info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...home
database peraturan
http://ngada.org

.
homeinfo PRINTProlegnasTabel LNTabel BN

mencabut: SEBI No. 9/23/DPM Thn 2007 yo. No. 11/7/DPM Thn 2009
Lampiran:...



S U R A T    E D A R A N

Kepada
SEMUA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK
DI INDONESIA


Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5177), perlu untuk mengatur lebih lanjut perizinan, pengawasan, pelaporan, dan pengenaan sanksi bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia, sebagai berikut:

I. PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

A. Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

Persyaratan dan tata cara perizinan untuk memperoleh izin usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, yang selanjutnya disebut PVA Bukan Bank, diatur sebagai berikut:

1.Pemohon mengajukan permohonan izin usaha secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh surat permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.A.

2.Surat permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:
a.fotokopi akta pendirian badan hukum perseroan terbatas yang memuat anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya, dengan maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian Traveller's Cheque (TC);
b.fotokopi pengesahan sebagai badan hukum perseroan terbatas dari instansi yang berwenang;
c.dokumen pendukung masing-masing pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagai berikut:
1)pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
2)fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; dan
3)daftar riwayat hidup (curriculum vitae) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
d.surat pernyataan pribadi bermeterai cukup dari masing-masing pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi sebagaimana contoh format yang tercantum pada Lampiran I.B dan Lampiran I.C, yang menyatakan bahwa:
1)tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
2)tidak tercantum dalam kredit macet yang ditatausahakan dalam sistem informasi kredit pada Bank Indonesia;
3)tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan, keuangan dan/atau pencucian uang dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4)bagi pemegang saham menyatakan bahwa:
a)sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan perusahaan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering); dan
b)komitmen untuk mematuhi peraturan yang mengatur mengenai pedagang valuta asing dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
5)bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi menyatakan bahwa:
a)tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari suatu perseroan terbatas dengan kegiatan usaha PVA yang dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia karena pelanggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
b)komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan mengenai pedagang valuta asing dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
e.dalam hal pemegang saham adalah badan hukum maka harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
1)fotokopi akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
2)izin usaha badan hukum yang bersangkutan;
3)fotokopi KTP dari Direksi atau pengurus yang berwenang bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang bersangkutan;
4)surat pernyataan dari Direksi atau pengurus yang berwenang bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa:
a)badan hukum tersebut tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
b)badan hukum tersebut tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia; dan
c)komitmen badan hukum tersebut untuk mematuhi peraturan yang mengatur mengenai pedagang valuta asing dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
f.bukti setoran modal yang berupa fotokopi rekening giro atau tabungan atas nama perusahaan di bank:
1)paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), bagi pemohon yang beralamat di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung serta Kotamadya Batam; atau
2)paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), bagi pemohon yang beralamat di luar wilayah di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung serta Kotamadya Batam.
g.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan yang bersangkutan;
h.fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atas nama perusahaan, pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, atau surat perjanjian sewa atau bentuk lainnya atas penggunaan tempat usaha;
i.fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha dari instansi pemerintah yang berwenang;
j.laporan keuangan berupa neraca perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur; dan
k.struktur organisasi kantor pusat.

3.Pada saat mengajukan permohonan izin usaha secara tertulis kepada Bank Indonesia, pemohon harus menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4.Surat permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada:
a.Bank Indonesia, Departemen Pengelolaan Moneter cq. Divisi Perizinan, Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Valuta Asing (DPM cq. P3PVA), bagi pemohon yang akan berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau
b.Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPw BI DN) setempat dengan mengacu pada pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.D, bagi pemohon yang akan berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI.

5.Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan mengenai hasil penelitian pemenuhan persyaratan untuk pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi, serta kesesuaian dokumen permohonan izin usaha, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap oleh Bank Indonesia.

6.Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 memuat mengenai:
a.Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi tempat usaha, dalam hal persyaratan dan kesesuaian dokumen permohonan izin usaha telah dipenuhi;
b.pemohon harus memenuhi persyaratan dan kesesuaian dokumen dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia, dalam hal persyaratan dan kesesuaian dokumen permohonan belum dipenuhi;
c.pemohon harus melakukan penyelesaian atau melakukan penggantian pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, dalam hal pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi tercantum dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi dan/atau menyesuaikan persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka permohonan dinyatakan batal.

7.Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi tempat usaha pemohon izin usaha PVA Bukan Bank untuk memastikan kesesuaian lokasi yang tercantum dalam dokumen permohonan izin usaha PVA Bukan Bank dengan kondisi di lapangan, kelayakan lokasi dan kesiapan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank yang meliputi:
a.keberadaan lokasi tempat usaha sesuai alamat yang diajukan;
b.kelayakan tempat usaha; dan
c.sarana penunjang kegiatan usaha, sekurang-kurangnya:
1)meja counter;
2)alat dean uang;
3)tempat penyimpan uang/brankas; dan
4)papan kurs dalam ukuran yang cukup mudah dilihat dan dibaca oleh nasabah.

8.Pemeriksaan lokasi oleh Bank Indonesia dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal surat pemberitahuan tentang kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan izin usaha.

9.Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.dalam hal lokasi tempat usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Bank Indonesia menyampaikan undangan untuk mengikuti penyuluhan mengenai ketentuan yang terkait dengan PVA;
b.dalam hal lokasi tempat usaha tidak memenuhi persyaratan, pemohon harus memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil pemeriksaan lokasi.
Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi dan/atau menyesuaikan persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka permohonan dinyatakan batal.

10.Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada butir 9.a, harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pemohon izin usaha PVA Bukan Bank.

11.Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dituangkan dalam berita acara yang sekaligus memuat komitmen dan pernyataan kesiapan operasional dari pemohon izin usaha PVA Bukan Bank dalam menerapkan ketentuan dan menjalankan kegiatan usaha.

12.Dalam hal pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pemohon izin usaha PVA Bukan Bank tidak menghadiri penyuluhan yang diadakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 10 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penyuluhan, maka pemohon izin usaha sebagai PVA Bukan Bank dinyatakan membatalkan permohonannya.

13.Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU), sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank dan logo PVA berizin paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyuluhan sebagaimana dimaksud pada angka 10 telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pemohon izin usaha PVA Bukan Bank.

14.Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin usaha PVA Bukan Bank mengenai penerbitan KPmIU, sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank dan logo PVA berizin sebagaimana dimaksud pada angka 13.

15.Pengambilan KPmIU, sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank, dan logo PVA Berizin sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilakukan oleh Direksi atau pihak yang diberi kuasa oleh Direksi dengan contoh format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.E.

16.PVA Bukan Bank wajib memasang:
a.logo PVA Berizin;
b.tulisan antara lain "Pedagang Valuta Asing Berizin" atau "Authorized Money Changer" yang mencantumkan nama perusahaan, nomor dan tanggal KPmIU dalam ukuran yang cukup mudah dilihat dan dibaca oleh nasabah; dan
c.sertifikat izin usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

17.Bank Indonesia mengumumkan daftar PVA Bukan Bank yang memperoleh izin usaha melalui website Bank Indonesia (http://www.bi.go.id) dan/atau media lainnya.

18.Dalam hal pemohon telah mendapatkan izin usaha sebagai PVA Bukan Bank, maka PVA Bukan Bank wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA Bukan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada PVA Bukan Bank.

19.Dalam hal KPmIU dan/atau sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank yang dikeluarkan Bank Indonesia hilang atau musnah, PVA Bukan Bank dapat mengajukan permohonan penggantian secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari Kepolisian.

20.Dalam hal KPmIU dan/atau sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank yang dikeluarkan Bank Indonesia mengalami kerusakan, PVA Bukan Bank dapat mengajukan permohonan penggantian secara tertulis dengan melampirkan asli KPmIU dan/atau sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank yang mengalami kerusakan.

21.Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 19 atau angka 20 dipenuhi, Bank Indonesia menyampaikan kepada PVA Bukan Bank surat persetujuan penggantian yang disertai dengan KPmIU dan/atau sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank, yang berfungsi sebagai pengganti.

B. Izin Usaha bagi PVA Bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman uang

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin usaha bagi PVA Bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman uang, diatur sebagai berikut:

1.PVA Bukan Bank wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis untuk melakukan kegiatan usaha pengiriman uang kepada Bank Indonesia dengan terlebih dahulu melakukan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sehingga memuat kegiatan usaha pengiriman uang sebagai salah satu maksud dan tujuan perseroan.

2.Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha pengiriman uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur lebih lanjut dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang.

C. Izin Usaha sebagai PVA Bukan Bank yang sekaligus melakukan kegiatan usaha pengiriman uang

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagai PVA Bukan Bank yang sekaligus melakukan kegiatan usaha pengiriman uang, diatur sebagai berikut:

1.Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai PVA tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf A.

2.Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengiriman uang tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang.

3.Bagi PVA Bukan Bank yang sekaligus melakukan kegiatan usaha pengiriman uang, maksud dan tujuan perseroan dalam akta pendiriannya harus memuat:
a.jual beli Uang Kertas Asing (UKA);
b.pembelian Traveller's Cheque (TC); dan
c.kegiatan usaha pengiriman uang.

D. Pembukaan Kantor Cabang PVA Bukan Bank

Persyaratan dan tata cara untuk membuka kantor cabang PVA Bukan Bank diatur sebagai berikut:

1.Kantor pusat PVA Bukan Bank mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang secara tertulis dengan menggunakan contoh format surat permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.F.

2.Permohonan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:
a.fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha sebagai kantor cabang atas nama perusahaan, pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, atau surat perjanjian sewa menyewa atau bentuk lainnya atas penggunaan tempat usaha sebagai kantor cabang;
b.surat pernyataan bermeterai cukup dari anggota Direksi bahwa kantor cabang yang direncanakan merupakan unit kegiatan usaha yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha kantor pusat PVA Bukan Bank;
c.fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha dari instansi pemerintah yang berwenang untuk setiap kantor cabang; dan
d.struktur organisasi kantor cabang.

3.Bagi PVA Bukan Bank yang akan membuka kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung serta Kotamadya Batam harus mempunyai modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

4.Surat permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.

5.Pada saat mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada angka 1, PVA Bukan Bank harus menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.

6.Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan pembukaan kantor cabang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap oleh Bank Indonesia.

7.Surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6 memuat mengenai:
a.Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi tempat usaha, dalam hal persyaratan dan kesesuaian dokumen permohonan pembukaan kantor cabang telah dipenuhi; dan
b.PVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia, dalam hal persyaratan dan kesesuaian dokumen permohonan pembukaan kantor cabang PVA Bukan Bank belum dipenuhi.

8.Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan tentang kelengkapan dan kesesuaian dokumen, untuk memastikan kesesuaian dokumen permohonan pembukaan kantor cabang dengan kondisi di lapangan, kelayakan lokasi dan kesiapan kantor sebagaimana dimaksud pada butir A.7.

9.Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan lokasi kantor cabang sebagaimana dimaksud pada butir 7.a. paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.dalam hal lokasi tempat usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan pembukaan kantor cabang yang dilampiri dengan sertifikat kantor cabang dan logo PVA berizin;
b.dalam hal lokasi tempat usaha tidak memenuhi persyaratan, PVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil pemeriksaan lokasi.
Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi dan/atau menyesuaikan persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka permohonan pembukaan kantor cabang PVA Bukan Bank dinyatakan batal.

10.Dalam hal PVA Bukan Bank yang juga sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, maka persyaratan dan tata cara untuk pengajuan permohonan pembukaan kantor cabang kegiatan usaha pengiriman uang tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang.

11.Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank mengenai penerbitan persetujuan pembukaan kantor cabang, sertifikat kantor cabang dan logo PVA berizin sebagaimana dimaksud pada butir 9.a.

12.Pengambilan surat persetujuan, sertifikat kantor cabang dan logo PVA Berizin sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan oleh Direksi atau pihak yang diberi kuasa oleh Direksi dengan contoh format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.E.

13.Kantor cabang PVA Bukan Bank wajib memasang:
a.logo PVA Berizin;
b.tulisan antara lain "Pedagang Valuta Asing Berizin" atau "Authorized Money Changer" yang mencantumkan nama perusahaan, nomor dan tanggal KPmIU, nomor dan tanggal surat persetujuan dalam ukuran yang cukup mudah dilihat dan dibaca oleh nasabah; dan
c.sertifikat izin usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

E. Pembukaan Gerai (Counter) PVA Bukan Bank

Persyaratan dan tata cara pembukaan gerai (counter) PVA Bukan Bank diatur sebagai berikut:

1.Persyaratan pembukaan gerai (counter) PVA Bukan Bank yaitu:
a.jangka waktu pembukaan gerai (counter) PVA Bukan Bank ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) bulan;
b.dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya di tempat pameran wisata dan/atau di asrama haji pada masa pelaksanaan ibadah haji; dan
c.berada di wilayah yang sama dengan wilayah kantor pusat dan/atau kantor cabang PVA Bukan Bank.

2.Kantor pusat PVA Bukan Bank melaporkan secara tertulis pembukaan gerai (counter) kepada Bank Indonesia, dengan menggunakan contoh surat pemberitahuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.G.

3.Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4. Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis bahwa pembukaan gerai telah dicatat ke dalam database Bank Indonesia.

F. Pemindahan Alamat Kantor PVA Bukan Bank

Persyaratan dan tata cara pemindahan alamat kantor baik kantor pusat maupun kantor cabang PVA Bukan Bank diatur sebagai berikut:

1.Kantor pusat PVA Bukan Bank mengajukan permohonan secara tertulis pemindahan alamat kantor kepada Bank Indonesia, dengan menggunakan contoh surat permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.H.

2.Surat permohonan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:
a.fotokopi surat keterangan domisili perusahaan dari instansi pemerintah yang berwenang; dan
b.fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atas nama perusahaan, pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi atau surat perjanjian sewa menyewa atau bentuk lainnya atas penggunaan tempat usaha yang baru;
c.dalam hal pemindahan alamat kantor pusat PVA Bukan Bank menyebabkan perubahan tempat kedudukan badan hukum, maka PVA Bukan Bank menyampaikan:
1)fotokopi akta perubahan anggaran dasar; dan
2)fotokopi persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

3.Surat permohonan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.

4.Bagi PVA Bukan Bank yang akan memindahkan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang ke DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam, harus mempunyai modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

5.Pada saat mengajukan permohonan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1, PVA Bukan Bank harus menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.

6.Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan pemindahan alamat kantor paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap oleh Bank Indonesia.

7.Surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6 antara lain memuat mengenai:
a.Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan lokasi tempat usaha, dalam hal persyaratan dan kesesuaian dokumen permohonan pemindahan alamat kantor dipenuhi;
b.PVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia, dalam hal persyaratan dan kesesuaian dokumen permohonan pemindahan alamat kantor PVA Bukan Bank belum dipenuhi.

8.Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan tentang kelengkapan dan kesesuaian dokumen, untuk memastikan kesesuaian dokumen permohonan pemindahan alamat kantor dengan kondisi di lapangan, kelayakan lokasi dan kesiapan kantor sebagaimana dimaksud pada butir A.7.

9.Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan lokasi kantor baru sebagaimana dimaksud pada butir 7.a. paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.dalam hal lokasi tempat usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan pemindahan alamat kantor; atau
b.dalam hal lokasi tempat usaha tidak memenuhi persyaratan, PVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil pemeriksaan lokasi.
Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi dan/atau menyesuaikan persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka permohonan pemindahan alamat kantor PVA Bukan Bank dinyatakan batal.

10.Dalam hal alamat kantor pusat PVA Bukan Bank dipindahkan ke luar dari wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang mewilayahinya, maka korespondensi terkait dengan perizinan, perubahan perizinan, pelaporan dan hal lain yang terkait dengan kegiatan usaha PVA untuk selanjutnya disampaikan kepada kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi.

11.PVA Bukan Bank wajib memasang:
a.logo PVA Berizin;
b.tulisan antara lain "Pedagang Valuta Asing Berizin" atau "Authorized Money Changer" yang mencantumkan nama perusahaan, nomor dan tanggal KPmIU dalam ukuran yang cukup mudah dilihat dan dibaca oleh nasabah; dan
c.sertifikat izin usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

G. Perubahan Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PVA Bukan Bank

Persyaratan dan tata cara perubahan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PVA Bukan Bank diatur sebagai berikut:

1.Kantor pusat PVA Bukan Bank mengajukan permohonan rencana perubahan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.I.

