BAB I
KETENTUAN UMUM

Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jawa Barat yang terdiri atas cakupan wilayah:
a.Kecamatan Lembang;
b.Kecamatan Parongpong;
c.Kecamatan Cisarua;
d.Kecamatan Cikalongwetan;
e.Kecamatan Cipeundeuy;
f.Kecamatan Ngamprah;
g.Kecamatan Cipatat;
h.Kecamatan Padalarang;
i.Kecamatan Batujajar;
j.Kecamatan Cihampelas;
k.Kecamatan Cililin;
l.Kecamatan Cipongkor;
m.Kecamatan Rongga;
n.Kecamatan Sindangkerta; dan
o.Kecamatan Gununghalu.

Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bandung dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Bandung Barat berkedudukan di Kecamatan Ngamprah.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
(1)Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d.penyediaan sarana dan prasarana umum;
e.penanganan bidang kesehatan;
f.penyelenggaraan pendidikan;
g.penanggulangan masalah sosial;
h.pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i.fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j.pengendalian lingkungan hidup;
k.pelayanan pertanahan;
l.pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
m.pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan
n.pelayanan administrasi penanaman modal;
o.penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p.urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3)Urusan pilihan yang menjadi kewenangan khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

(1)Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
(4)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung.
(5)Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Bandung Barat.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal 11
(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Bandung Barat.
(2)Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Jawa Barat untuk melantik Penjabat Bupati Bandung Barat.
(4)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

(1)Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14
(1)Bupati Bandung bersama Penjabat Bupati Bandung Barat menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
(2)Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat bupati.
(3)Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
(4)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Bandung Barat.
(5)Gubernur Jawa Barat memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Bandung Barat.
(6)Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
a.barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang berada dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat;
b.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bandung Barat;
c.utang piutang, Kabupaten Bandung yang kegunaannya untuk Kabupaten Bandung Barat menjadi tanggungjawab Kabupaten Bandung Barat; dan
d.dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Bandung Barat.
(8)Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Bandung, Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9)Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH DAN BANTUAN DANA

(1)Pemerintah Kabupaten Bandung wajib memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp5.000.000.000, - (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2)Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp5.000.000.000, - (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3)Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Bandung Barat.
(4)Apabila Kabupaten Bandung tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Bandung untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
(5)Apabila Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Jawa Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
(6)Penjabat Bupati Bandung Barat menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Bandung.
(7)Penjabat Bupati Bandung Barat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Jawa Barat.

Pasal 17
Penjabat Bupati Bandung Barat berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18
(1)Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Bandung Barat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2)Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

(1)Sebelum Kabupaten Bandung Barat menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bandung tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
(2)Semua Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Peraturan dan Keputusan Bupati Bandung yang selama ini berlaku di Kabupaten Bandung Barat harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Bandung Barat disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA

YUSRIL IHZA MAHENDRA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bandung Barat khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penjabat Bupati Bandung Barat diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan pertimbangan Bupati Bandung.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 12
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat kepada APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bandung dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Jawa Barat dalam wilayah calon Kabupaten Bandung Barat.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Demikian pula BUMD Kabupaten Jawa Barat yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bandung Barat, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Bandung Barat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 125.1/Kep.258-Bin.Pem.Um/2006 tanggal 20 Oktober 2006.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.1016-Desen/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bandung yang belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]