info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.
(2)Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status Hak Milik.

Pasal 4
(1)Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum.
(2)Untuk ketertiban dan keteraturan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama.
(3)Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 21/2 (dua setengah) meter x 11/2 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 11/2 (satu setengah) meter.

BAB III
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM
DAN TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS

(1)Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2)Dalam pelaksanaan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat pemakaman Bukan Umum harus memperhatikan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
(3)Dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Pemerintah Daerah mengusahakan agar tidak memberatkan warga masyarakat, dan bagi pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan dikelola secara komersial.

Pasal 7
Ketentuan mengenai Pengelolaan Tempat Pemamakam Khusus diatur labih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8
(1)Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta.
(2)Pengawasan terhadap pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
(3)Apabila ada penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Pemerintah Daerah dapat menutup pemakaian dan penggunannya.
(4)Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah terhadap penggunaan pemakaman dengan tarif yang wajar.

BAB IV
KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Penetapan lokasi untuk Tempat Penyimpanan Jenazah seesuai dengan adat yang masih berlaku di suatu Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (3), adat budaya Daerah setempat serta sifat dan keadaan khusus daerah yang bersangkutan.

Pasal 11
Penyelenggaraan pengelolaan Krematorium dan Tempat Penyimpanan jenazah dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

BAB V
PEMINDAHAN LOKASI

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman Partikelir, Tempat Pemakaman Khusus, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang telah ada disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan pendapat Menteri lain yang berkepentingan.

Pasal 15
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indoneisa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1987
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, SH.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh Badan-badan Swasta, baik yang bersifat sosial maupun keagamaan termasuk di dalamnya tanah wakaf. Mengenai tanah wakaf diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di mana status tanahnya dengan Hak Milik.
Huruf c
Tempat Pemakaman Khusus menyangkut tempat pemakaman yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan budaya serta nilai kepahlawanan bangsa oleh karenanya perlu diatur dengan peraturan tersendiri, karena menyangkut berbagai aspek pembangunan bangsa.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Terhadap penunjukan dan penetapan lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum oleh Kepala Daerah Tingkat II, diperlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri guna pengendalian secara nasional terhadap tempat pemakaman yang dikelola oleh swasta.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Terhadap tanah Tempat Pemakaman Bukan Umum dapat diberikan status Hak Pakai yang dapat diperpanjang, sedangkan bagi tanah wakaf yang digunakan untuk tempat pemakaman diberikan status Hak Milik karena fungsi wakaf pada dasarnya bersifat kekal.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal seseorang pada waktu meninggal dunia tidak diketahui identitasnya, penguburannya ditempatkan di Tempat Pemakaman Umum.
Ayat (3)
Penentuan batas maksimum penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman adalah untuk menertibkan serta untuk menjaga, agar pemakaian tanah tidak berlebihan. Bagi keluarga jenazah yang bersangkutan bila dikehendaki dapat dipergunakan satu tempat pemakaman untuk lebih dari satu jenazah.
Dalam hal suatu tempat menurut kondisi tanah dan/atau wilayahnya tidak memungkinkan untuk mencapai kedalaman 1 1/2 (satu setengah) meter, dapat dilakukan kurang dari ketentuan tersebut.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah:
a.Kepala Desa,
b.Lembaga Musyawarah Desa.
Ayat (3)
Setiap Tempat Pemakaman Bukan Umum harus dikelola oleh suatu Badan atau Badan Hukum sehingga dengan demikian tidak dibolehkan adanya Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh Perorangan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pemakaian tanah pada Tempat Pemakaman Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan tarif yang ringan dan wajar, sedangkan bagi pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan untuk mengkomersilkannya, di lain pihak setiap makam harus diusahakan secara sederhana dan tidak terlebihan.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Pengaturan administrasi pengelolaan Tempat Pemakaman adalah mengenai tanggung jawab petugas pencatat tentang identitas, letak makam, tanggal pemakaman dan lain-lain serta bentuk administrasi pencatatan bagi setiap jenazah yang dimakamkan.
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah dapat dijadikan alasan untuk menutup sementara dengan tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan dapat menutup selamanya apabila penyimpangan dimaksud berkelanjutan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Dalam hal penyimpanan jenazah menurut adat yang.masih berlaku atau karena keadaan alam mempunyai sifat khusus seperti Daerah Bali dan Tana Toraja, jenazah tidak ditempatkan di daerah tempat pemakaman sebagaimana umumnya di Daerah-daerah lain.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam menetapkan lokasi-lokasi tempat penyimpanan jenazah dalam menurut adat ini harus mempertimbangkan:
1.Agar jenazah terhindar dari gangguan orang/binatang
2.Tidak mengganggu kehdupan sehari-hari dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hambatan bagi peningkatan mutu lingkungan antara lain keadaan yang merusak:
a.Keserasian dan keseimbangan lingkungan;
b.Fungsi Pemukiman;
c.Keindahan.
Ayat (2)
Pemindahan yang dimaksud dalam pasal ini tidak senantiasa berarti disediakan lokasi baru, akan tetapi dapat juga ditampung pada lokasi yang sudah ada yang telah disesuaikan dengan Rencana Tata Kota dan Rencana Pembangunan Daerah serta ketentuan Pasal 2 ayat (3).
Dalam hal pemindahan kerangka jenazah secara perorangan pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah ini adalah terhadap hak atas tanah, dan segi-segi pengelolahan tempat pemakaman.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas