info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Dalam rangka percepatan pembangunan PLTSa, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Tangerang, Walikota Bandung, Walikota Semarang, Walikota Surakarta, Walikota Surabaya, dan Walikota Makassar dapat:
a.menugaskan badan usaha milik daerah; atau
b.menunjuk badan usaha swasta, untuk melakukan pembangunan PLTSa.
(2)Dalam hal Walikota Surakarta bekerja sama dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten yang disebut Regional Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) penugasan atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan/atau Kepala Daerah Regional Surakarta dengan dikoordinasikan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 4
(1)Badan usaha milik daerah yang ditugaskan atau badan usaha swasta yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat bekerja sama dengan:
a.badan usaha lainnya; dan/atau
b.Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersebelahan dengan lokasi pembangunan PLTSa.
(2)Badan usaha milik daerah yang ditugaskan atau badan usaha swasta yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku Pengelola Sampah Kota dan Pengembang PLTSa.

BAB III
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

(1)Badan usaha milik daerah yang diberi penugasan/badan usaha swasta yang ditunjuk wajib memenuhi perizinan di bidang penyediaan usaha listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Badan usaha milik daerah yang diberi penugasan/badan usaha swasta yang ditunjuk diberikan kemudahan percepatan izin investasi langsung konstruksi, di mana kegiatan untuk memulai konstruksi dapat langsung dilakukan bersamaan secara paralel dengan pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan.
(3)Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menteri serta kepala lembaga lainnya, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Selatan, Walikota Tangerang, Walikota Bandung, Walikota Semarang, Walikota Surakarta, Bupati Karanganyar, Bupati Sukoharjo, Bupati Boyolali, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen, Bupati Klaten, Walikota Surabaya, dan Walikota Makassar sesuai kewenangannya memberikan dukungan perizinan dan nonperizinan serta penyederhanaannya yang diperlukan badan usaha milik daerah yang diberi penugasan/badan usaha swasta yang ditunjuk.
(4)Perizinan dan nonperizinan kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
(5)Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyederhanaan dan percepatan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB IV
PEMBELIAN TENAGA LISTRIK BERBASIS SAMPAH

Pasal 7
(1)Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari badan usaha milik daerah yang diberi penugasan/badan usaha swasta yang ditunjuk.
(2)Penugasan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.penunjukan untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
b.persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
(3)Terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT PLN (Persero) diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.

Pasal 8
Hasil penjualan listrik kepada PT PLN (Persero) merupakan hak dari badan usaha milik daerah yang ditugaskan/badan usaha swasta yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan PT PLN (Persero) diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11
Sumber pendanaan pembangunan PLTSa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pengadaan tanah untuk Pembangunan PLTSa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
(2)Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 14
(1)Pembangunan PLTSa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
(2)Ketentuan mengenai penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1)Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.
(2)Tim Koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengawasan serta memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran percepatan pelaksanaan pembangunan PLTSa.
(3)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua dengan anggota terdiri dari wakil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Kabinet, dan instansi terkait lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 17
Tim Koordinasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi percepatan pembangunan PLTSa kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18
Ketentuan mengenai perizinan dan nonperizinan, tata ruang, penyediaan tanah, komponen dalam negeri, jaminan Pemerintah, pengadaan barang dan jasa, serta penanganan permasalahan dan hambatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berlaku bagi pelaksanaan pembangunan PLTSa dalam Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

[tulis] » komentar « [baca]