info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2)Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
a.Minimarket, kurang dari 400m2 (empat ratus meter per segi);
b.Supermarket, 400m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000m2 (lima ribu meter per segi);
c.Hypermarket, di atas 5.000m2 (lima ribu meter per segi);
d.Department Store, di atas 400m2 (empat ratus meter per segi);
e.Perkulakan, di atas 5.000m2 (lima ribu meter per segi).
(2)Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
b.Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
c.Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 4
(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
b.memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
c.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
d.menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
(2)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
(3)Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengna kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 7
(1)Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
a.untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
b.untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
(2)Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

BAB III
PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 8
(1)Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
(2)Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengna ketentuan sebagai berikut:
a.biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;
b.pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
c.pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
d.pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu;
e.biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
(4)Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah:
a.potongan harga reguler (regular discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual beli;
b.Potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
c.Potongan harga khusus (conditional rebate), yaitu poongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Modern dapat mendcapai target penjualan;
d.Potongan harga promosi (promotion discount),yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern;
e.Biaya promosi (promotion budget),yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern;
f.Biaya distribusi (distribution cost),yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok yang berkaitan ddengan distribusi barang pemasok ke jaringan troko modern;dan/atau
g.Biaya administasi pendaftaran barang (listing fee),yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada pemasok.
(5)Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.
(6)Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.

(1)Perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
(2)Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang dip[roduksi di Indonesia.
(3)Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Inetelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 11
Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasamayang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan oko Modern dalam merundingkan perjanjiaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV
PERIZINAN

Permintaan IU2PT, IUPP, dan IUTM dilengkapi dengan:
a.Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
b.Rencana kemitraan Usaha Kecil.

Pasal 14
Menteri pembuat pedoman tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atau permintaan Menteri maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 17
Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 16 dalam Peraturan Presiden ini dapat dikenakan sanksi adinistratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan Usaha.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
(1)Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Presiden ini.
(2)Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Presiden ini.
(3)Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Presiden ini.
(4)Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.
(5)Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi, dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.
(6)Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlakunya sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 27 Desember 207
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas