info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIG menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
b.penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
c.penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
d.pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
f.penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
g.penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
h.akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
i.pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
j.pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;
k.pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
l.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG;
m.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta promosi dan pelayan produk dan jasa di bidang informasi geospasial; dan
n.perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Kepala mempunyai tugas memimpin BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi BIG.

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 7
(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan  pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BIG.

(1)Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 4 (empat) Biro.
(2)Masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian.
(3)Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar

Pasal 11
(1)Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIG di bidang informasi geospasial dasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar dipimpin oleh Deputi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial dasar;
b.penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial dasar;
c.penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
d.pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 14
(1)Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar terdiri dari paling banyak 4 (empat) Pusat.
(2)Masing-masing Pusat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bidang.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik.

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik;
b.penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial tematik;
c.pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
e.pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 18
(1)Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik terdiri dari paling banyak 4 (empat) Pusat.
(2)Masing-masing Pusat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bidang.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur informasi geospasial.

Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang infrastruktur informasi geospasial;
b.penyusunan rencana dan program di bidang infrastruktur informasi geospasial;
c.penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
d.penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
e.akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
f.pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Inspektorat adalah unsur pengawas yang dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Pasal 24
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BIG.

(1)Di lingkungan BIG dibentuk 1 (satu)) Pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BIG.
(2)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
(3)Pusat terdiri dari paling banyak 2 (dua) Bidang.
(4)Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28
Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, di lingkungan BIG dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Jabatan Fungsional

Pasal 29
Di lingkungan BIG dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 30
Semua unsur di lingkungan BIG dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan BIG sendiri dan dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pasal  31
Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 32
Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 33
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34
Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 35
Kepala melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36
(1)Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon Ia.
(2)Kepala Biro, Inspektur, dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon IIa.
(3)Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa.
(4)Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 37
(1)Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2)Sekretaris Utama dan Deputi, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
(3)Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 38
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BIG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39
Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BIG ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini:
a.Bidang tugas yang terkait dengan informasi geospasial tetap dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sampai dengan selesainya penataan organisasi BIG berdasarkan Peraturan Presiden ini;
b.Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional  dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini menyerahkan seluruh arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada BIG;
c.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional menjadi Pegawai Negeri Sipil pada BIG;
d.Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan Pegawai Negeri Sipil dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional kepada BIG sebagaimana dimaksud pada huruf c;
e.Seluruh aset negara yang dikelola dan digunakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada BIG setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.
f.Seluruh hak dan kewajiban Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, beralih kepada BIG.

Pasal 41
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 42
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ditetapkan sebagai Kepala BIG sampai dengan diangkatnya Kepala BIG yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 43
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, biaya pelaksanaan tugas dan fungsi BIG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sampai dengan BIG memiliki anggaran sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110  Tahun  2001  tentang   Unit   Organisasi   dan  Tugas   Eselon  I Lembaga Pemerintah Non Departemen  sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 yang mengatur mengenai Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:
a.Ketentuan mengenai Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; dan
b.Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]