BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Keanggotaan Indonesia dilakukan sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku pada Organisasi Internasional dengan mempertimbangkan:
  1. prioritas nasional;
  2. kemampuan keuangan negara; dan
  3. keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional sejenis.
(2)Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keanggotaan Indonesia dilakukan berdasarkan analisis biaya manfaat.
(3)Analisis biaya manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara menekan Kontribusi Indonesia seminimal mungkin untuk mencapai manfaat keanggotaan yang optimal.

Pasal 4
(1)Keanggotaan Indonesia wajib memiliki manfaat yang terdiri atas:
  1. manfaat kualitatif; dan
  2. manfaat kuantitatif.
(2)Manfaat kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  1. ideologi;
  2. politik;
  3. ekonomi dan pembangunan;
  4. sosial budaya;
  5. perdamaian dan keamanan internasional;
  6. kemanusiaan;
  7. lingkungan hidup; dan/atau
  8. manfaat lainnya.
(3)Manfaat kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
  1. jumlah dan/atau nilai kerja sama teknik;
  2. jumlah partisipasi kegiatan;
  3. jumlah dan/atau nilai bantuan;
  4. jumlah dan/atau nilai program pembangunan; dan/atau
  5. jumlah warga Negara Indonesia yang bekerja pada Organisasi Internasional.

BAB II
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Umum

(1)Keanggotaan Indonesia dikoordinasikan oleh 1 (satu) Instansi Penjuru.
(2)Dalam hal terdapat perubahan Instansi Penjuru, pimpinan Instansi Penjuru wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri.

Bagian Kedua
Pengusulan dan Penyusunan Dasar Hukum

Pasal 7
(1)Pimpinan Instansi Penjuru mengajukan usulan Keanggotaan Indonesia kepada Menteri.
(2)Menteri melakukan penilaian terhadap usulan Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan rekomendasi Kelompok Kerja.
(3)Menteri menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan Instansi Penjuru.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penilaian usulan Keanggotaan Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8
(1)Dalam hal Menteri menyetujui usulan Keanggotaan Indonesia, Instansi Penjuru menyusun dasar hukum Keanggotaan Indonesia.
(2)Dasar hukum Keanggotaan Indonesia dilakukan melalui:
  1. pengesahan dengan Undang-Undang;
  2. pengesahan dengan Peraturan Presiden; atau
  3. penetapan dengan Keputusan Presiden.
(3)Dalam hal dasar hukum Keanggotaan Indonesia dilakukan melalui pengesahan dengan Undang-Undang atau dengan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Instansi Penjuru mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Presiden kepada Presiden melalui Menteri.
(4)Dalam hal dasar hukum Keanggotaan Indonesia dilakukan melalui penetapan dengan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Instansi Penjuru mengajukan Rancangan Keputusan Presiden kepada Presiden.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Evaluasi

(1)Menteri melakukan evaluasi terhadap Keanggotaan Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan rekomendasi Kelompok Kerja.
(2)Evaluasi Keanggotaan Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan analisis biaya manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan:
a.laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
b.sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Menteri melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden.
(4)Dalam hal hasil evaluasi Keanggotaan Indonesia dinilai tidak memenuhi analisis biaya manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Menteri dapat menghentikan Keanggotaan Indonesia.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Keanggotaan Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Penghentian dan Pengaktifan Kembali

Pasal 11
(1)Keanggotaan Indonesia dapat dihentikan berdasarkan:
  1. usulan Instansi Penjuru kepada Menteri;
  2. penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); atau
  3. pembubaran Organisasi Internasional.
(2)Menteri menyampaikan hasil penilaian penghentian Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada pimpinan Instansi Penjuru.
(3)Penghentian Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan pengesahan atau penetapannya.
(4)Penghentian Keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis dari pimpinan Instansi Penjuru kepada Menteri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian Keanggotaan Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri.

(1)Pimpinan Instansi Penjuru wajib menindaklanjuti hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat Menteri diterima.
(2)Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) tidak ditindaklanjuti Instansi Penjuru dalam jangka waktu yang telah ditentukan, proses pengusulan dan pengaktifan kembali Keanggotaan Indonesia dimulai dari awal.

BAB III
KONTRIBUSI

Pasal 14
(1)Kontribusi Indonesia terdiri atas:
  1. kontribusi wajib reguler;
  2. kontribusi wajib nonreguler;
  3. kontribusi sukarela reguler;
  4. kontribusi sukarela nonreguler; dan
  5. kontribusi khusus.
(2)Kontribusi wajib reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai formula perhitungan yang dibahas melalui organ antarpemerintah dan disepakati negara anggota, serta digunakan untuk membiayai operasional dan program Organisasi Internasional.
(3)Kontribusi wajib nonreguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan:
  1. 1 (satu) kali atau sesuai dengan ketentuan Organisasi Internasional;
  2. pada saat Organisasi Internasional dibentuk;
  3. pada saat negara menjadi pihak atau anggota pada Organisasi Internasional; dan/atau
  4. selama jangka waktu tertentu yang disepakati negara anggota Organisasi Internasional.
(4)Kontribusi sukarela reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan pada setiap waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Organisasi Internasional, yang jumlah dan jenis valutanya ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
(5)Kontribusi sukarela nonreguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan 1 (satu) kali pada saat suatu kegiatan atau program Organisasi Internasional mulai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Organisasi Internasional, yang jumlah dan jenis valutanya ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
(6)Kontribusi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan berdasarkan ketentuan Organisasi Internasional.

(1)Dalam hal keanggotaan Indonesia memberikan manfaat bagi Badan Usaha Milik Negara atau asosiasi swasta secara langsung, pembayaran seluruh atau sebagian kontribusinya dapat dibebankan kepada Badan Usaha Milik Negara atau asosiasi swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembebanan pembayaran seluruh dan/atau sebagian kontribusi kepada Badan Usaha Milik Negara atau asosiasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri oleh pimpinan Instansi Penjuru setelah berkonsultasi dengan Badan Usaha Milik Negara atau asosiasi swasta bersangkutan.
(3)Menteri memutuskan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan konsultasi Kontribusi Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara atau asosiasi swasta diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17
(1)Pembayaran Kontribusi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan ketentuan:
  1. Keanggotaan Indonesia telah memiliki dasar hukum penetapan atau pengesahannya;
  2. Menteri memberikan persetujuan Kontribusi Indonesia berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja; dan
  3. besaran Kontribusi Indonesia dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Dalam hal terdapat kontribusi baru dan/atau rencana perubahan jumlah kontribusi, Instansi Penjuru harus menyampaikan usulan kontribusi baru dan/atau rencana perubahan jumlah kontribusi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
(3)Menteri memberikan persetujuan terhadap kontribusi baru dan/atau rencana perubahan jumlah kontribusi berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Kontribusi Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV
KELOMPOK KERJA

Pasal 18
(1)Untuk membantu Menteri dalam menangani Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia dibentuk Kelompok Kerja.
(2)Kelompok Kerja bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam hal:
  1. pengusulan Keanggotaan Indo­nesia;
  2. evaluasi Keanggotaan Indonesia;
  3. penghentian Keanggotaan Indo­nesia;
  4. pengaktifan kembali Keanggotaan Indonesia;
  5. pembayaran Kontribusi Indo­nesia;
  6. pengajuan kontribusi baru dan/atau perubahan jumlah Kontribusi Indonesia; dan
  7. pembebanan pembayaran seluruh dan/atau sebagian kontribusi kepada Badan Usaha Milik Negara atau asosiasi swasta.
(3)Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
(4)Kelompok Kerja beranggotakan unsur dari:
  1. Kementerian yang menyelengga­rakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
  2. Kementerian yang menyelengga­rakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  3. Kementerian yang menyelengga­rakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pemba­ngunan nasional;
  4. Kementerian yang menyelengga­rakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan
  5. Sekretariat Kabinet.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, dan tata kerja Kelompok Kerja diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 22
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

[tulis] » komentar « [baca]