BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Tim DAS Citarum bertugas mempercepat pelaksanaan dan keberlanjutan kebijakan pengendalian DAS Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah termasuk optimalisasi personel dan peralatan operasi.
(2)Tim DAS Citarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Tim DAS Citarum terdiri atas:
a.Pengarah; dan
b.Satuan Tugas, yang selanjutnya disebut Satgas.

Bagian Kedua
Pengarah

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
a.menetapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum secara terintegrasi dan berkelanjutan; dan
b.memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Satgas, termasuk untuk penyempurnaan, pencabutan, dan/atau penggantian ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat upaya Pengendalian DAS Citarum, dan untuk mengambil langkah mitigasi dampak sosial yang timbul dalam upaya Pengendalian DAS Citarum.

Pasal 7
Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengarah dibantu Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Bagian Ketiga
Satgas

Pasal 8
(1)Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
Komandan:
Gubernur Jawa Barat;
Wakil Komandan Bidang Penataan Ekosistem I:
Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
Wakil Komandan Bidang Penataan Ekosistem II:
Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta;
Wakil Komandan Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum I:
  1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;
  2. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; dan
Wakil Komandan Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum II:
Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta.
(2)Komandan Satgas dapat mengangkat Tim Ahli yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas.
(3)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas.
(4)Dalam pelaksanaan tugas Satgas, Wakil Komandan secara bersama-sama berkoordinasi dan bersinergi sesuai dengan wilayah operasi masing-masing dengan tetap berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Pengarah.

(1)Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dibantu Sekretariat Satgas yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
(2)Kepala Sekretariat dan susunan Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komandan Satgas.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Pengarah dan Satgas diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Pengarah.

BAB IV
DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dalam pelaksanaan tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan kewenangan Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dilakukan dengan cara:
a.sosialisasi dan edukasi dengan memberikan informasi peringatan dampak pencemaran dan kerusakan DAS Citarum kepada masyarakat;
b.penanganan limbah dan pemulihan ekosistem;
c.mengoordinasikan relokasi masyarakat terdampak di DAS Citarum;
d.melakukan koordinasi dalam pemutakhiran data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dengan institusi terkait;
e.melakukan inovasi dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f.pemberdayaan masyarakat; dan
g.pencegahan dan penindakan hukum.

Pasal 14
(1)Pelaksanaan pencegahan dan penindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan mengedepankan upaya pemulihan atas dampak pencemaran dan kerusakan DAS Citarum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pelaksanaan pencegahan dan penindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, penindakan hukum atas pencemaran dan perusakan DAS Citarum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Tim DAS Citarum melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI
KEBERLANJUTAN PENGENDALIAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM

Pasal 17
(1)Dalam rangka keberlanjutan pengendalian DAS Citarum, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Keberlanjutan pengendalian DAS Citarum oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menetapkan program dan mengalokasikan anggaran belanja pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18
(1)Masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas individu, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

(1)Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c termasuk biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.
(2)Biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Wajib Pajak.
(3)Persyaratan, batasan, tata cara pencatatan, penghitungan, dan pelaporan biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Maret 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Maret 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

[tulis] » komentar « [baca]