http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasPeraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945HomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Home • Home




Data: 27 dalam 5 Daftar Kumulatif Terbuka
#infoJudul RUUStatusPrioritas
A. Daftar RUU Kumulatif Terbuka Tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
K 1) Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence)UU 4-2015
K 2) Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara RI Dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)UU 5-2015
K 3) Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara RI Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Indpendent State Of Papua New Guinea)UU 6-2015
K 4) Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence))UU 7-2015
K 5) Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja-Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Cooperation In The Field Of Defence)UU 1-2016
K 6) Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja-Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Cooperation In The Field Of Defence)UU 2-2016
K 7) Pengesahan Memorandum Saling-Pengertian Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja-Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum Of Understanding Between The The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietneam On Strengthening Of Cooperation Between Defence Officials and Its Related Activities)UU 3-2016
K 8) Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) Antara Kemhan RI dan Kemhan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (MoU) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Republic Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)UU 5-2016
K 9) Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence)UU 6-2016
K 10) Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)UU 15-2016
K 11) Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim)UU 16-2016
K 12) Pengesahan Perjanjian Antara RI Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)UU 1-2017
B. Daftar RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
C. Daftar RUU Kumulatif Terbuka Tentang APBN
K 1) Perubahan UU 27-2014 Tentang APBN TA 2015UU 3-2015
K 2) APBN TA 2016UU 14-2015
K 3) Perubahan UU 14-2015 Tentang APBN TA 2016UU 12-2016
K 4) Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2015UU 14-2016
D. Daftar RUU Kumulatif Terbuka Tentang Pembentukan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
E. Daftar RUU Kumulatif Terbuka Tentang Penetapan Perpu Menjadi UU
K 1) Penetapan Perpu 1-2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UUUU 1-2015
K 2) Perubahan UU 1-2015 Tentang Penetapan Perpu 1-2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UUUU 8-2015
K 3) Perubahan Kedua UU 1-2015 tentang Penetapan Perpu 1-2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UUUU 10-2016
K 4) Penetapan Perpu 2-2014 Tentang Perubahan UU 23-2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UUUU 2-2015
K 5) Perpu 1-2015 Tentang Perubahan UU 30-2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi UUPerpu 1-2015
K 6) Penetapan Perpu 1-2015 Tentang Perubahan UU 30-2002 Tentang KPK Menjadi UUUU 10-2015
K 7) Pencabutan Perpu 4-2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem KeuanganUU 11-2015
K 8) Perpu 1-2016 Tentang Perubahan Kedua UU 23-2002 Tentang Perlindungan AnakPerpu 1-2016
K 9) Penetapan Perpu 1-2016 Tentang Perubahan Kedua UU 23-2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UUUU 17-2016
K 10) Perpu 1-2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan PerpajakanPerpu 1-2017
K 11) Perpu 2-2017 Tentang Perubahan UU 17-2013 Tentang Organisasi KemasyarakatanPerpu 2-2017


[tulis] » komentar « [baca]