BAB I.
KETENTUAN UMUM

Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif.

Pasal 4
Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan.

(1)Untuk mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, dibentuk Dewan Pers.
(2)Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers.
(3)Syarat-syarat organisasi pers yang dapat mengirimkan wakil-wakilnya dalam dewan Pers, jumlah anggota dan syarat-syarat keanggotaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Penetapan anggota-anggota ahli dalam bidang pers dan tambahan keanggotaan diputuskan oleh Pemerintah bersama-sama dengan anggota yang mewakili organisasi pers.
(5)Keanggotaan dalam Dewan Pers disahkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7
(1)Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan.
(2)Pimpinan Harian Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota-anggota Dewan Pers.
(3)Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Dewan Pers, cara-cara bekerjanya, cara-cara penggantian lowongan dalam Dewan Pers dan sebagainya ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

BAB IV.
HAK PENERBITAN DAN FASILITAS PERS.

Pasal 8
(1)Setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakekat Demokrasi Pancasila.
(2)Untuk ini tidak diperlukan Surat Izin Terbit.

(1)Jika dianggap perlu Pemerintah Pusat dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya satu Harian dalam bahasa Indonesia dan satu Harian dalam tiap bahasa asing yang dianggap perlu.
(2)Pemerintah dapat menerbitkan penerbitan berkala yang bersifat informatoris dan keahlian.

Pasal 11
Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang.

(1)Penerbitan Pers harus diselenggarakan oleh Perusahaan Pers berbentuk badan hukum yang mengutamakan sifat-sifat idiil, diatur secara gotong-royong kekeluargaan terpimpin, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar pasal 33.
(2)Modal Perusahaan Pers harus seluruhnya modal nasional, sedang pendiri-pendiri dan pengurusnya harus seluruhnya warga negara Indonesia.
(3)Perusahaan Pers dilarang memberikan atau menerima jasa/bantuan/sumbangan kepada/dari pihak asing, kecuali dengan persetujuan Pemerintah setelah mendengar Dewan Pers.
(4)Perusahaan Pers diwajibkan menjadi anggota Organisasi Perusahaan Pers.

Pasal 14
(1)Pimpinan sesuatu penerbitan Pers terdiri atas Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Perusahaan.
(2)Yang dapat memegang pimpinan sesuatu penerbitan Pers, baik Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi ataupun Pimpinan Perusahaan, seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah orang-orang yang tidak pernah tersangkut dalam aksi-aksi kontra revolusi.
(3)Pimpinan dan susunan perusahaan dalam keseluruhannya harus bersifat kekeluargaan terpimpin antara karyawan pengusaha, karyawan wartawan, karyawan administrasi/tehnik dan karyawan pers lainnya.
(4)Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan harus memahami benar-benar kedudukan dan fungsi Pers seperti yang dimaksud dalam 2 dan pasal 3 Undang-undang ini.
(5)Syarat-syarat lain untuk menjadi Pemimpin Umum, pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

(1)Syarat-syarat untuk menjadi Wartawan ialah:
a.warga negara Indonesia,
b.memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi dan kewajiban pers sebagai tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini,
c.berjiwa Pancasila dan tidak pernah berkhianat terhadap revolusi,
d.memiliki kecakapan, pengalaman pendidikan, akhlak tinggi dan pertanggunganjawab.
(2)Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Wartawan ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

BAB VII.
PERS DAN WARTAWAN ASING.

Pasal 17
(1)Perusahaan Pers Asing tidak dibenarkan didirikan di dalam wilayah Republik Indonesia.
(2)Dengan izin Pemerintah pers asing dapat beredar di Indonesia.
(3)Pemerintah melarang masuk dan beredarnya pers asing yang merugikan atau membahayakan masyarakat, negara dan revolusi Indonesia.
(4)Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pers asing di Indonesia diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
(5)Perwakilan Kantor Berita Asing dapat didirikan di Indonesia setelah mendapat izin dari Pemerintah.
(6)Perwakilan Kantor Berita Asing dan penerbitan asing di Indonesia harus terdaftar pada Pemerintah dan Dewan Pers.

Pasal 18
(1)Wartawan asing dapat melakukan pekerjaan kewartawanan di Indonesia dengan syarat:
a.mewakili suatu perusahaan pers di luar negeri,
b.tidak memusuhi revolusi Indonesia,
c.disahkan oleh Pemerintah dan terdaftar pada Dewan Pers.
(2)Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan asing diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

BAB VIII.
KETENTUAN PIDANA.

(1)a.Dalam masa peralihan keharusan mendapatkan Surat Izin Terbit masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh Pemerintah dan D.P. R.-(G. R.).
b.Ketentuan-ketentuan mengenai Surat Izin Terbit dalam masa peralihan diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
(2)Pemberian bantuan Pemerintah kepada Pers Nasional seperti yang dilaksanakan sebelum Undang-undang ini diundangkan, berjalan terus sampai ada pengaturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3)Dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Undang-undang ini diundangkan, Pemerintah harus sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang ini.
(4)Perusahaan Pers yang telah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan tersebut dalam ayat (3) pasal ini, harus sudah menyesuaikan bentuk pimpinan dan susunan perusahaannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, dan sudah mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah dan Dewan Pers.
(5)Seseorang yang pada waktu Undang-undang ini diundangkan sudah bekerja sebagai wartawan sedikitnya 3 (tiga) tahun, diakui sebagai wartawan.
(6)Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

BAB X.
PENUTUP.

