info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Setiap calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi.

BAB II
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TKI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
(1)Setiap calon TKI yang akan mengikuti pemeriksaan kesehatan wajib didata identitasnya dengan dilengkapi data biometrik yang dilaksanakan oleh sarana kesehatan.
(2)Sarana kesehatan dalam melakukan pendataan identitas calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam sistem online penempatan dan perlindungan TKI.
(3)Sistem online penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BNP2TKI.
(4)Sistem online penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh sarana kesehatan tanpa dipungut biaya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem online penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala BNP2TKI.

Bagian Kedua
Sarana Kesehatan

(1)Sarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah atau swasta yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan calon TKI harus mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri Kesehatan.
(2)Pengajuan permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a.rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
b.fotokopi surat izin sarana kesehatan;
c.Surat keterangan sudah operasional dalam pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
d.fotokopi Surat Izin Praktik dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis patologi klinik, dan dokter spesialis radiologi; dan
e.profil sarana kesehatan.
(3)Untuk menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi harus memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 7
(1)Penetapan sebagai sarana kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan calon TKI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama.  
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu penetapan berakhir dengan melampirkan surat penetapan sarana kesehatan yang masih berlaku.
(3)Persyaratan dan prosedur perpanjangan penetapan sebagai sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e.

Pasal 8
Sarana kesehatan yang telah mendapatkan penetapan wajib melaporkan setiap perubahan izin sarana kesehatan dan/atau nama-nama dokter spesialis penanggung jawab yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf d kepada Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

Selain jenis pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan permintaan negara tujuan penempatan.

Pasal 11
Pemeriksaan kesehatan dilakukan setelah calon TKI menandatangani perjanjian penempatan dan lulus pemeriksaan psikologi.

(1)Pemeriksaan kesehatan terhadap calon TKI dikenakan biaya dengan mengikuti besaran tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
(2)Sarana kesehatan dilarang memungut biaya pemeriksaan kesehatan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Keempat
Hasil Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 14
(1)Bagi calon TKI yang dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan wajib diterbitkan sertifikat kesehatan dengan memuat kesimpulan layak untuk bekerja (fit to work).
(2)Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
a.nama dan alamat sarana kesehatan;
b.identitas calon TKI;
c.negara tujuan penempatan;
d.waktu pemeriksaan;
e.jenis pemeriksaan kesehatan;
f.kesimpulan hasil pemeriksaan;
g.masa berlaku sertifikat; dan
h.nama dan nomor Surat Izin Praktik dokter spesialis penyakit dalam yang melakukan pemeriksaan.
(3)Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dikeluarkan oleh sarana kesehatan tempat pemeriksaan kesehatan calon TKI dilakukan.
(4)Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh dokter spesialis penyakit dalam yang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon TKI dan diketahui oleh penanggung jawab sarana kesehatan yang bersangkutan.
(5)Sertifikat kesehatan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
(6)Sertifikat kesehatan tidak berlaku apabila calon TKI dinyatakan hamil berdasarkan pemeriksaan laboratorium.  
(7)Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan.

Hasil pemeriksaan kesehatan calon TKI bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan atas persetujuan calon TKI yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
(1)Sertifikat kesehatan harus memiliki 1 (satu) nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
(2)Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pendistribusian sertifikat kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

BAB III
PEMERIKSAAN PSIKOLOGI CALON TKI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18
(1)Setiap calon TKI yang akan mengikuti pemeriksaan psikologi wajib didata identitasnya dengan dilengkapi data biometrik yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksaan Psikologi.
(2)Lembaga Pemeriksaan Psikologi dalam melakukan pendataan identitas calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam sistem online penempatan dan perlindungan TKI.
(3)Sistem online penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BNP2TKI.
(4)Sistem online penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh Lembaga Pemeriksaan Psikologi tanpa dipungut biaya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem online penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala BNP2TKI.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Psikologi

(1)Pemeriksaan psikologi dimaksudkan untuk melihat tingkat kesesuaian aspek-aspek kognitif, kepribadian dan sosial calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di tempat kerja di negara tujuan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah profesi psikologi.
(2)Aspek kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan daya pikir yang dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan sukses di pekerjaan.  
(4)Aspek kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ciri sifat yang ada pada seseorang yang mencakup pengendalian emosi, kemampuan inisiatif dan kemampuan melaksanakan tugas.
(5)Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemampuan menyesuaikan diri dan kemampuan berhubungan sosial.

Bagian Ketiga
Hasil Pemeriksaan Psikologi

Pasal 21
(1)Bagi calon TKI yang dinyatakan layak untuk bekerja berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi wajib diterbitkan sertifikat pemeriksaan psikologi.
(2)Sertifikat pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
a.nama dan alamat Lembaga Pemeriksaan Psikologi;
b.identitas calon TKI;
c.negara tujuan penempatan;
d.waktu pemeriksaan;
e.jenis pemeriksaan psikologi;
f.kesimpulan hasil pemeriksaan;
g.masa berlaku sertifikat; dan
h.nama dan nomor Surat Izin Praktik Psikologi yang melakukan pemeriksaan.
(3)Sertifikat pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksaan Psikologi tempat pemeriksaan psikologi calon TKI dilakukan.  
(5)Sertifikat pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap calon TKI dan diketahui oleh penanggung jawab Lembaga Pemeriksaan Psikologi yang bersangkutan.
(6)Sertifikat pemeriksaan psikologi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Hasil pemeriksaan psikologi calon TKI bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan atas persetujuan calon TKI yang bersangkutan atau sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia.

Pasal 24
(1)Besarnya biaya pemeriksaan psikologi calon TKI ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri yang keanggotaannya terdiri dari unsur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia.
(3)Lembaga Pemeriksaan Psikologi dilarang memungut biaya pemeriksaan psikologi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Bagian Keempat
Lembaga Pemeriksaan Psikologi

Lembaga Pemeriksaan Psikologi wajib menjaga kerahasiaan alat diagnostik yang digunakan.

Pasal 28
(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan izin kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
(3)Izin perpanjangan diterbitkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
a.fotokopi izin yang masih berlaku;
b.persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f; dan
c.hasil evaluasi oleh Tim Penilai.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 29
(1)Sarana kesehatan wajib melaporkan kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon TKI setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI.
(2)Lembaga Pemeriksaan Psikologi wajib melaporkan kegiatan pemeriksaan psikologi calon TKI setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Menteri dengan tembusan Kepala BNP2TKI.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30
(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan BNP2TKI.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pemeriksaan Psikologi dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31
(1)Pelanggaran yang dilakukan oleh sarana kesehatan dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan.
(2)Pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksaan Psikologi dikenakan sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari BNP2TKI.  

Pasal 32
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berupa:
a.teguran tertulis;
b.penghentian sementara (skorsing);
c.pencabutan izin/penetapan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
Sarana kesehatan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini tetap dapat melakukan pemeriksaan kesehatan calon TKI dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon TKI yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas