http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, PBI, PBPK, dan POJK (dan juga Inpres)Berita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi a.l. peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga lain yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah atau pernah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah atau pernah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. saat ini belum dibuat)
ProlegnasPeraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945HomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Home • Home



Keterangan:     [prakarsa DPR]     [prakarsa DPD]   [pemrakarsa belum pasti]   T: tambahan prioritas   B: tambahan baru prolegnas 2015-2019   K: bagian dari daftar kumulatif terbuka   : Pindahan dari daftar prolegnas periode sebelumnya   : masih proses di DPR   √: selesai  
Catatan: Untuk Perpu, UU Ratifikasi, dan UU lainnya, lihat di [Daftar Kumulatif Terbuka]
NB: Karena daftar prolegnas sering berubah (perubahan judul, penambahan/pengurang­an), data berikut mungkin bukan data paling mutakhir.

Data: 160
Hlm: [01]  [02]  [03]  [04]  [05]  [06]  
#infoJudul RUUStatusPrioritas
31. Pemajuan KebudayaanUU 5-20172015 2017
32. Sistem PerbukuanUU 3-20172015 2017
33. Perubahan Kelima UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 2015
34.Perubahan Kedua UU 23-1999 Tentang Bank Indonesia 2015
35.Perubahan UU 20-1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2015
36.Jaring Pengaman Sistem Keuangan 2015
37.Perubahan Kedua UU 7-1992 Tentang Perbankan 2015
38. Bea Meterai 2015
39. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2015
40. Perubahan UU 24-2000 Tentang Perjanjian Internasional  
41. Perubahan UU 37-1999 Tentang Hubungan Luar Negeri  
42. Persandian  
43.Rahasia Negara  
44.Keamanan Nasional  
45.Konvergensi Telematika  
46. Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara  
47. Perubahan UU 34-2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia  
48. Perubahan UU 33-2009 Tentang Perfilman  
49. Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi  
50. Perubahan UU 38-2009 Tentang Pos  
51. Perubahan UU 21-2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua  
52.Perubahan UU 33-2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah  
53. Penyelenggaraan Pemilihan Umum UU 7-20172017
54. Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR Dan DPD  
55. Perubahan UU 2-2011 Tentang Partai Politik  
56.Perubahan UU 12-1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan [& Bekas] Dan Anggota [& Bekas] Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara  
57. Sistem Pengawasan Intern Pemerintah  
58. Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Dan Cianjur  
59. Provinsi Bali  
60.Etika Penyelenggara Negara / Etika Lembaga Perwakilan  

Hlm: [01]  [02]  [03]  [04]  [05]  [06]  


[tulis] » komentar « [baca]