BAB I
Ketentuan Umum

(1)Paten yang beralih atau dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal.
(2)Permohonan pencatatan pengalihan Paten diajukan dalam bahasa Indonesia.
(3)Permohonan pencatatan pengalihan Paten dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya.
(4)Dalam hal Pemohon tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia, permohonan pencatatan pengalihan Paten harus diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
(5)Permohonan pencatatan pengalihan Paten memuat:
a.nomor dan judul Paten;
b.tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
c.nama dan alamat lengkap Pemohon;
d.nama dan alamat lengkap Pemegang Paten; dan
e.nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

Bagian Kedua
Syarat Pencatatan Pengalihan Paten

Pasal 4
(1)Pencatatan Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi syarat:
a.telah membayar biaya permohonan pencatatan pengalihan Paten;
b.telah membayar biaya tahunan atas Paten untuk tahun yang sedang berjalan; dan
c.kelengkapan dokumen permohonan pencatatan pengalihan Paten.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Karena Pewarisan

(1)Dalam hal ahli waris tidak bersedia menjadi Pemegang Paten, maka ahli waris menyatakan pelepasan Paten tersebut dan memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan ahli waris mengenai pelepasan Paten.
(2)Dalam hal ahli waris menyatakan pelepasan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Paten tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 7
Biaya tahunan atas Paten dibebankan kepada penerima Paten karena pewarisan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Karena Hibah

Pasal 8
Pemegang Paten dapat menghibahkan Patennya kepada orang atau badan hukum.

(1)Dalam hal penerima Paten karena hibah tidak bersedia menjadi Pemegang Paten, maka penerima Paten karena hibah menyatakan pelepasan Paten tersebut dan memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan penerima Paten karena hibah mengenai pelepasan Paten.
(2)Dalam hal penerima Paten karena hibah menyatakan pelepasan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Paten tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 11
Biaya tahunan atas Paten dibebankan kepada penerima Paten karena hibah.

Bagian Kelima
Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Karena Wasiat

(1)Penerima Paten karena wasiat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten kepada Direktorat Jenderal dengan melampirkan:
a.sertifikat Paten yang bersangkutan;
b.surat kematian Pemegang Paten;
c.salinan akta wasiat;
d.Surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
e.bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan Paten; dan
f.bukti pembayaran biaya tahunan atas Paten.
(2)Dalam hal pengalihan Paten hanya sebagian dari Paten tersebut, permohonan pencatatan pengalihan Paten harus dilengkapi dengan surat pernyataan Pemegang Paten yang menyebutkan Klaim yang dialihkan.
(3)Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat pengalihan Paten karena wasiat dalam Daftar Umum Paten dan pada sertifikat Paten yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten dan memberitahukannya kepada penerima Paten karena wasiat.
(4)Pemberitahuan kepada penerima Paten karena wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sertifikat Paten yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan Paten.
(5)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Direktorat Jenderal.
(6)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan pengalihan Paten karena wasiat dianggap ditarik kembali.

Pasal 14
(1)Dalam hal penerima Paten karena wasiat tidak bersedia menjadi Pemegang Paten, maka penerima Paten karena wasiat menyatakan pelepasan Paten tersebut dan memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan penerima Paten karena wasiat mengenai pelepasan Paten.
(2)Dalam hal penerima Paten karena wasiat menyatakan pelepasan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Paten tersebut dapat dibatalkan.

(1)Penerima Paten karena perjanjian tertulis mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten kepada Direktorat Jenderal dengan melampirkan:
a.sertifikat Paten yang bersangkutan;
b.perjanjian tertulis tentang pengalihan Paten;
c.Surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
d.bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan Paten; dan
e.bukti pembayaran biaya tahunan atas Paten.
(2)Dalam hal pengalihan Paten hanya sebagian dari Paten tersebut, permohonan pencatatan pengalihan Paten harus dilengkapi dengan surat pernyataan Pemegang Paten yang menyebutkan Klaim yang dialihkan.
(3)Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat pengalihan Paten karena perjanjian tertulis dalam Daftar Umum Paten dan pada sertifikat Paten yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten dan memberitahukannya kepada penerima Paten karena perjanjian tertulis.
(4)Pemberitahuan kepada penerima Paten karena perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sertifikat Paten yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan Paten.
(5)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Direktorat Jenderal.
(6)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pengalihan Paten karena perjanjian tertulis dianggap ditarik kembali.

Pasal 17
Biaya tahunan atas Paten dibebankan kepada penerima Paten karena perjanjian tertulis.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Karena Sebab Lain Yang Dibenarkan Oleh
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18
(1)Penerima Paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten kepada Direktorat Jenderal dengan melampirkan:
a.sertifikat Paten yang bersangkutan;
b.salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan bukti pengalihan Paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
c.Surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
d.bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan Paten; dan
e.bukti pembayaran biaya tahunan atas Paten.
(2)Dalam hal pengalihan Paten hanya sebagian dari Paten tersebut, permohonan pencatatan pengalihan Paten harus dilengkapi dengan salinan putusan pengadilan atau salinan bukti pengalihan Paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang menyebutkan Klaim yang dialihkan.
(3)Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat pengalihan Paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dalam Daftar Umum Paten dan pada sertifikat Paten yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten dan memberitahukannya kepada penerima Paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
(4)Pemberitahuan kepada penerima Paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sertifikat Paten yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan Paten.
(5)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dipenuhi, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Direktorat Jenderal.
(6)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemohon tidak melengkapi persyaratan, permohonan pengalihan Paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dianggap ditarik kembali.

Biaya tahunan atas Paten dibebankan kepada penerima Paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III
Ketentuan Peralihan

Pasal 21
(1)Pada saat Peraturan Presiden mulai berlaku, permohonan pencatatan pengalihan Paten yang diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Direktorat Jenderal.

BAB IV
Ketentuan Penutup

Pasal 22
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


[tulis] » komentar « [baca]