2.Perubahan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:
a.fotokopi risalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan
b.dokumen pendukung calon pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam butir A.2.c, A. 2.d dan/atau A.2.e.

3.Surat permohonan rencana perubahan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.

4.Pada saat mengajukan permohonan rencana perubahan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, PVA Bukan Bank harus menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.

5.Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai kelengkapan dan kesesuaian dokumen perubahan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
a.dalam hal calon pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi yang diusulkan telah memenuhi persyaratan, Bank Indonesia menyampaikan undangan untuk mengikuti penyuluhan mengenai ketentuan yang terkait dengan PVA.
b.PVA Bukan Bank harus melakukan penyelesaian atau melakukan penggantian pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, dalam hal pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi tercantum dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
Dalam hal PVA Bukan Bank tidak dapat memenuhi dan/atau menyesuaikan persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka permohonan dinyatakan batal.

6.Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan perubahan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyuluhan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a telah dihadiri oleh calon pemegang saham dan/atau anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diusulkan PVA Bukan Bank.

7.Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, PVA Bukan Bank melakukan perubahan pemegang saham dan/atau anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PVA Bukan Bank dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.PVA Bukan Bank harus memberitahukan kepada Bank Indonesia mengenai perubahan pemegang saham, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau pengangkatan anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia dengan menggunakan contoh surat pemberitahuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.J.

9.Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditandatangani oleh Direksi dan harus disertai dokumen sebagai berikut:
a.fotokopi akta perubahan anggaran dasar; dan
b.fotokopi bukti penerimaan pemberitahuan atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, apabila perubahan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib dituangkan dalam akta perubahan anggaran dasar.

H. Perubahan Nama Perseroan Terbatas

Persyaratan dan tata cara pelaporan perubahan nama Perseroan Terbatas PVA Bukan Bank diatur sebagai berikut:

1.Kantor Pusat PVA Bukan Bank melaporkan secara tertulis perubahan nama PVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.K.

2.Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus disertai dokumen sebagai berikut:
a.fotokopi akta perubahan anggaran dasar;
b.fotokopi persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
c.asli sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank dan sertifikat kantor cabang yang dimiliki.

3.Surat pemberitahuan perubahan nama PVA Bukan Bank ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.

4.Pada saat menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, PVA Bukan Bank harus menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.

5.Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Nama Perseroan Terbatas, sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank dan sertifikat kantor cabang bagi PVA Bukan Bank yang memiliki kantor cabang dengan nama baru, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima dengan lengkap oleh Bank Indonesia.

6.Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank mengenai penerbitan Surat Keputusan Perubahan Nama Perseroan Terbatas dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam angka 5.

7.Pengambilan KPmIU dan sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilakukan oleh Direksi atau pihak yang diberi kuasa oleh Direksi dengan contoh format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.E.

8.PVA Bukan Bank wajib memasang sertifikat izin usaha dengan nama baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

I. Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA Bukan Bank

Persyaratan dan tata cara pelaporan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor diatur sebagai berikut:

1.Kantor Pusat PVA Bukan Bank melaporkan secara tertulis perubahan modal dasar dan/atau modal disetor kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4, dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.L.

2.Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh Direksi dan harus disertai dokumen sebagai berikut:
a.dalam hal perubahan modal dasar atau pengurangan modal disetor, maka PVA Bukan Bank menyampaikan:
1)fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar; dan
2)fotokopi persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang.
b.dalam hal penambahan modal disetor, maka PVA Bukan Bank menyampaikan:
1)fotokopi akta atau risalah RUPS tentang perubahan modal disetor;
2)fotokopi penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang; dan
3)fotokopi bukti setoran modal yang berupa fotokopi rekening giro atau tabungan atas nama perusahaan di bank.

3.Pada saat menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, PVA Bukan Bank harus menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4.Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan bahwa perubahan modal dasar dan/atau modal disetor telah dicatat di Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap oleh Bank Indonesia.

J. Penghentian Kegiatan Usaha PVA Bukan Bank

1.Persyaratan dan tata cara penghentian sementara kegiatan usaha PVA Bukan Bank untuk kantor pusat dan/atau kantor cabang diatur sebagai berikut:

a.Kantor pusat PVA Bukan Bank melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4, mengenai penghentian sementara kegiatan usaha kantor pusat dan/atau kantor cabang dengan disertai alasan penghentian kegiatan sementara dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.M.
b.Dalam hal PVA Bukan Bank melaporkan secara tertulis penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PVA Bukan Bank harus memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha periode pelaporan sebelum PVA Bukan Bank menghentikan sementara kegiatan usahanya.
c.Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan bahwa penghentian sementara kegiatan usaha kantor pusat dan/atau kantor cabang telah dicatat dalam database Bank Indonesia, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a.
d.Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf c dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya penghentian sementara kegiatan usaha.
e.PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan pembukaan kembali kegiatan usaha kantor pusat dan/atau kantor cabang setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha dan melaporkan pembukaan tersebut kepada Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.N.
f.PVA Bukan Bank dapat melakukan pembukaan kembali kegiatan usaha kantor pusat dan/atau kantor cabang sebelum berakhirnya jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha dan melaporkan pembukaan tersebut kepada Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pembukaan kembali kegiatan usaha PVA Bukan Bank dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.N.
g.Dalam hal PVA Bukan Bank mengajukan perpanjangan 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, maka tata cara pelaksanaan mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha berakhir, dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.0.

2.Persyaratan dan tata cara penghentian permanen kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang PVA Bukan Bank, diatur sebagai berikut:

a.Kantor Pusat
1)PVA Bukan Bank melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia penghentian permanen kegiatan usaha kantor pusat PVA Bukan Bank disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha tersebut dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a)asli KPmIU;
b)asli surat persetujuan pembukaan kantor cabang;
c)asli sertifikat izin usaha yang dimiliki baik sertifikat kantor pusat maupun kantor cabang;
d)asli logo PVA berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia baik logo PVA berizin kantor pusat maupun kantor cabang;
e)fotokopi risalah RUPS mengenai penghentian kegiatan usaha PVA Bukan Bank; dan
f)surat pernyataan bermeterai cukup dari pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian kewajiban yang terkait dengan kegiatan PVA Bukan Bank telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.
2)Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4, dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.P.
3)Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) diterima dengan lengkap oleh Bank Indonesia.
4)Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank mengenai penerbitan surat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3).
5)KPmIU dan sertifikat izin usaha dinyatakan tidak berlaku sejak Bank Indonesia menerbitkan KPnIU.
6)Dalam hal Kantor Pusat PVA Bukan Bank mengajukan permohonan persetujuan penghentian permanen kegiatan usaha untuk kantor pusat, maka penghentian permanen kegiatan usaha berlaku untuk seluruh kantor cabang yang dimiliki.
7)Bank Indonesia mengumumkan pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada angka 3) melalui website Bank Indonesia (http://www.bi.go.id).

b.Kantor Cabang
1)Kantor Pusat PVA Bukan Bank melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia penghentian permanen kegiatan usaha kantor cabang PVA Bukan Bank disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha tersebut dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a)asli surat persetujuan pembukaan kantor cabang;
b)asli sertifikat kantor cabang; dan
c)asli logo PVA berizin bagi kantor cabang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
2)Laporan penghentian permanen kantor cabang sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4, dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.Q.
3)Bank Indonesia menerbitkan surat penghentian permanen kegiatan usaha kantor cabang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) diterima secara lengkap.

II. TATA CARA PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

Tata cara penerapan prinsip mengenal nasabah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank serta Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pedoman Standar Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing.

III. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

1.Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA Bukan Bank.

2.Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

3.Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus.

4.Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analisa dan evaluasi atas laporan yang disampaikan PVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia.

5.Pemeriksaan umum sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi aspek-aspek antara lain:
a.pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai PVA Bukan Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT bagi PVA Bukan Bank;
b.kebenaran laporan berkala dan laporan lainnya yang disampaikan kepada Bank Indonesia; dan
c.penerapan kebijakan manajemen intern.

6.Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia atau adanya permintaan dari instansi atau lembaga terkait.

7.Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia.

8.Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, PVA Bukan Bank harus memberikan kepada pemeriksa, antara lain:
a.data pembukuan dan data pendukung;
b.kesempatan untuk melihat aktivitas operasional dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan/atau
c.keterangan dari pihak yang memiliki kompetensi dan berwenang pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.

9.Pengawasan terhadap PVA Bukan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI), bagi PVA Bukan Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI; atau
b.Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPw BI DN), bagi PVA Bukan Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPw BI DN yang mengacu pada pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. D.

10.Dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap PVA Bukan Bank, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi lain atau menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap PVA Bukan Bank.

11.Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia.

12.Dalam melaksanakan pengawasan terhadap PVA Bukan Bank, Bank Indonesia dapat menyampaikan surat pembinaan yang wajib ditindaklanjuti oleh PVA Bukan Bank.

13.Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan kegiatan usaha pengiriman uang maka pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha pengiriman uang dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang.

IV. PELAPORAN

PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar dan akurat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Jenis Laporan
a.Laporan berkala terdiri dari:
1)Laporan Kegiatan Usaha (LKU), yaitu:
Laporan transaksi penjualan dan pembelian UKA serta Laporan pembelian TC sebagaimana tercantum pada Lampiran II.A.
2)Laporan Keuangan, yaitu:
Laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas akhir tahun berjalan sebagaimana contoh pada Lampiran II.B.
Laporan berkala disusun dengan mengacu kepada Pedoman Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan PVA Bukan Bank sebagaimana tercantum pada Lampiran II.C.
b.Laporan lainnya, yaitu:
1)laporan yang berkaitan dengan kegiatan lalu lintas devisa, apabila diperlukan;
2)laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif tertentu sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3)laporan lainnya setiap waktu apabila diperlukan.

2.Bentuk dan Penyampaian Laporan Berkala
a.Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dibuat dalam bentuk data elektronik dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara online dengan menggunakan media internet pada website Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) - PVA.
b.Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia sesuai tanggal terima sistem LKPBU.
c.Tata cara penyampaian laporan secara online diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan PVA Online sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
d.Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada butir 1.a, dibuat oleh kantor pusat PVA Bukan Bank secara konsolidasi yang meliputi laporan kantor pusat, kantor cabang dan gerai (counter).

3.Periode Penyampaian Laporan

a.Periode Penyampaian Laporan Berkala
1)LKU
a)PVA Bukan Bank menyampaikan LKU setiap triwulan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
b)LKU berisi data laporan bulanan yang mencakup laporan penjualan dan pembelian UKA serta pembelian TC periode bulanan.
c)Teknis pelaksanaan pelaporan LKU sebagaimana dimaksud pada angka 1) disajikan dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan setiap bulan berikutnya, paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan yang bersangkutan.
Contoh Laporan Berkala Triwulan 1:
1)LKU bulan Januari disampaikan bulan Februari;
2)LKU bulan Februari disampaikan bulan Maret;
3)LKU bulan Maret disampaikan bulan April;
LKU Triwulan 1 (bulan Januari, Februari, dan Maret) dianggap terlambat apabila disampaikan setelah akhir bulan April.
2)Laporan Keuangan
Laporan keuangan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

b.Batas waktu penyampaian laporan berkala disampaikan sebagai berikut:
1)Laporan berkala secara online wajib disampaikan paling lambat tanggal akhir bulan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) setelah berakhirnya periode penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2)Apabila hari terakhir penyampaian laporan berkala jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka batas waktu penyampaian laporan secara online tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1), atau PVA Bukan Bank dapat menyampaikan laporan berkala pada hari kerja berikutnya secara offline.

c.Dalam hal PVA Bukan Bank yang akan dan/atau melakukan penghentian sementara kegiatan usaha, maka penyampaian laporan berkala diatur sebagai berikut:
1)PVA Bukan Bank yang mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha, tetap menyampaikan Laporan Keuangan dan LKU periode pelaporan sebelum PVA Bukan Bank menghentikan sementara kegiatan usahanya.
Contoh:
Apabila tanggal 20 Februari 2012 merupakan tanggal penghentian sementara kegiatan usaha PVA Bukan Bank maka PVA Bukan Bank tersebut tetap menyampaikan LKU bulan Januari 2012 dan Laporan Keuangan tahun 2011.
2)Selama periode penghentian sementara kegiatan usaha, PVA Bukan Bank tidak perlu menyampaikan LKU.
3)PVA Bukan Bank yang menghentikan sementara kegiatan usahanya tetap menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan butir a.2).

4.Penyampaian Laporan PVA Bukan Bank yang juga melakukan kegiatan usaha pengiriman uang
Dalam hal PVA Bukan Bank sekaligus melakukan kegiatan usaha pengiriman uang, penyampaian laporan kegiatan usaha pengiriman uang tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang.

5.Penyampaian laporan dalam kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat
Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan PVA Bukan Bank tidak dapat mengirimkan laporan secara online, maka:
a.PVA Bukan Bank dapat mengirimkan laporan berkala secara online melalui media internet pada website pelaporan PVA di lokasi Bank Indonesia dengan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.
b.Waktu layanan ditetapkan oleh kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat PVA Bukan Bank yang bersangkutan.
c.Dalam hal terjadi kondisi gangguan hardware, aplikasi dan/atau jaringan komunikasi data dan/atau keadaan darurat di Bank Indonesia sehingga PVA Bukan Bank tidak dapat mengirimkan laporan secara online sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka Bank Indonesia memberitahukan kepada PVA Bukan Bank mengenai kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh PVA Bukan Bank dalam menyampaikan laporan berkala.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pengenaan sanksi terhadap PVA Bukan Bank diatur sebagai berikut:

1.Bank Indonesia mengenakan sanksi kepada PVA Bukan Bank berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, peringatan khusus atau pencabutan izin usaha, atas pelanggaran Peraturan Bank Indonesia mengenai PVA.

2.Bank Indonesia menyampaikan surat sanksi berupa teguran tertulis pertama dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang PVA.

3.PVA Bukan Bank wajib menindaklanjuti sanksi teguran tertulis pertama dan melaporkannya secara tertulis kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya sanksi teguran tertulis pertama.

4.Bank Indonesia menyampaikan surat sanksi berupa teguran tertulis kedua dalam hal PVA Bukan Bank:
a.tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan/atau
b.melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang PVA untuk kedua kali dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis pertama.

5.PVA Bukan Bank wajib menindaklanjuti sanksi teguran tertulis kedua dan melaporkannya secara tertulis kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis kedua.

6.Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa peringatan khusus dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia tentang PVA.

7.PVA Bukan Bank wajib menindaklanjuti sanksi peringatan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan khusus.

8.Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal:
a.PVA Bukan Bank tidak menindaklanjuti sanksi peringatan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6; atau
b.apabila modal disetor diketahui berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang.

9.Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8 diatur sebagai berikut:
a.Bank Indonesia menerbitkan KPnIU yang menyatakan bahwa izin usaha PVA Bukan Bank tidak berlaku.
b.Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank mengenai pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank.
c.KPmIU dan sertifikat izin usaha dinyatakan tidak berlaku sejak Bank Indonesia menerbitkan KPnIU.

10.Bank Indonesia mengumumkan pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada butir 9.a melalui website Bank Indonesia (http://www.bi.go.id).

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran I sampai dengan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

1.Permohonan izin usaha, pembukaan kantor cabang, pemindahan alamat kantor, perubahan pemegang saham, perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, perubahan nama perseroan terbatas, perubahan modal dasar dan/atau modal disetor dan penghentian sementara atau permanen kegiatan usaha yang sudah diterima oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Surat Edaran ini, diberlakukan dan diproses sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/23/DPM/2007 tanggal 8 Oktober 2007 perihal Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.

2.Untuk LKU Triwulan 2 (April, Mei, Juni) Tahun 2012, PVA Bukan Bank selain menyampaikan LKU kepada Bank Indonesia secara online dalam bentuk data elektronik, juga harus menyampaikan LKU dalam bentuk hardcopy yang memuat data sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II.

3.Dalam masa peralihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, LKU Triwulan 2 Tahun 2012 dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia sesuai tanggal terima LKU yang diberikan oleh sistem LKPBU atau tanggal terima LKU dalam bentuk hardcopy oleh Bank Indonesia.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:
1.Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007 perihal Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank; dan
2.Surat Edaran Nomor 11/7/DPM tanggal 13 Maret 2009 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007 perihal Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR
KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas