info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Rancangan APBN.
(2)Rancangan APBN terdiri atas:
a.anggaran pendapatan negara;
b.anggaran belanja negara; dan
c.pembiayaan.
(3)Besaran anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan atas kapasitas fiskal yang dapat dihimpun oleh Pemerintah.
(4)Dalam hal rencana belanja negara melebihi dari rencana pendapatan negara, Pemerintah dapat melampaui kapasitas fiskal dengan menjalankan anggaran defisit yang ditutup dengan pembiayaan.
(5)Besaran anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disesuaikan dengan perubahan kapasitas fiskal dan/atau perubahan pembiayaan anggaran sebagai akibat dari:
a.perubahan asumsi makro;
b.perubahan target pendapatan negara;
c.perubahan prioritas belanja negara; dan/atau
d.penggunaan saldo anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya.
(6)Anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan RKA-K/L.
(7)Menteri Keuangan menetapkan pola pendanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB II
PENDEKATAN DAN DASAR PENYUSUNAN RKA-K/L

Pasal 4
(1)RKA-K/L disusun untuk setiap Bagian Anggaran.
(2)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya.
(3)Selain menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menyusun RDP-Bendahara Umum Negara.

(1)RKA-K/L disusun berdasarkan Renja-K/L, RKP, dan Pagu Anggaran K/L.
(2)RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a.informasi Kinerja; dan
b.rincian anggaran.
(3)Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:
a.program;
b.kegiatan; dan
c.sasaran Kinerja.
(4)Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun menurut:
a.unit organisasi;
b.fungsi;
c.program;
d.kegiatan;
e.jenis belanja;
f.kelompok biaya; dan
g.sumber pendanaan.
(5)Ketentuan mengenai format dan tatacara pengisian RKA- K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB III
PROSES PENYUSUNAN RKA-K/L
DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBN

Bagian Kesatu
Proses Penyusunan RKA-K/L

Pasal 7
(1)Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan berjalan.
(2)Berdasarkan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan.
(3)Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian/Lembaga dapat menyusun rencana Inisiatif Baru dan indikasi kebutuhan anggaran yang diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
(4)Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari program yang sedang berjalan dan mengkaji usulan Inisiatif Baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya.
(5)Kementerian Perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pengintegrasian hasil evaluasi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Inisiatif Baru diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Pasal 8
(1)Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah paling lambat pertengahan bulan Februari.
(2)Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan, dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional.
(3)Pagu Indikatif yang disusun oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(4)Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam rancangan awal RKP disampaikan kepada Kementerian/Lembaga dengan surat yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan Maret.
(5)Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja-K/L dengan berpedoman pada surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Renja-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan pendekatan berbasis Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu yang memuat:
a.kebijakan;
b.program; dan
c.kegiatan.
(7)Dalam proses penyusunan Renja-K/L dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
(8)Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN.

(1)RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
(2)Dalam hal Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan RKA-K/L dengan DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebut difokuskan pada konsultasi atas usulan Inisiatif Baru.
(3)Dalam pembahasan RKA-K/L dengan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian terhadap usulan Inisiatif Baru, sepanjang:
a.sesuai dengan RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN;
b.pencapaian sasaran Kinerja Kementerian/Lembaga; dan
c.tidak melampaui Pagu Anggaran K/L.
(4)Menteri Keuangan mengoordinasikan penelaahan RKA- K/L dalam rangka penetapan Pagu RKA-K/L yang bersifat final.
(5)Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi:
a.kelayakan anggaran terhadap sasaran Kinerja yang direncanakan; dan
b.konsistensi sasaran Kinerja Kementerian/Lembaga dengan RKP.
(6)Penelaahan RKA-K/L diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penelaahan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Penggunaan RKA-K/L Dalam Penyusunan Rancangan APBN

Pasal 11
(1)Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk digunakan sebagai:
a.bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN; dan
b.dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN.
(2)Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dibahas dalam Sidang Kabinet.
(3)Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN hasil Sidang Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus.

BAB IV
ALOKASI ANGGARAN
DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)Presiden menetapkan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
(2)Alokasi anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut klasifikasi anggaran.
(3)Alokasi anggaran Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut:
a.kebutuhan Pemerintah Pusat; dan
b.transfer kepada daerah.
(4)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat tanggal 30 November.
(5)Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tentang APBN.

Pasal 14
(1)Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
(2)Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan RKA- K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
(3)Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal 31 Desember.

BAB V
PERUBAHAN RKA-K/L DALAM PELAKSANAAN APBN

(1)Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.
(2)Pada awal tahun, Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dapat berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pihak lain terkait menyusun indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran yang direncanakan dengan memperhatikan prakiraan maju dan rencana strategis yang telah disusun.
(3)Indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indikasi dana dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah yang penganggarannya hanya ditampung pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan.

Pasal 17
(1)Menteri Keuangan menetapkan pagu dana pengeluaran Bendahara Umum Negara dengan berpedoman pada:
a.arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden;
b.prioritas anggaran;
c.RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan APBN;
d.indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara; dan
e.evaluasi Kinerja penggunaan dana Bendahara Umum Negara.
(2)Berdasarkan pagu dana pengeluaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembantu Pengguna Anggaran-Bendahara Umum Negara menyusun RDP-Bendahara Umum Negara.
(3)Penyusunan RDP-Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga atau pihak lain yang terkait.

Pasal 18
(1)Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara mengusulkan alokasi dana pengeluaran Bendahara Umum Negara kepada Menteri Keuangan dengan berpedoman pada RDP-Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan APBN.
(2)Menteri Keuangan menetapkan alokasi dana pengeluaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran dana pengeluaran Bendahara Umum Negara sebelum dimulainya tahun anggaran paling lambat akhir bulan Desember.
(3)Penetapan alokasi dana pengeluaran Bendahara Umum Negara tertentu yang alokasi dananya belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya APBN dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN

(1)Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan atas pencapaian Kinerja Kementerian/Lembaga.
(2)Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerapan ganjaran dan sanksi dalam penetapan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN NEGARA

Pasal 21
(1)Menteri Keuangan menyelenggarakan sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran negara yang terintegrasi.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Ketentuan mengenai RDP-Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 25
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Anggaran pendapatan negara merupakan hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Huruf b
Anggaran belanja negara merupakan kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Huruf c
Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
Ayat (3)
Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan negara untuk membiayai anggaran belanja negara. Kapasitas fiskal dihimpun dari pendapatan negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lazimnya disusun secara berimbang antara rencana pendapatan dengan rencana belanja sehingga belanja negara tidak melampaui kapasitas fiskal yang dapat dihimpun oleh Pemerintah.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Perubahan asumsi makro dapat berupa perubahan atas asumsi-asumsi: Produk Domestik Bruto, tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, harga minyak, tingkat bunga SBI, dan lifting produksi minyak.
Huruf b
Perubahan target pendapatan dapat berupa kenaikan atau penurunan pendapatan.
Huruf c
Perubahan prioritas anggaran dapat berupa percepatan atau penundaan pelaksanaan kegiatan prioritas.
Huruf d
Penggunaan saldo anggaran lebih termasuk sisa lebih dari pembiayaan.
Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan terjadinya realokasi anggaran tanpa mengubah total belanja negara, maka perubahan rincian penggunaan anggaran sebagai akibat perubahan kebijakan dimaksud didokumentasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkesinambungan.
Berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, dimensi waktu perencanaan anggaran yang semula berbasis tahunan diubah menjadi multi tahun (satu tahun yang direncanakan ditambah tiga tahun rencana ke depan), sedangkan orientasi penyusunannya juga berubah dari orientasi berdimensi selesai satu tahun menjadi berdimensi pengguliran ke beberapa tahun selama kebijakan masih berjalan dengan memanfaatkan prakiraan maju sebagai angka dasar bagi penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya yang besarannya dapat disesuaikan dengan menggunakan parameter.
Huruf b
Penyusunan anggaran terpadu dilakukan untuk mencapai efisiensi alokasi anggaran bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan.
Huruf c
Penganggaran berbasis Kinerja digunakan untuk menunjukkan kejelasan hubungan antara alokasi anggaran dengan Keluaran atau hasil dari kegiatan atau program dan kejelasan penanggungjawab pencapaian Kinerja sesuai dengan struktur organisasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas penggunaan anggaran secara terukur.
Ayat (2)
Huruf a
Klasifikasi organisasi mengacu kepada antara lain struktur organisasi Kementerian/Lembaga.
Huruf b
Klasifikasi fungsi meliputi antara lain fungsi, program, dan kegiatan.
Huruf c
Klasifikasi jenis belanja mengacu pada praktek penganggaran yang baik dan universal.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan indikator Kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja.
Huruf b
Yang dimaksud standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai Hasil dengan indikator Kinerja yang terukur.
Huruf b
Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur.
Huruf c
Sasaran Kinerja merupakan Keluaran dan/atau Hasil yang ditetapkan untuk dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi, dari sisi efisiensi, kuantitas, dan kualitas melalui kegiatan dan/atau program oleh Kementerian/Lembaga, termasuk kegiatan dan/atau program yang dilaksanakan melalui skema badan layanan umum, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan skema pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sasaran Kinerja Kementerian/Lembaga yang berbentuk target pendapatan negara dicantumkan dalam bentuk besaran atau angka nominal dari target pendapatan negara bersangkutan.
Sasaran Kinerja Kementerian/Lembaga yang keluarannya berbentuk barang milik negara mengacu pada Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Negara (RKPBMN).
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pagu indikatif memuat indikasi kebutuhan angka dasar bagi pendanaan sasaran Kinerja dari kebijakan yang masih berlanjut dan indikasi angka tambahan untuk mendanai Inisiatif Baru.
Indikasi angka dasar dihitung berpedoman pada prakiraan maju yang sudah dilakukan penyesuaian kelayakan perhitungan pagunya.
Indikasi angka tambahan dapat bersumber dari:
a.kegiatan/komponen kegiatan/Keluaran yang akan berakhir;
b.penghematan; dan/atau
c.tambahan indikasi pendanaan baru berdasarkan Arah Kebijakan Pemerintah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Sebelum penetapan pagu indikatif, dapat dilaksanakan sidang kabinet terbatas dalam rangka menyelaraskan alokasi anggaran dengan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Besaran Pagu Anggaran K/L sudah memperhitungkan Pagu Indikatif sebagai angka dasar bagi penyesuaian Renja-K/L dan kebutuhan angka tambahan untuk sasaran Kinerja dari Inisiatif Baru.
Yang dimaksud dengan kapasitas fiskal pada ayat ini adalah kapasitas fiskal yang dihitung berdasarkan asumsi kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang telah dibicarakan oleh Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan APBN.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembahasan difokuskan pada kewajaran penetapan sasaran Kinerja dan asumsi yang digunakan dalam mengukur sasaran Kinerja berkenaan serta menilai manfaat dari Inisiatif Baru yang diusulkan untuk disetujui.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penelaahan kelayakan anggaran terhadap sasaran Kinerja yang direncanakan adalah dalam rangka efisiensi di level alokasi.
Instrumen dalam menelaah kelayakan anggaran terhadap sasaran Kinerja yang direncanakan antara lain dengan menggunakan standar biaya.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "optimalisasi pagu anggaran" adalah perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-Undang tentang APBN meliputi:
a.penambahan pagu anggaran belanja negara dan/atau pembiayaan dari yang tercantum dalam Rancangan APBN; dan/atau
b.realokasi anggaran antar Bagian Anggaran K/L dan Bagian Anggaran BUN dengan atau tanpa perubahan pagu pengeluaran.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud "kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara" antara lain:
a.transfer ke daerah;
b.bunga utang;
c.subsidi;
d.hibah (dan penerusan hibah);
e.kontribusi sosial;
f.dana darurat/penanggulangan bencana alam;
g.kebutuhan mendesak (emergency),
h.cadangan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan (policy measures);
i.dana transito;
j.cicilan utang;
k.dana investasi Pemerintah;
l.penyertaan modal negara;
m.dana bergulir;
n.dana kontinjensi;
o.penerusan pinjaman (on-lending); dan
p.kebutuhan lain-lain yang tidak dapat direncanakan.
Yang dimaksud dengan "pihak lain terkait" antara lain Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas