UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM.

(1)Menteri Kesehatan menetapkan dan mencabut penetapan suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah Indonesia dan luar negeri terjangkit suatu penyakit karantina.
(2)Penetapan dan pencabutan yang dimaksudkan pada ayat (1) diumumkan dalam Berita-Negara.

Pasal 4
(1)Suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah Indonesia ditetapkan terjangkit penyakit karantina, bila di pelabuhan dan/atau daerah wilayah itu terdapat:
a.seorang penderita penyakit karantina yang bukan berasal dari luar pelabuhan atau daerah wilayah itu;
b.tikus berpenyakit pes di daratan atau di kapal yang termasuk perlengkapan pelabuhan;
c.binatang-binatang yang bertulang punggung yang mengandung virus penyakit demam kuning yang aktip;
d.wabah tifus bercak wabahi atau demam balik-balik.
(2)Suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah luar negeri ditetapkan terjangkit suatu penyakit karantina, bila terdapat:
a.keadaan seperti tersebut dalam ayat (1) a sampai dengan d,
b.penetapan terjangkit oleh pemerintah yang bersangkutan.

Di pelabuhan Indonesia, yang ditetapkan terjangkit penyakit karantina, ditempatkan untuk kapal tanda-tanda karantina sebagai berikut:
a.pada siang hari: bendera Q (kuning);
b.pada malam hari: dua lampu putih, yang satu ditempatkan di atas yang lain, dengan jarak dua meter yang tampak dari jarak dua mil.

BAB III
PENGGOLONGAN KAPAL.

Pasal 7
Terhadap penyakit karantina kapal digolongkan dalam:
a.kapal sehat;
b.kapal terjangkit;
c.kapal tersangka.

Pasal 8
Pes

(1)Kapal ditetapkan terjangkit pes, jika:
a.pada waktu tiba di pelabuhan terdapat penderita pes atau terdapat tikus pes di kapal;
b.lebih dari enam hari sesudah embarkasi terjadi peristiwa pes.
(2)Kapal ditetapkan tersangka pes, jika:
a.dalam enam hari sesudah embarkasi terjadi peristiwa pes, walaupun pada waktu tiba tidak ada lagi seorang penderita di kapal itu;
b.terdapat banyak kematian tikus di dalamnya, yang mencurigakan.
(3)Kapal yang tidak termasuk ayat (1) dan (2), ditetapkan sehat setelah diperiksa, walaupun kapal itu datang atau dalam kapal itu terdapat orang yang datang dari suatu pelabuhan yang terjangkit pes.

Pasal 9
Kolera

(1)Kapal ditetapkan terjangkit kolera, jika:
a.pada waktu tiba dipelabuhan terdapat penderita kolera di dalamnya;
b.dalam lima hari sebelum tiba di pelabuhan terdapat penderita kolera di dalamnya.
(2)Kapal ditetapkan tersangka kolera, jika: selama perjalanan terdapat penderita kolera di kapal tetapi di dalam lima hari sebelum tiba dipelabuhan tidak lagi terdapat penderita kolera di dalamnya.
(3)Kapal yang tidak termasuk ayat (1) dan (2) ditetapkan sehat setelah diperiksa, walaupun kapal itu datang atau dalam kapal itu terdapat orang yang datang dari suatu pelabuhan yang terjangkit kolera.

Pasal 10
Cacar

(1)Kapal ditetapkan terjangkit cacar, jika:
a.pada waktu tiba di pelabuhan terdapat penderita cacar di dalamnya;
b.dalam perjalanan terdapat penderita cacar di dalamnya.
(2)Kapal yang tidak termasuk ayat (1) ditetapkan sehat setelah diperiksa.

Pasal 11
Demam kuning.

(1)Kapal ditetapkan terjangkit demam kuning, jika:
a.pada waktu tiba di pelabuhan terdapat penderita demam kuning di dalamnya;
b.di dalam perjalanan terdapat peristiwa demam kuning di dalamnya;
(2)Kapal ditetapkan tersangka demam kuning, jika:
a.kapal itu datang dari daerah terjangkit demam kuning dan di dalam waktu enam hari tiba dipelabuhan;
b.kapal itu datang dari daerah terjangkit demam kuning dan di dalam waktu kurang dari tiga puluh hari tiba di pelabuhan terdapat nyamuk aedes aegypti di dalamnya.
(3)Kapal yang tidak termasuk ayat (1) dan (2) ditetapkan sehat setelah diperiksa.

Pasal 12
Tifus bercak wabahi.

Kapal ditetapkan sehat walaupun di kapal itu terdapat seorang penderita tifus bercak wabahi.

Pasal 13
Demam balik-balik.

Kapal ditetapkan sehat walaupun di dalam kapal itu terdapat penderita demam balik-balik.

BAB IV
PENGGOLONGAN PELABUHAN KARANTINA.

Pasal 14
Untuk pemeriksaan kesehatan dan pelaksanaan tindakan karantina Menteri Kesehatan menggolongkan pelabuhan-pelabuhan Indonesia dalam:
1.Pelabuhan karantina kelas I, di mana dokter pelabuhan dapat menyelenggarakan tindakan karantina sepenuhnya.
2.Pelabuhan karantina kelas II, di mana dokter pelabuhan dapat menyelenggarakan sebagian dari tindakan karantina.
3.Pelabuan bukan pelabuhan karantina, di mana sama sekali tidak dapat diselenggarakan tindakan karantina.

BAB V.
DOKUMEN KESEHATAN.

Tiap penumpang dan awak kapal dari suatu kapal yang ada di dalam perjalanan internasional diharuskan memiliki keterangan vaksinasi cacar yang berlaku; Menteri Kesehatan menetapkan bentuk dan isi keterangan vaksinasi tersebut.

Pasal 17
Tiap kapal harus memiliki surat keterangan hapus-tikus/atau surat keterangan bebas hapus-tikus; bentuk dan isi surat keterangan tersebut ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 18
Dokumen-dokumen tersebut dalam pasal 15, 16 dan 17 tentang bentuk dan isinya disesuaikan dengan bentuk-bentuk yang dilampirkan pada "International Sanitary Regulations 1951".

(1)Tiap kapal yang datang dari luar negeri berada dalam karantina.
(2)Tiap kapal yang datang dari suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah Indonesia yang ditetapkan terjangkit suatu penyakit karantina berada dalam karantina.
(3)Tiap kapal yang mengambil penumpang dan/atau muatan dari kapal yang disebut dalam ayat (1) dan (2) berada dalam karantina.
(4)Kapal yang disebut pada ayat (1), (2) dan (3) baru bebas dari karantina, bila telah mendapat surat izin karantina.

Pasal 21
Nakhoda kapal yang dalam karantina dilarang menurunkan atau menaikkan orang barang, tanaman dan hewan, sebelum memperoleh surat izin karantina.

(1)Izin lepas karantina diberikan oleh dokter pelabuhan setelah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan terdapat bahwa kapal itu sehat atau kalau segala tindakan yang dianggap perlu oleh dokter pelabuhan telah selesai dilakukan.
(2)Jika kepada suatu kapal tidak dapat diberikan izin lepas karantina, tetapi dokter pelabuhan berpendapat bahwa bahaya kemasukan serangga suatu penyakit karantina tidak seberapa membahayakan, maka dokter pelabuhan dapat memberikan izin terbatas karantina kepada kapal yang bersangkutan untuk jangka waktu yang tertentu.
(3)Jika dalam waktu berlakunya izin lepas dan/atau izin lepas terbatas karantina timbul suatu kematian atau penyakit karena suatu penyakit karantina, izin yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku lagi. Dalam hal itu kapal menuju kesuatu pelabuhan karantina untuk mendapat tindakan-tindakan karantina yang diperlukan.

Pasal 24
(1)Untuk kapal yang datang dari luar negeri dan akan singgah di suatu pelabuhan bukan pelabuhan karantina dan untuk kapal yang mempunyai pelayaran tertentu antar luar negeri dan pelabuhan-pelabuhan Indonesia bukan pelabuhan karantina oleh Menteri Kesehatan dapat diberikan surat izin sementara karantina tanpa dibebaskan dari tindakan karantina.
(2)Surat izin yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat diberikan atas permintaan perusahaan pelayaran kapal tersebut yang bertempat kedudukan di Indonesia atau mempunyai hubungan lalu-lintas pelayaran tetap dengan tempat-tempat tertentu.

(1)Pada waktu tiba di pelabuhan nakhoda kapal menyediakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a.keterangan kesehatan maritim;
b.keterangan hapus-tikus, atau bebas hapus-tikus yang berlaku;
c.sertipikat-sertipikat vaksinasi;
d.buku kesehatan sekedar mengenai kapal-kapal yang dimaksud dalam pasal 19.
(2)Dokter pelabuhan dapat memeriksa daftar penumpang, awak kapal dan muatan.

b. Tata-cara pada pemberangkatan kapal.

Pasal 28
(1)Dokter pelabuhan mengambil tindakan untuk:
a.Mencegah pemberangkatan orang yang terjangkit atau tersangka berpenyakit karantina;
b.mencegah dimasukkannya barang-barang, tanamanan atau hewan, dan lain-lain benda yang dapat diduga akan menyebarkan infeksi penyakit karantina di dalam kapal yang akan berangkat.
(2)Untuk mempercepat pemberangkatan kapal, maka pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang dilakukan pada waktu yang sama dengan pemeriksaan Jawatan Bea dan Cukai dan lain-lain jawatan.
(3)Seorang dalam perjalanan antar negara yang pada waktu tiba di pelabuhan berada dalam pengawasan karantina, diperkenankan untuk meneruskan perjalanannya.
(4)Nakhoda kapal menyiapkan pada waktunya segala dokumen kesehatan yang dimaksud pada pasal 16, 17 dan 19.
(5)Dokter pelabuhan memeriksa segala dokumen kesehatan dan mencegah pemberangkatan sesuatu kapal yang tidak mempunyai dokumen yang dimaksud pada pasal 17 yang berlaku.
(6)Jika diminta, diberikan surat keterangan perihal tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap kapal serta alasannya dan cara melakukannya tanpa pembayaran keterangan dapat juga diberikan mengenai penumpang dan muatan.

c. Tindakan-tindakan lain.

Pasal 29
(1)Tindakan karantina mencakup pemeriksaan kesehatan dan segala usaha penyehatan terhadap kapal, bagasi, muatan barang, muatan hewan dan muatan tanaman.
(2)Tindakan penyehatan terhadap bagasi dan muatan barang dilakukan, bila hama penyakit karantina dan barang-barang tersebut akan diturunkan dipelabuhan.
(3)Terhadap hewan, diturunkan atau tidak, atau dipindahkan ke kapal lain dilakukan usaha-usaha penyehatan, kalau dokter pelabuhan menganggap perlu.
(4)Pelaksanaan tindakan penyehatan harus dilakukan secepat mungkin dengan sedapat-dapatnya tidak menyebabkan kerusakan pada alat pengangkutan dan muatan.
(5)Surat pos, buku-buku dan barang-barang cetakan lainnya dibebaskan dari segala usaha penyehatan dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2), terkecuali paket yang dicurigakan.

BAB VII
TINDAKAN KHUSUS TERHADAP PENYAKIT KARANTINA.

Pasal 30
(1)Tindakan khusus terhadap penyakit karantina dilakukan oleh dokter pelabuhan.
(2)Baik instansi pemerintah maupun swasta memberi bantuannya jika diminta dokter pelabuhan yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan yang dimaksudkan pada ayat (1).

Pasal 31
Pes

Tindakan terhadap kapal terjangkit atau tersangka pes adalah sebagai berikut:
a.pemeriksaan awak kapal dan penumpang;
b.para penderita diturunkan, diisolasikan dan dirawat;
c.para tersangka dihapusseranggakan dan diawasi selama-lamanya enam hari terhitung dari hari tibanya kapal di pelabuhan;
d.bagasi seorang terjangkit atau seorang tersangka serta barang-barang milik atau yang dipakai oleh si penderita dan bagian kapal yang dicurigakan, dihapusseranggakan dan jika perlu dihapushamakan;
e.seluruh kapal dihapus-tikus, jika perlu.

Pasal 32
Pada kapal yang sehat yang datang dari pelabuhan atau daerah terjangkit pes, dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
a.seorang yang tersangka yang turun diawasi selama-lamanya enam hari, terhitung dari tanggal ia meninggalkan pelabuhan atau daerah yang terjangkit;
b.jika perlu dinas kesehatan pelabuhan dapat melakukan hapus-tikus terhadap muatan dan atau kapal.

Pasal 33
Muatan kapal yang datang dari pelabuhan atau daerah terjangkit pes, hanya diturunkan:
a.jika dokter pelabuhan berpendapat, bahwa tidak terdapat tikus pes di dalam muatan itu;
b.jika nakhoda memiliki surat keterangan dari dinas kesehatan pelabuhan atau daerah terjangkit pes, yang menerangkan bahwa tikus-tikus dan serangga-serangga dalam muatan telah dibasmi.

Pasal 34
Kolera

Tindakan terhadap kapal terjangkit atau tersangka kolera adalah sebagai berikut:
a.pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang;
b.penderita diturunkan, diisolasikan dan dirawat;
c.penderita dengan tanda-tanda klinis kholera diperlakukan sebagai penderita kholera;
d.pengandung hama diturunkan, diisolasikan, dirawat dan baru dibebaskan sesudah hasil pemeriksaan bakteriologis selama tiga hari berturut-turut terdapat negatip;
e.penumpang dan awak kapal yang mempunyai surat keterangan vaksinasi kolera yang berlaku, diawasi selama lima hari sejak kapal tiba dipelabuhan;
f.penumpang dan awak kapal yang tidak mempunyai keterangan vaksinasi kolera yang berlaku, diisolasikan;
g.barang-barang seseorang yang terjangkit atau tersangka atau barang lain yang disangka mengandung hama, dihapus hamakan;
h.air dan tempatnya dalam kapal yang dianggap mengandung hama, dihapushamakan. Tindakan ini juga dilakukan terhadap makanan dan minuman terbuka, sayur-sayuran, ikan-ikan (kering), buah-buahan dan lain-lain yang dimakan mentah dan tidak disimpan dalam tempat tertutup rapat;
i.tinja, air kemih, muntah, air kotor dan segala sesuatu yang dianggap mengandung hama tidak boleh dibuang atau dikeluarkan sebelum dihapushamakan;
j.pembongkaran dilakukan di bawah pengawasan dinas kesehatan pelabuhan yang melakukan segala sesuatu untuk mencegah kemungkinan penularan;
k.orang-orang yang telah melakukan pembongkaran tersebut, diawasi selama lima hari.

Pasal 35
(1)Orang yang datang dari daerah terjangkit kolera harus memiliki surat keterangan vaksinasi kolera yang berlaku yang ditetapkan untuk perjalanan antar negara.
(2)Tindakan terhadap orang yang datang dari daerah terjangkit kolera adalah antara lain sebagai berikut:
a.jika ia memiliki surat keterangan vaksinasi kolera yang masih berlaku ia diawasi selama lima hari terhitung dari hari tanggal berangkatnya kapal dari daerah terjangkit kolera;
b.jika ia tidak memiliki surat keterangan vaksinasi kolera, ia dapat diisolasikan selama waktu tersebut dalam huruf a.

Pasal 36
(1)Bahan makanan dimuat dari daerah terjangkit kolera, yang dapat dimakan mentah dan tidak disimpan dalam tempat tertutup rapat, oleh dokter pelabuhan dapat dilarang diturunkan atau dapat diturunkan untuk dimusnahkan.
(2)Jika bahan makanan atau minuman termaksud pada ayat (1) merupakan sebagian dari pada muatan yang harus diturunkan maka penurunan itu dilakukan di bawah pengawasan dinas kesehatan pelabuhan.

Pasal 37
Demam kuning.

Tindakan terhadap kapal yang terjangkit atau tersangka adalah sebagai berikut:
a.pemeriksaan yang teliti terhadap semua penumpang dan awak kapal;
b.pengukuran suhu badan semua penumpang dan awak kapal;
c.penderita demam kuning diturunkan, diisolasikan dan dilindungi terhadap gigitan nyamuk;
d.penumpang dan awak kapal lainnya yang memiliki surat vaksinasi demam kuning yang belum berlaku, diisolasikan sampai surat keterangannya berlaku dan dilindungi terhadap gigitan nyamuk, selama-lamanya enam hari; mereka yang tidak mempunyai surat keterangan vaksinasi demam kuning, diisolasikan dan dilindungi terhadap gigitan nyamuk selama-lamanya enam hari.
e.kapal harus masuk dalam karantina sampai dinyatakan bebas dari nyamuk aedes aegypti.

Pasal 38
Cacar

Tindakan terhadap kapal yang terjangkit adalah sebagai berikut:
a.pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang;
b.penderita diturunkan, diisolasikan dan dirawat;
c.mereka yang dianggap tidak cukup mempunyai kekebalan, dicacar, dan dokter pelabuhan mengisolasikan atau mengawasi penumpang yang turun selama-lamanya empat belas hari;
d.bagasi atau barang-barang lain serta bagian kapal yang dianggap mengandung hama, dihapushamakan.

Pasal 39
(1)Seorang yang dalam perjalanan antar negara atau datang dari daerah terjangkit cacar di luar maupun di dalam wilayah Indonesia dan yang belum pernah menderita cacar, harus memperlihatkan keterangan vaksinasi cacar yang berlaku.
(2)Seseorang yang tidak mempunyai surat keterangan vaksinasi cacar tersebut di atas dan tidak mau dicacar, diawasi selama-lamanya empat belas hari terhitung sejak hari tanggal kapal meninggalkan daerah terjangkit.

Pasal 40
Tifus bercak wabahi.

Tindakan terhadap kapal yang sehat, tetapi yang menyangkut seorang yang terjangkit atau tersangka terjangkit tifus bercak wabahi dapat dilakukan sebagai berikut:
a.pemeriksaan kesehatan semua penumpang dan awak kapal;
b.penderita diturunkan, diisolasikan, dihapusseranggakan dan dirawat;
c.mereka yang tersangka dihapusseranggakan dan diawasi selama-lamanya empat belas hari;
d.bagasi, barang-barang lain dan bagian kapal, yang dianggap mengandung hama, dihapusseranggakan dan dihapushamakan.

Pasal 41
Demam balik-balik.

Tindakan terhadap kapal mengenai demam balik-balik adalah sama seperti untuk tifus bercak wabahi, hanya waktu pengawasan adalah delapan hari.

BAB VIII
PERATURAN PIDANA.

Pasal 42
(1)Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam pasal 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26 ayat (3) dan ayat (4), pasal 27, pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), pasal 30 ayat (2), pasal 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan pasal 40 atau peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah.
(2)Perbuatan pidana tersebut dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PERATURAN TAMBAHAN.

Pasal 43
Hal-hal yang tidak, belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan.

BAB X
PERATURAN PENUTUP.

Pasal 44
(1)Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang: "Karantina Laut 1962".
(2)Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 1962,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 1962,
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD.ICHSAN.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
a.Masa tunas dalam undang-undang ini tidak mengurangi sifat relatip daripada masa tunas menurut ilmu kedokteran; maksud penetapan masa tunas dalam undang-undang ini ialah untuk memberikan dasar-hukum untuk menetapkan lamanya waktu melakukan tindakan karantina.
b."Tempat yang tertentu untuk kapal-kapal "dalam karantina" ditentukan oleh dokter pelabuhan. Dengan melakukan tindakan karantina maka hubungan dengan sekitarnya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dokter pelabuhan.
c.Pemeriksaan kesehatan berkala (routine) untuk keperluan hapus tikus sebuah kapal tidak termasuk dalam faham pemeriksaan kesehatan dalam Undang-undang ini.
d.Daerah pelabuhan meliputi daerah di darat dan di laut yang ditetapkan oleh dokter pelabuhan, gedung-gedung, instalasi-instalasi, peralatan dan hal-hal yang lain yang ada di daerah.

Pasal 2
Sesuai dengan International Sanitary Regulation.

Pasal 3
Wewenang penetapan dan pencabutan penetapan sesuatu daerah terjangkit dipusatkan pada Menteri Kesehatan; hal ini berhubungan dengan adanya semua bahan-bahan di Departemen Kesehatan. Lagi pula dapat dengan mudah diusahakan supaya keterangan-keterangan dengan cepat disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia dan Organisasi Kesehatan Sedunia (W.H.0.) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam International Sanitary Regulations.
Menteri Kesehatan dapat mendelegeer wewenang tersebut di atas kepada pejabat tertinggi di suatu daerah yang terpencil.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Epizooti pes adalah epidemi penyakit pes pada tikus.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Penggolongan ini perlu supaya tindakan karantina yang tertentu dapat dijalankan. Ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam International Sanitary Regulations.

Pasal 8 s/d 11.
Cukup jelas

Pasal 12 dan 13

Pernyataan sehat ini bertalian dengan sifat serangga yang sedikit sekali memungkinkan ketularan. Risikonya akan kemungkinan ini dapat diabaikan, apabila dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang besar yang disebabkan, jika perjalanan kapal tersebut terhambat karena tindakan-tindakan karantina.

Pasal 14
Penggolongan pelabuhan perlu juga, oleh sebab belum atau tidak semua pelabuhan dapat diperlengkapi dengan personalia beserta alat-alat yang diperlukan.

Pasal 15 s/d 19

Dokumen-dokumen kesehatan ini perlu untuk memudahkan dan mempercepat pemeriksaan karantina.

Pasal 20 s/d 25.
Cukup jelas

Pasal 26
Dengan "sumpah" dalam ayat (4) dimaksud juga keterangan yang nilai hukumnya sama dengan sumpah.

Pasal 27 s/d 29.
Cukup jelas

Bab VI dan Bab VII.
Tindakan karantina dilakukan dengan memperhatikan norma-norma keagamaan dan kesusilaan menurut pasal 10 Undang-undang Pokok Kesehatan.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Perongkosan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Karantina Laut ini diatur dengan peraturan-peraturan pelaksanaan berdasarkan pasal ini.

Termasuk Lembaran Negara tahun 1962 No. 2
Diketahui:
Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN.


[tulis] » komentar « [baca]