BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Yang dapat diekstradisi ialah orang yang oleh yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.
(2)Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum negara yang meninta ekstradisi.

Pasal 4
(1)Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(2)Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.
(3)Dengan Peraturan Pemerintah, pada daftar kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai kejahatan.

Ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.

Pasal 7
(1)Permintaan ekstradisi terhadap warga negara Republik Indonesia ditolak.
(2)Penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.

Pasal 8
Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan di atas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.

Permintaan eksradisi ditolak, jika putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Republik Indonesia yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 11
Permintan ekstradisi ditolak, apabila orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya.

Permintaan ekstradisi ditolak, jka kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan.

Pasal 14
Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu.

Permintaan eksradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu.

Pasal 17
Permintaan ekstradisi yang telah memenuhi syarat ditunda apabila orang yang akan diminta sedang diperiksa atau diadili atau sedang menjalani pidana untuk kejahatan lain yang dilakukan di Indonesia.

BAB III
SYARAT-SYARAT PENAHANAN YANG DIAJUKAN OLEH NEGARA PEMINTA

Pasal 18
(1)Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Repubik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang diminta oleh negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia.
(2)Dalam permintaan untuk penahanan itu, negara peminta harus menerangkan, bahwa dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam waktu tersebut dalam Pasal 21 akan menyampaikan permintaan ekstradisi.

Keputusan atas permintaan penahanan diberitahukan kepada negara peminta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.

Pasal 21
Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan panahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Repiblk Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Inodonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta.

BAB IV
PERMINTAAN EKSTRADISI DAN SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH NEGARA PEMINTA

Jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 24
Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi beserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.

BAB V
PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.

Pasal 28
Perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan.

Pasal 29
Kejaksaan menyampaikan surat panggilan kepada orang yang bersangkutan untuk menghadap Pengadilan pada hari sidang dan surat panggilan tersebut harus sudah diterima oleh orang yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.

Pasal 30
Pada hari sidang orang yang bersangkutan ke muka Pengadilan Negeri.

Pasal 31
(1)Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dilakukan dalam sidang terbuka, kecuali apabila Ketua Sidang menganggap perlu sidang dilakukan tertutup.
(2)Jaksa menghadiri sidang dan memberikan pendapatnya.

Pasal 32
Dalam sidang terbuka Pengadilan Negeri memeriksa apakah:
a.identitas dan kewarganegaraan oarng yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta;
b.kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan menurut Pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer;
c.hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan Pengadilan sudah atau belum kedaluwarsa;
d.terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum dijatuhkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
e.kejahatan tersebut diancanm dengan pidana mati di negara peminta sedangkan di Indonesia tidak;
f.orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.

Pasal 33
(1)Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Pasal 32 Pengadilan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.
(2)Penetapan tersebut beserta surat-suratnya ang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut.

BAB VI
PENCABUTAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN

Pasal 34
Penahanan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 25 dicabut, jika:
a.diperintahkan oleh Pengadilan;
b.sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari kecuali jika diperpanjang oleh Pengadilan atas permintaan Jaksa;
c.permintaan ekstradisi ditolak oleh Pengadilan.

Pasal 35
(1)Jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf b setiap kali dapat diperpanjang dengan 30 (tiga puluh) hari.
(2)Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal:
a.belum adanya penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi;
b.diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (3);
c.ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberikan keputusannya;
d.permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan.

BAB VII
KEPUTUSAN MENGENAI PERMINTAAN EKSTRADISI

Pasal 36
(1)Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan.
(2)Setelah menerima penetapan Pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud dalam ayat (1), maka Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan.
(3)Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada negara dalam waktu yang dianggap cukup.
(4)Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik.

Pasal 37
Jika 2 (dua) negara atau lebih meminta ekstradisi seseorang berkenaan dengan kejahatan yang sama atau yang berlainan dalam waktu yang bersamaan, maka dalam menolak atau mengabulkan permintaan ekstradisi Presiden dengan mempertimbangkan demi kepentingan keadilan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.berat ringannya kejahatan;
b.tempat dilakukannya kejahatan;
c.waktu mengajukan permintaan ekstradisi;
d.kewarganegaraan orang yang diminta;
e.kemungkinan diekstradisikannya orang yang diminta oleh negara peminta kepada negara lain.

Pasal 38
Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dlam Pasal 36 oleh Menteri Kehakiman segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 39
(1)Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republk Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimangan-pertimbagannya.
(2)Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta da pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3)Setelah mendengan saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.
(4)Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.
(5)Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta.

BAB VIII
PENYERAHAN ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI

Pasal 40
(1)Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintaka ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
(2)Jika orang yang dimintakan ekstradisi tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 (lima belas) hari dan bagaimanapun juga ia wajib dilepaskan sesudah lampau 30 (tiga puluh) hari.
(3)Permintaan ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan yang sama, setelah dilampauinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, dapat ditolak oleh Presiden.

Pasal 41
Jika keadaan di luar kemampuan kedua negara baik negara peminta untuk mengambil maupun yang negara diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan, negara dimaksud wajib memberitahukan kepada negara lainnya dan kedua negara akan memutuskan bersama tanggal yang lain untuk pengambilan atau menyerahkan yang dimaksud. Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) yang waktunya dihitung sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut.

BAB IX
BARANG BUKTI

Pasal 42
(1)Barang-barang yang diperlukan sebagai bukti yang terdapat pada orang yang diminta ekstradisinya dapat disita atas permintaan pejabat yang berwenang dari negara peminta.
(2)Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai penyitaan barang-barang bukti.

Pasal 43
(1)dalam penetapannya mengenai permintaan ekstradisi Pengadilan Negeri menetapkan pula barang-barang yang diserahkan kepada negara peminta dan yang dikembalikan kepada orang yang bersangkutan.
(2)Pengadilan Negeri dapat menetapkan bahwa barang-barang tertentu hanya diserahkan kepada negara peminta dengan syarat bahwa barang-barang tersebut segera akan dikembalikan sesudah selesai digunakan.

BAB X
PERMINTAAN EKSTRADISI OLEH PEMERINTAH INDONESIA

Pasal 44
Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.

Pasal 45
Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 46
Tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua perjanjian ekstradisi yang telah disahkan sebelumnya adalah perjanjian ekstradsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal, 18 Januari 1979,
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Yang dimaksud dengan wilayah dalam pasal ini termasuk juga tempat-tempat yang dianggap sebagai wilayah berdasar peraturan perundang-undangan misalnya gedung-gedung kedutaan/perwakilan.

Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perjanjian dalam ayat ini, ialah perjanjian ("treaty") yang diadakan oleh Negara Republik Indonesia dengan negara lain dan yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan melakukan kejahatan termasuk juga orang yang ikut serta melakukan kejahatan, orang yang menyuruh melakukan kejahatan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan kejahatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Pada umumnya kejahatan yang dapat diekstradisikan itu adalah kejahatan-kejahatan berat. Jadi tidak semua kejahatan dapat diekstradisikan, tapi terbatas pada kejahatan yang daftarnya terlampir dalam Undang-undang ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Mengingat perkembangan keadaan maka daftar kejahatan tersebut tidak selalu mencukupi kebutuhan, maka diadakan kemungkinan penambahan.
Karena yang ditambahkan itu adalah perbuatan-perbuatan yang telah dinyatakan sebagai kejahatan oleh Undang-undang maka penambahan ini cukup dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5
Tidak diserahkannya seseorang pelaku kejahatan politik adalah berhubung dengan hak negara untuk memberi suaka politik kepada pelarian politik.
Karena pengertian kejahatan politik itu adalah terlalu luas, maka diadakan pembatasan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2).
Kejahatan yang diatur dalam ayat(4) itu sebetulnya merupakan suatu kejahatan politik yang murni, tetapi karena kejahatan tersebut dianggap sangat dapat menggoyahkan masyarakat dan negara, maka untuk kepentingan ekstradisi dianggap tidak merupakan kejahatan politik.
Hal ini merupakan "Attentat-clause" yang dianut pula oleh Indonesia.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Demi kepentingan perlindungan warga negara sendiri maka dianggap lebih baik, apabila yang bersangkutan diadili dinegaranya sendiri. Walaupun demikian ada kemungkinan bahwa orang tersebut akan lebih baik diadili di Negara lain (di negara peminta) mengingat pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan negara, hukum dan keadilan.
Pelaksanaan penyerahan tersebut didasarkan pada azas timbal balik (resiprositas).

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan diproses dalam pasal ini ialah dimulai dari tingkat pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.

Pasal 10
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan diadili untuk kedua kalinya untuk kejahatan yang sama (non bis in idem).

Pasal 11
Yang dimaksud dengan negara lain adalah negara ketiga.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Meskipun hukum di negara Republik Indonesia masih mengenal pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidananya namun pelaksanaannya jarang sekali dilakukan.
Oleh karena itu apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta, sedangkan di Indonesia tidak, dirasakan lebih adil apabila orang yang diminta tidak diekstradisikan.

Pasal 14
Azas ini menjamin hak-hak kebebasan manusia untuk menganut agama dan politik, selain itu juga menghapus perbedaan kewarganegaraan, suku bangsa, dan golongan penduduk.

Pasal 15
Pasal ini menganut azas kekhususan (rule of speciality) bahwa orang yang diminta hanya akan diadili atas kejahatan yang diminta ekstradisinya, kecuali ditentukan lain oleh negara yang diminta.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan alasan mendesak ialah misalnya orang yang dicari tersebut dikhawatirkan akan melarikan diri.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
INTERPOL Indonesia adalah Badan Kerjasama Kepolisian Internasional untuk Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 245/PM/1954, tanggal 5 Oktober 1954.
Sedang yang dimaksud dengan telegram khusus adalah telegram yang jelas diketahui identitas dari pengirim telegram.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Waktu yang dianggap cukup akan ditentukan dalam perjanjian dengan sesuatu negara.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Surat-surat dan keterangan yang dimaksudkan oleh ayat-ayat ini adalah untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan bukti tertulis ialah dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan kejahatan tersebut, misalnya surat hak milik, atau apabila bukti-bukti tersebut berupa alat, benda atau senjata, cukup dengan foto-foto dari barang-barang tersebut atau apa yang dinamakan "copie collatione". Hal ini mengingat bahwa pemeriksaan oleh Pengadilan dalam hal ekstradisi ini hanya untuk menetapkan apakah orang-orang tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada, dapat diajukan ke Pengadilan, tidak memutuskan salah atau tidaknya orang tersebut.

Pasal 23
Kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut yang diminta oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia diberikan dalam waktu yang dipandang cukup mengingat jarak dan luasnya negara yang meminta ekstradisi. Maka untuk pembatasan waktu dapat ditentukan dalam perjanjian yang diadakan antara Republik Indonesia dengan negara yang meminta ekstradisi.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Jangka waktu 7 (tujuh) hari dianggap cukup untuk pemeriksaan yang diperlukan oleh Kejaksaan.

Pasal 28
Perkara ekstradisi didahulukan mengingat bahwa pemeriksaan di Pengadilan tidak dilakukan seperti Pengadilan biasa.

Pasal 29
Penentuan minimum jangka waktu 3 (tiga) hari adalah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada orang yang bersangkutan untuk mengadakan persiapan-persiapan seperlunya.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Maksud dari ayat ini adalah untuk menunjukkan adanya azas peradilan yang bebas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Sub a, 6, c, d, e, dan f adalah untuk melindungi hak azasi manusia dalam masalah ekstradisi.
Yang dimaksud dengan kejahatan militer dalam pasal ini adalah kejahatan menurut hukum pidana tentara (KUHPT) tetapi bukan kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP).

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan yang dimaksud di sini adalah merupakan bentuk dari apa yang dinyatakan oleh Pengadilan, sedang isinya adalah merupakan pernyataan dan atau pendapat.
Yang dimaksud dengan perkara dalam pasal ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan permintaan ekstradisi.

Pasal 34
b.Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari yang dimaksud dalam sub b meliputi penahanan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan penahanan oleh Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana Indonesia.
Apabila diperlukan, Jaksa dapat meminta perpanjangan kepada Pengadilan.
Hal ini merupakan pengecualian dari Hukum Acara Pidana (lex specialis), mengingat bahwa masalah ekstradisi harus diselesaikan dengan cepat.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan, Presiden mendapat pertimbangan-pertimbangan dari pejabat-pejabat yang tersebut dalam ayat ini, satu dan lain menurut kepentingannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Mengenai waktu yang dianggap cukup penjelasannya sama dengan penjelasan Pasal 23.
Ayat (4)
Mengingat batas waktu yang sangat ketat dalam permintaan suatu ekstradisi, maka Keputusan Presiden tersebut diambil dalam waktu yang singkat.

Pasal 37
Demi kepentingan keadilan maka untuk penyerahan seseorang yang diminta perlu diperhatikan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal ini sub a sampai dengan e.

Pasal 38
Mengingat hubungan diplomatik dengan negara peminta, maka Menteri Luar Negeri Republik Indonesia diberitahukan mengenai Keputusan Presiden tersebut.
Demikian juga Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia diberitahukan mengenai Keputusan Presiden dimaksud, mengingat instansi Kejaksaan dan Kepolisian sejak semula telah terlibat dalam masalah tersebut, yaitu dalam proses penahanan dan pemeriksaan selanjutnya atas orang yang diminta untuk diekstrasikan.

Pasal 39
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia perlu diminta pertimbangannya dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi, karena masalah ekstradisi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu perlu didasarkan atas hubungan timbal balik antara negara-negara yang bersangkutan.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak azasi orang yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang sama dalam ayat ini adalah kejahatan yang dimintakan ekstradisinya dalam ayat-ayat sebelumnya. Waktu 30 (tiga puluh) hari dalam ayat ini adalah waktu yang dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Pasal ini mengatur permintaan penyerahan kepada negara asing atas seorang yang disangka melakukan kejahatan yang terhadapnya Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang mengadili menurut ketentuan berlakunya Hukum Pidana Indonesia atau untuk menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya oleh Pengadilan di Indonesia.
Yang dimaksud dengan negara asing dalam pasal ini termasuk juga tempat-tempat yang dianggap sebagai wilayah negara asing tersebut (lihat selanjutnya penjelasan Pasal 1).

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dimaksud dalam pasal ini ialah perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philippina, dan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Thailand.

Pasal 48
Cukup jelas.


LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI


DAFTAR KEJAHATAN YANG PELAKUNYA DAPAT DIEKSTRADISIKAN

1.Pembunuhan.
2.Pembunuhan yang direncanakan.
3.Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4.Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5.Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin.
6.Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
7.Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
8.Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9.Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
10.Penculikan dan penahanan melawan hukum.
11.Perbudakan.
12.Pemerasan dan pengancaman.
13.Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
14.Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15.Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16.Sumpah palsu.
17.Penipuan.
18.Tindak pidana-tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan.
19.Penggelapan.
20.Pencurian, perampokan.
21.Pembakaran dengan sengaja.
22.Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja.
23.Penyelundupan.
24.Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangnya.
25.Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.
26.Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
27.Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak.
28.Pembajakan laut.
29.Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
30.Tindak Pidana Korupsi.
31.Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.
32.Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-undang Senjata Api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.


[tulis] » komentar « [baca]