http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)ProlegnasPeraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945HomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Home • Home •



Keterangan:     [prakarsa DPR]     [prakarsa DPD]   [pemrakarsa belum pasti]   T: tambahan prioritas   B: tambahan baru prolegnas 2015-2019   K: bagian dari daftar kumulatif terbuka   : Pindahan dari daftar prolegnas periode sebelumnya   : masih proses di DPR   √: selesai  
Catatan: Untuk Perpu, UU Ratifikasi, dan UU lainnya, lihat di [Daftar Kumulatif Terbuka]
NB: Karena daftar prolegnas sering berubah (perubahan judul, penambahan/pengurang­an), data berikut mungkin bukan data paling mutakhir.

Data: 160
Hlm: [01]  [02]  [03]  [04]  [05]  [06]  
#infoJudul RUUStatusPrioritas
61. Partisipasi Masyarakat  
62. Penyelenggaraan Pemerintah Di Wilayah Kepulauan  
63. Penyelesaian Konflik Agraria  
64. Perkumpulan  
65. Hukum Acara Pidana  
66.Perubahan UU 16-2004 Tentang Kejaksaan  
67.Perubahan UU 26-2000 Tentang Pengadilan HAM  
68.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
69. Perubahan UU 12-2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
70. Perubahan UU 2-2002 Tentang Kepolisian Negara RI  
71.Perubahan UU 39-1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
72.Hukum Acara Perdata  
73. Perlindungan Dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat  
74. Perubahan UU 15-2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  
75. Perampasan Aset Tindak Pidana  
76.Mahkamah Agung  
77.Perubahan UU 31-2000 Tentang Desain Industri  
78.Ekstradisi (mengganti UU 1-1979 Tentang Ekstradisi)  
79.Perubahan UU 1-2006 Tentang Bantuan Timbal-Balik dalam Masalah Pidana  
80.Perubahan UU 18-2003 Tentang Advokat  
81. Jabatan Hakim  
82. Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer  
83.Perubahan UU 40-2007 Tentang Perseroan Terbatas  
84. Pemindahan Narapidana Antarnegara  
85.Perubahan UU 12-1995 Tentang Pemasyarakatan  
86.Balai Harta Peninggalan  
87. Perubahan UU 12-2006 Tentang Kewarganegaraan RI  
88. Perubahan UU 35-2009 Tentang Narkotika  
89. Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)  
90.Perubahan Kedua UU 22-2004 Tentang Komisi Yudisial  

Hlm: [01]  [02]  [03]  [04]  [05]  [06]  


© LDj - 2010 • kembali
ke atas
[tulis] » komentar « [baca]