Pasal 21
(1)Undang-undang ini disebut Undang-undang tentang Keketentuan-ketentuan Pokok Pers.
(2)Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1966
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1966
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD.ICHSAN.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



BAB 1.

Pasal 1
Alat komunikasi yang tidak bersifat umum misalnya penerbitan-penerbitan khusus keagamaan, keilmuan, kejuruan dan sebagainya tidak dinamakan penerbitan pers. Untuk Kepentingan penerbitan khusus tersebut ada peraturan-peraturannya sendiri.

BAB II.

Pasal 2 dan 3
Di dalam melaksanakan fungsi, kewajiban dan haknya ini Pers Nasional terikat oleh pertanggungan jawab yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 pasal 2 ayat (I) dan (2).

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

BAB III.

Pasal 6 dan 7
Pengertian ayat (I) pasal 6 ini adalah bahwa Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers membina pertumbuhan dan perkembangan Pers Nasional.
Karena Dewan Pers diketuai oleh Menteri Penerangan sebagai ditentukan dalam ayat (1) pasal 7, maka dualisme di dalam pembinaan pers dapat dicegah dan sebagai gantinya adalah kata mufakat yang dicapai sebagai hasil musyawarah di dalam Dewan Pers tersebut.

BAB IV.

Pasal 8
Penerbitan pers yang bersifat kolektif ialah penerbitan yang dilakukan oleh badan-badan kolektif seperti Partai-partai Politik, Organisasi-organisasi Massa, Organisasi-organisasi Karyawan atau badan-badan kolektif lainnya.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Untuk kepentingan Pemerintah keseluruhannya dapat diterbitkan satu Harian dalam bahasa Indonesia dan satu Harian dalam tiap-tiap bahasa asing yang dianggap perlu yang dilaksanakan oleh suatu Departemen yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
Penerbitan-penerbitan berkala Pemerintah yang bersifat informatoris dan keahlian dikoordinir oleh Menteri Penerangan.

Pasal 11
Jika sesuatu penerbitan pers isinya ternyata bertentangan dengan Pancasila, maka sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pers, Pemerintah mengeluarkan suatu keputusan untuk melarang kelangsungan terbitnya.

Pasal 12
Pada asasnya Pers Nasional harus dapat berdiri sendiri, tetapi dalam konstelasi perekonomian negara yang tidak memungkinkan perusahaan penerbitan pers dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan Pemerintah, maka bantuan tersebut diperlukan.

BAB V.

Pasal 13
Yang dimaksud secara gotong-royong kekeluargaan terpimpin ialah supaya semua unsur yang melakukan produksi, yaitu karyawan pengusaha, karyawan wartawan, karyawan administrasi/teknik dan karyawan pers lainnya merupakan kesatuan bulat dan bersama-sama melancarkan jalannya perusahaan sesuai dengan asas kekeluargaan tanpa mengabaikan arti pentingnya faktor pimpinan. Ini juga dimaksudkan agar hak milik modal tidak akan memegang peranan yang bersifat menentukan.

Pasal 14
Yang dimaksudkan dengan aksi-aksi kontra revolusi pada ayat (2) pasal ini ialah aksi-aksi pemberontakan yang dilakukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang sah. Pasal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang telah mendapatkan rehabilitasi.

Pasal 15
Hak tolak hanya dapat dibatasi dalam perkara-perkara yang membahayakan keselamatan Negara Republik Indonesia, yang untuk kepastiannya harus dinyatakan oleh Pengadilan.

BAB VI.

Pasal 16
Persyaratan politis-ideologis berdasarkan Pancasila merupakan persyaratan yang menentukan. Persyaratan kecakapan dan lain-lain disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

BAB VII.

Pasal 17
Upaya dan kebijaksanaan yang ditentukan dalam pasal ini didasarkan kepada pertimbangan keamanan (security) dan memperhatikan asas timbal balik (reciprocity).

Pasal 18
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menertibkan kegiatan wartawan asing di Indonesia sehingga tidak membuka pintu untuk oknum-oknum yang beritikad tidak baik.

BAB VIII.

Pasal 19
Ketentuan pidana ini dicantumkan dengan maksud untuk lebih memberikan jaminan bagi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang ini.

BAB IX.

Pasal 20
Seseorang yang pada waktu Undang-undang ini diundangkan sudah bekerja sebagai wartawan sedikitnya 3 (tiga) tahun secara kontinu, diakui sebagai wartawan tanpa mengingat persyaratan kecakapan dan pendidikan.

BAB X.

Pasal 21
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]