BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Dalam rangka pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
a.Sasaran program Tahun 2005-2008 yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bagian dari sasaran program sebagaimana diatur dalam Rencana Induk, menjadi tanggung jawab Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
b.Sasaran program Tahun 2009 sebagai kesinambungan sasaran program dalam Rencana Induk yang sebagian telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan kesinambungan sasaran program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditangani oleh Kementerian/Lembaga, dapat dilakukan dengan memfungsikan Unit Pelaksana Teknis dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan kesinambungan sasaran program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan dengan memfungsikan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 4
(1)Pendanaan dan tata cara pelaksanaan anggaran untuk pencapaian sasaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang bersumber dari APBN, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
(2)Pendanaan untuk pencapaian sasaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berasal pinjaman dan hibah luar negeri, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sasaran program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang pendanaannya berasal dari Non-APBN/APBD, dilanjutkan di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYERAHAN KEKAYAAN NEGARA

Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pengelolaan data dan kearsipan yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.Data dan kearsipan yang berhubungan dengan kekayaan negara diserahkan bersamaan dengan penyerahan kekayaan negara kepada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
b.Data dan kearsipan yang berkaitan dengan sasaran program yang tidak berhubungan dengan masalah kekayaan negara, diserahkan kepada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.
c.Data dan kearsipan yang berkaitan dengan sasaran program yang sudah selesai dan tidak lagi dimanfaatkan untuk kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi, diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, dan selanjutnya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENYELESAIAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7
(1)Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dikembalikan kepada instansi induk.
(2)Masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai masa kerja yang bersangkutan selaku Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
LAPORAN AKHIR

Pasal 8
(1)Dalam rangka pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan Laporan Akhir kepada Presiden.
(2)Laporan Akhir Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.Laporan Keuangan;
b.Laporan Kinerja.
(3)Tata cara penyusunan dan bentuk Laporan Keuangan dalam rangka pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi diatur oleh Menteri Keuangan.

(1)Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, agar kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Pascabencana dilakukan secara terkoordinasi, dibentuk:
a.Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam; dan
b.Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias di Provinsi Sumatera Utara, yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
(2)Badan Kesinambungan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sampai dengan selesainya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
(3)Badan Kesinambungan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga/Perorangan Nasional dan/atau Asing di wilayah masing-masing, yang meliputi:
a.sinkronisasi dan keterpaduan kegiatan perencanaan program;
b.monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesinambungan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
a.berkonsultasi dan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang dianggap perlu;
b.meminta informasi, kajian dan bantuan dari tenaga ahli, pakar dan praktisi di bidang yang diperlukan serta pihak lain yang dianggap perlu.
(5)Badan Kesinambungan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Presiden.
(6)Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Kesinambungan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dapat memperoleh pendanaan yang berasal dari masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(7)Struktur organisasi dan keanggotaan Badan Kesinambungan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh masing-masing Gubernur selaku pimpinan Badan Kesinambungan Rekonstruksi.

Pasal 11
(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesinambungan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.
(2)Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan sasaran program Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, kepada Badan Kesinambungan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(3)Tim Pengarah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Presiden.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


[tulis] » komentar « [baca]