran varietas" adalah kesesuaian performa varietas dengan deskripsinya yang dapat dibuktikan, baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian laboratorium.
Yang dimaksud dengan "lembaga penguji yang telah terakreditasi" adalah lembaga penguji yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dan diakui oleh yang berwenang memberikan akreditasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "jenis tanaman tertentu" adalah varietas-varietas yang sangat dipengaruhi oleh selera konsumen atau jenis yang strain-nya (pengelompokan jenis dari varietas yang sama) mudah berubah.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengawas benih tanaman" adalah petugas yang diberi wewenang dan hak untuk melaksanakan pengawasan mutu benih serta berkedudukan di lembaga yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kebutuhan dalam negeri belum tercukupi apabila kapasitas produksi dalam negeri lebih rendah dari jumlah yang dibutuhkan oleh pelaku usaha pengguna benih.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 64
Yang dimaksud dengan "usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik nasional" adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik yang tersedia di wilayah negara Republik Indonesia menjadi benih bermutu varietas tanaman hortikultura.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud "jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat" adalah jenis tanaman hortikultura, di luar narkotika, yang keseluruhan atau bagian-bagiannya dapat menyebabkan timbulnya penyakit dan efek tertentu yang mengganggu kesehatan manusia.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pascapanen" adalah kegiatan setelah panen yang meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengkelasan (grading), pengolahan primer (pegeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan), pengawetan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kegiatan pascapanen yang baik" adalah kegiatan pascapanen yang prosesnya memenuhi standar yang ditetapkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Kewajiban untuk memenuhi standar mutu berlaku pada proses dan hasil pengolahan produk hortikultura.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemasaran yang baik berpedoman pada tata cara perniagaan yang baik (Good Trading Practices).
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat antara lain berupa bantuan biaya dan sarana penelitian.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien dimaksudkan agar produk hortikultura cepat sampai di tangan konsumen, misalnya dengan memberikan dispensasi terhadap kendaraan yang mengangkut produk hortikultura untuk melewati jalur tertentu pada waktu tertentu.
Ayat (3)
Kelancaran bongkar muat dimaksudkan untuk mempercepat perpindahan produk hortikultura, baik antarmoda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, maupun antarmoda transportasi dengan tempat penanganan.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Lapangan dan bangunan penampungan dimaksudkan untuk menampung produk hortikultura agar mutu dan kesegarannya dapat dipertahankan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "komoditas tertentu" adalah komoditas yang harganya berfluktuasi dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional atau merugikan pelaku usaha.
Yang dimaksud dengan "wilayah tertentu" adalah wilayah produksi utama hortikultura yang menjadi barometer pemasaran produk tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Persyaratan dan standar mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau yang setara, seperti Global Good Agricultural Practices dilakukan agar produk hortikultura yang diekspor mempunyai daya saing di tingkat global.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 88
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Ketentuan mengenai keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan mengacu pada perjanjian internasional Sanitary and Phitosanitary dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penetapan "pintu masuk" bagi impor produk hortikultura dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terkait dengan masuknya OPT karantina, keamanan hayati, spesies asing yang invasif, dan keamanan pangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Huruf a
Penetapan buah dan sayuran sebagai bahan pangan pokok dimaksudkan agar buah dan sayuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan tentang pangan, baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.
Huruf b
Penetapan standar kesehatan dilakukan berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi atau Pola Pangan Harapan atau standar yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dana lainnya yang sah", adalah antara lain dari swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak lain.
Ayat (4)
Bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pembiayaan berupa bantuan sosial, bantuan modal, bantuan langsung, dan bantuan teknis.
Pengembangan usaha hortikultura yang mendukung program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah usaha hortikultura yang sejalan dengan program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, baik terkait dengan lokasi, komoditas, maupun jenis usaha hortikultura.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mikro dan kecil hortikultura mengenai dasar kelayakan usaha, persyaratan pengajuan pembiayaan, dan penyusunan proposal pengajuan pinjaman.

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "data" adalah termasuk statistik.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan tentang menjamin kerahasiaan data dan informasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang informasi publik.

Pasal 104
Yang dimaksud dengan "pengembangan" dalam pasal ini adalah mengembangkan hasil penelitian agar dapat diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat.

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat berupa uang, prasarana dan/atau sarana.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 112
Huruf a
Penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan; penyuluhan; dan model pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi, dan budaya masyarakat, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang berprestasi dan peduli kepada kemajuan dan pengembangan hortikultura.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah keadaan di luar kelaziman, seperti terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proses produksi atau produk hortikultura.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 119
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "bantuan" antara lain berupa dana, lahan, sarana, prasarana, dan keahlian.

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas