info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui:
a.pendataan dan pendaftaran PKL;
b.penetapan lokasi PKL;
c.pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
d.peremajaan lokasi PKL; dan
e.perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
(2)Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.lokasi;
b.jenis tempat usaha;
c.bidang usaha;
d.modal usaha; dan
e.volume penjualan.
(3)Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(4)Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.
(5)Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
(6)Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 4
(1)Menteri Dalam Negeri menetapkan Pedoman Penataan PKL.
(2)Dalam penetapan Pedoman Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(1)Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penataan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a.penetapan kebijakan penataan PKL;
b.penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang;
c.penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;
d.pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
e.penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB III
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 7
Koordinasi pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:
a.penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
b.peningkatan kemampuan berusaha;
c.pembinaan dan bimbingan teknis;
d.fasilitasi akses permodalan;
e.pemberian bantuan sarana dan prasarana;
f.penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
g.fasilitasi peningkatan produksi;
h.pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
i.fasilitasi kerja sama antar daerah;
j.mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 8
(1)Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
(2)Dalam rangka pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menyusun kebijakan, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(1)Bupati/Walikota melaksanakan pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL; dan
b.penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

BAB IV
TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 11
(1)Pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
(2)Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat;
b.Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi; dan
c.Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:
a.melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program Penataan dan Pemberdayaan PKL di kementerian/lembaga;
c.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
d.melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Presiden.

Pasal 14
(1)Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:
a.Ketua merangkap Anggota: Menteri Dalam Negeri
b.Sekretaris merangkap Anggota: Menteri Koperasi dan Anggota Usaha Kecil dan Menengah
c.Anggota:   1.  Menteri Perdagangan;
2.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3.Menteri Perindustrian;
4.Menteri Pekerjaan Umum;
5.Menteri Kesehatan;
6.Menteri Sosial;
7.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8.Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
(2)Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(1)Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat melakukan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat dapat mengikutsertakan pihak lain dalam rapat koordinasi.

Pasal 17
Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18
Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dibentuk di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

(1)Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi, terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
(2)Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
(3)Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.

Pasal 21
Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota dibentuk di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

(1)Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
(2)Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
(3)Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 24
(1)Pelaksanan tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat, Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.
(2)Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.
(3)Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat.

Pasal 25
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas