info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
(2)Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak lengkap, Pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 4
(1)Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
(2)Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perubahan

Pasal 7
(1)Dalam hal perlu diadakan perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia maka Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran perubahan kepada Menteri.
(2)Permohonan pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku juga bagi permohonan pendaftaran perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.
(4)Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilampiri pernyataan perubahan kepada pemohon, dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran perubahan.

Bagian Ketiga
Pencoretan Pendaftaran

Pasal 8
(1)Dalam hal Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia.

(1)Dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang, Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan kelengkapan data yang diperlukan.
(3)Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal sertifikat yang rusak atau hilang.
(4)Penyerahan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan sertifikat pengganti.

BAB III
BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

Pasal 11
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hal Asasi Manusia.

Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 September 2000
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 30 September 2000
Pj.SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

MARSILLAM SIMANDJUNTAK


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari Penerima Fidusia untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.
Yang dimaksud dengan "wakilnya" adalah orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.
Ayat (3)
Berhubung biaya pendaftaran ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka pengaturannya dilakukan dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "salinan akta notaris" adalah salinan akta yang menguraikan obyek Jaminan Fidusia, termasuk salinan lampiran jika akta tersebut disertai lampiran.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan" adalah tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan" adalah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perubahan", antara lain perubahan objek Jaminan Fidusia berikut dokumen terkait, perubahan Penerimaan Jaminan Fidusia, perubahan perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, dan perubahan nilai penjaminan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kelengkapan data yang diperlukan" adalah:
a.bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak, pemohon harus menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak kepada Pejabat untuk dimusnahkan.
b.bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang hilang, pemohon harus melampirkan surat keterangan kehilangan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kepolisian Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2000
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2000


BIAYA PEMBUATAN AKTA




[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas