BAB I
KETENTUAN UMUM

Penetapan kebijakan dan penyusunan perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis secara nasional dan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga harus memperhatikan usulan kebutuhan dokter spesialis dari pimpinan kementerian/lembaga yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 4
(1)Bupati/wali kota mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis kepada gubernur melalui dinas kesehatan provinsi berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Menteri.
(2)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis di wilayahnya kepada Menteri berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan provinsi.

Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur dan/atau bupati/wali kota yang mengusulkan kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan spesialistik di Rumah Sakit yang akan digunakan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kesehatan spesialistik.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
PENGADAAN

Pasal 8
(1)Pengadaan dokter spesialis dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan.
(2)Pengadaan dokter spesialis dilakukan melalui pendidikan profesi program dokter spesialis.

Pendidikan profesi program dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti oleh:
  1. mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara langsung; dan
  2. mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara tidak langsung.

Pasal 11
(1)Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan mahasiswa yang menerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bantuan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2)Untuk mahasiswa dengan status pegawai negeri sipil, Bantuan Biaya Pendidikan diberikan melalui Tugas Belajar.

(1)Pemerintah Pusat melakukan penempatan dokter spesialis.
(2)Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap mahasiswa yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis dan mahasiswa lulusan luar negeri yang telah lulus program adaptasi di Indonesia.

Pasal 14
(1)Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diikuti oleh:
  1. peserta yang merupakan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis; dan
  2. peserta yang merupakan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis atau lulus program adaptasi.
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  1. peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran Kementerian Kesehatan;
  2. peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran LPDP;
  3. peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran kementerian/lembaga lainnya; dan
  4. peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah.

(1)Peserta penempatan dokter spesialis ditempatkan pada:
  1. Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat;
  2. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah; atau
  3. Rumah Sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa:
  1. Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
  2. Rumah Sakit rujukan regional; atau
  3. Rumah Sakit rujukan provinsi,
yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 17
(1)Untuk tahap awal, peserta penempatan dokter spesialis diprioritaskan bagi lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis untuk jenis spesialisasi obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anestesi dan terapi intensif.
(2)Selain jenis spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan jenis spesialisasi lainnya yang akan menjadi peserta penempatan dokter spesialis dengan Keputusan Menteri.
(3)Dalam menetapkan jenis spesialisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik di masyarakat.

Pasal 18
(1)Penempatan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.
(2)Penempatan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan mekanisme masing-masing kementerian/lembaga bersangkutan.
(3)Penempatan peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam rangka penempatan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan kolegium, organisasi profesi, dan institusi pendidikan.

Menteri mengatur pergantian peserta penempatan dokter spesialis secara tertib dan tepat waktu untuk menjaga keberlangsungan pemberian pelayanan kesehatan spesialistik sebelum Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota mampu mengadakan dokter spesialis.

Pasal 21
Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang sedang dalam proses penempatan atau telah ditempatkan yang lulus seleksi calon pegawai negeri sipil diberhentikan dari penempatan dokter spesialis.

(1)Peserta penempatan dokter spesialis berhak mendapatkan:
  1. surat izin praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  2. tunjangan;
  3. jasa pelayanan; dan
  4. fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri kepada peserta yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
(3)Peserta yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diberikan tunjangan oleh Rumah Sakit penempatan.
(4)Bagi peserta penempatan dokter spesialis penerima Bantuan Biaya Pendidikan dengan status pegawai negeri sipil, selain memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) menerima insentif dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 24
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berkoordinasi mengenai pelaksanaan penempatan dokter spesialis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendayagunaan dokter spesialis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
(2)Dalam melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mengikutsertakan Konsil Kedokteran, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 28
(1)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bertujuan:
  1. memantau pelaksanaan pendayagunaan dokter spesialis;
  2. mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait pendayagunaan dokter spesialis; dan
  3. memberikan umpan balik kepada institusi pendidikan dan kolegium.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diarahkan untuk:
  1. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter spesialis; dan
  2. melindungi pasien dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter spesialis.

Pasal 29
(1)Bupati/wali kota dan gubernur melaporkan pelaksanaan pendayagunaan dokter spesialis di wilayah kerjanya secara berjenjang kepada Menteri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendayagunaan dokter spesialis secara nasional.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 30
Pendanaan penyelenggaraan pendayagunaan dokter spesialis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Dokter spesialis yang sedang melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis tetap melaksanakannya sampai dengan selesai masa penempatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
(1)Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, selain peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penempatan dokter spesialis juga dapat diikuti oleh dokter spesialis yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis sebelum Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis diundangkan.
(2)Mekanisme penempatan, jangka waktu, dan hak dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (5).

Pasal 33
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 34
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

[tulis] » komentar « [baca]