info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNPP menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
b.pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
c.pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
d.inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
e.penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan;
f.penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
g.pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:
a.Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
b.Wakil Ketua Pengarah I: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
c.Wakil Ketua Pengarah II: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
d.Kepala BNPP: Menteri Dalam Negeri;
e.Anggota:  1. Menteri Luar Negeri;
2.Menteri Pertahanan;
3.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4.Menteri Keuangan;
5.Menteri Pekerjaan Umum;
6.Menteri Perhubungan;
7.Menteri Kehutanan;
8.Menteri Ke lautan dan Perikanan;
9.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10.Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
11.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13.Kepala Badan Intelijen Negara;
14.Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
15.Gubernur Provinsi terkait.

Pasal 7
(1)Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah dibantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Pengarah I, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua Pengarah II memberikan pengarahan pelaksanaan tugas BNPP secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan faktual pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
(2)Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP.

Pasal 8
Kepala BNPP dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pejabat lainnya dari Lembaga Pemerintah, pemerintah daerah dan Non Pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Sekretariat Tetap

(1)Sekretariat Tetap BNPP terdiri dari:
a.Sekretaris BNPP;
b.Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
c.Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan
d.Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.
(2)Sekretaris BNPP dan Deputi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Pasal 11
(1)Sekretaris BNPP mempunyai tugas:
a)memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
b)melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
c)melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
d)melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan.
(2)Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara mempunyai tugas:
a)melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara;
b)melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
c)mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas;
d)melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara.
(3)Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas:
a)melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi Kawasan Perbatasan;
b)melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
c)mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
d)melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.
(4)Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas:
a)melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
b)mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
c)mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
d)melakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan.

(1)Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya, BNPP dapat membentuk Kelompok Ahli dan Gugus Tugas sesuai kebutuhan.
(2)Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan profesional sesuai bidangnya.
(3)Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang secara fungsional melaksanakan tugas yang terkait pembangunan kawasan perbatasan.
(4)Pembentukan Kelompok Ahli dan Gugus Tugas ditetapkan oleh Kepala BNPP.

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14
(1)Sekretaris BNPP dan Deputi adalah jabatan struktural eselon Ia.
(2)Kepala Biro dan Asisten Deputi adalah jabatan struktural eselon IIa.
(3)Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa.
(4)Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IVa.

(1)BNPP melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BNPP diatur oleh Kepala BNPP.

Pasal 17
(1)Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan badan pengelola perbatasan di tingkat daerah.
(2)Hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan.
(3)Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya badan pengelola perbatasan di daerah dikoordinasi oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan anggota BNPP.
(4)Tata cara hubungan kerja BNPP dengan badan pengelola perbatasan di daerah diatur oleh Kepala BNPP.

Pasal 18
Kepala BNPP melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

(1)Pendanaan operasional BNPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dibebankan Kepada Anggaran Belanja Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikoordinasikan oleh BNPP.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah terkait pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dan menghimpun salinan dokumen dan informasi dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk keperluan basis data penyusunan sistem informasi perbatasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi serta petunjuk teknis ditetapkan oleh Kepala BNPP   setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 24
Pembentukan badan pengelola perbatasan di daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri   dengan pertimbangan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas