BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.Budi Daya Hewan Peliharaan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk Hewan Peliharaan dan produk hewan.
2.Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
3.Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian,
4.Petemakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolaban, pemasaran, dan pengusahaannya.
5.Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
6.Hewan Laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
7.Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipeihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.
8.Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
9.Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Budi Daya Hewan Peliharaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN

Bagian Kesatu
Jenis Hewari Peliharaan

Pasal 2
(1)Hewan Peliharaan yang dapat dibudidayakan meliputi jenis Hewan Peliharaan:
a.Ternak;
b.Hewan Kesayangan; dan/atau
c.Hewan Laboratorium.
(2)Rincian Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3
(1)Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dan Satwa Liar yang tidak dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kanservasi sumber daya alam hayati.
(2)Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Bagian Kedua
Kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan

Pasal 4
(1)Budi Daya Hewan Peliharaan diselenggarakan pada kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan dan/atau melalui integrasi dengan usaha lainnya,
(2)Penyelenggaraan Budi Daya Hewan Peliharaan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a.ketersedian air dan pakan;
b.persyaratan teknis Peternakan dan teknis kesehatan hewan;
c.tersedia prasarana dasar berupa jalan, jembatan, dan pasar hewan;
d.kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat; dan
e.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan mengenal kriteria kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(1)Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menetapkan suatu lahan sebagai tempat penggembalaan umum.
(2)Penetapan suatu lahan sebagai tempat penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil.
(3)Tempat penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai:
a.penghasil tumbuhan pakan;
b.tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
c.tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
d.tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan kesehatan hewan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenal tempat penggembalaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pola Budi Daya Hewan Peliharaan

Pasal 7
(1)Pola Budi Daya Hewan Peliharaan meliputi pola budi daya:
a.intensif;
b.semi intensif; atau
c.ekstensif.
(2)Pola budi daya intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan,
(3)Pola budi daya semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dengan cara mengelola sebagian kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan.
(4)Pola budi daya ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan dengan tidak mengelola sebagian besar kebutuhan hidup Hewan Peliharaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8
(1)Budi Daya Hewan Peiharaan dengan pola sebagaimana dhnaksud dalam Pasal 7, dapat diselenggarakan melalui integrasi dengan usaha lainnya.
(2)Budi Daya Hewan Peliharaan yang diselenggarakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sinergi dengan usahaa di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/atau industri pertanian.
(3)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya yang dihasilkan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/atau industri pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Budi Daya Hewan Peliharaan secara terintegrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11
(1)Untuk mencegah terjadinya penularan jenis penyakit hewan tertentu dari satu spesies hewan ke spesies hewan lainnya, Budi Daya Hewan Peliharaan harus diselenggarakan secara tersendiri berdasarkan spesiesnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran Budi Daya Hewan Peliharaan secara tersendiri berdasarkan spesiesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian keempat
Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan

(1)Izin Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diwajibkan bagi penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala tertentu.
(2)Izin Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama penyelenggara melakukan Budi Daya Hewan Peliharaan.

Pasal 14
(1)Tanda daftar Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, diwajibkan bagi penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala tertentu.
(2)Tanda daftar Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama penyelenggara melakukan Budi Daya Hewan Peliharaan.

Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 12, wajib menerapkan tata cara Budi Daya Hewan Peliharaan yang baik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17
Penyelenggara Budidaya Hewan Peliharaan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi kepabeanan, instansi penelitian dan lembaga pendidikan serta kepentingan khusus lainnya harus menerapkan tata cara budi daya yang baik dan memenuhi kebutuhan khusus untuk setiap jenis hewan Peliharaan.

Bagian Kelima
Kerja Sama dan Kemitraan Budi Daya Hewan Peliharaan

Pasal 18
Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing untuk menyelenggaralcan Budi Daya Hewan Peliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

(1)Kemitraan sebagaimana diinaksud dalam Pasal 19, dapat dilakukan:
a.antar Peternak;
b.antara Peternak dengan Perusahaan Petemakan; dan
c.antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain.
(2)Kemitraan dapat juga dilakuikan antara Perusahaan Peternakan dengan pemerintah atau pemerintah daerah.
(3)Kemitraan antar Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan kesamaan jenis hewan yang dibudidayakan, pemanfaatan kandang bersama, pemanfaatan fasilitas sarana produksi, pembiayaan, pemasaran produk, pelayanan Peternakan dan kesehatan hewan, dan/atau memperjuangkan kepentingan bersama.
(4)Kemitraan antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukani berdasarkan kesamaan jenis hewan yang dibudidayakan, kerjasama manajemen dan teknis, penyediaan sarana produksi, pembiayaan dan pemasaran produk, dan/atau alih teknologi.
(5)Kemitraan antara Peternak dengan perusahaan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memperoleh kemudahan sarana produksi, pembiayaan, pengolahan dan/atau pemasaran produk.
(6)Kemitraan antara Perusahaan Peternakan dengan pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memberdayakan Peternak dalam rangka meningkatkan daya saing usaha Hewan Peliharaan.

Pasal 21
(1)Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.
(2)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a.jenis Ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;
b.hak dan kewajiban;
c.penetapan standar mutu;
d.harga dasar;
e.jaminan pemasaran;
f.pembagian keuntungan dan risiko usaha;
g.mekanisme pembayaran;
h.jangka waktu; dan
I.penyelesaian perselisihan.
(3)Dalam hal kemitraan dilakukan antar Peternak bersifat tradisional dan berdasarkan kearifan lokal, perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk tidak tertulis.

BAB III
PERLINDUNGAN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan daya saing penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUDI DAYA HEWAN PELIHAARAAN

Pasal 24
(1)Pembinaan terhadap Budi Daya Hewan Peliharaan yang baik dilakukan berdasarkan aspek:
a.teknis yaitu penerapan tata cara Budi Daya Hewan Peliharaan yang baik;dan
b.non teknis yaitu pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan usaha.
(2)Menteri melakukan pembinaan melalui penetapan pedoman praktik Budi Daya Hewan Peliharaan yang baik.
(3)Gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap Budi Daya Hewan Peliharaan yang baik sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(4)Pembinaan non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenal Budi Daya Hewan Peliharaan yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 28
Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.

Pasal 29
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2013
PRESIDEN REPUI3LIK 1NDONESIA

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AM1R SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]