BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 pasal 7 ayat (1), juncto Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tingkat I:
a.Sulawesi Utara terdiri atas 35 orang anggota;
b.Sulawesi Tengah terdiri atas 21 orang anggota;
c.Sulawesi Selatan terdiri atas 35 orang anggota;
d.Sulawesi Tenggara terdiri atas 27 orang anggota.

Pasal 4
Bagi masing-masing Daerah Tingkat I dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB II.
KETENTUAN PERALIHAN.

(1)Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara pada saat Undang-undang ini berlaku masing-masing tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
(2)Sesuai dengan Penetapan Presiden No, 2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 11), kemudian Presiden dapat mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah, baik bagi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, maupun bagi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Pasal 7
(1)Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara masing-masing tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan ketentuan, bahwa:
a.anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, yang masing-masing bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, berhenti sebagai anggota;
b.anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran Negara tahun 1960 No. 6. atas usul Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan, Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1), huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
(3)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1), huruf a, oleh Menteri Dalam Negeri diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dari Daerah Tingkat I yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1), huruf b.

Pasal 8
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, masing-masing oleh Presiden ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75, ayat (3), Undang-undang No. I tahun 1957.

(1)Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, begitupun Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan kepada Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara:
a.pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh masing-masing Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan;
b.tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang menjadi hak-milik atau dikuasai oleh masing-masing Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi masing-masing dalam Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
c.alat pengangkutan di laut dan perlengkapannya;
d.alat pengangkutan di darat;
e.surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan routine yang telah tersedia;
f.perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.
(2)Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11
(1)Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat I yang baru dibentuk, dalam jangka waktu 3 tahun dalam anggaran belanja dan pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
(2)Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan peerlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat I yang baru itu.

BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1964
Pd.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dr.SUBANDRIO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1964
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD.ICHSAN.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1 dan 2.
Lihat penjelasan umum.

Pasal 3
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Daerah Tingkat I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil sensus penduduk yang baru lalu.

Pasal 4 dan 5.
Cukup jelas.

Pasal 6
Pada ayat (2) ditambahkan lagi kemungkinan pengangkatan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960, bilamana pengangkatan itu dipandang perlu.

Pasal 7
Pensyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termaktub pada padal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menetapi ketentuan tersebut.
Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 5 penjelasan umum, harus diberhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong berlaku pula bagi Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan BPH berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), junto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No- 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlakukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

Pasal 10, 11, 12 dan 13.
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]