BAB I
KETENTUAN UMUM

Dengan diperluasnya wilayah Kota Bukittinggi maka Kecamatan-kecamatan di Kota Bukittinggi wilayahnya ditata sebagai berikut:
a.Kecamatan Bukittinggi Utara, terdiri dari:
1.Kelurahan Pulai Anak Air;
2.Kelurahan Koto Selayan;
3.Kelurahan Garegeh;
4.Kelurahan Manggis/Ganting;
5.Kelurahan Campago Ipuh;
6.Kelurahan Puhun Tembok;
7.Kelurahan Puhun Pintu Kabun;
8.Kelurahan Kubu Galai Bancah;
9.Kelurahan Campago Guguk Bulek;
10.Desa Tigo Kampuang;
11.Desa Kampuang Tujuah;
12.Desa Ranggo Malai;
13.Desa Aro Kandikia;
14.Desa Pulai Sungai Talang;
15.Desa Sindang Induriang;
16.Desa Pandan Basasak Kapau;
17.Desa Pasal Kapau.
b.Kecamatan Bukittinggi, terdiri dari:
1.Desa Batu Tama;
2.Desa Lima Balai;
3.Desa Biaro;
4.Desa Surau Kamba;
5.Desa Balai Baru;
6.Desa Parit Putuih;
7.Desa Ampang Gadang;
8.Desa Pasia.
c.Kecamatan Banuhampu, terdiri dari:
1.Desa Kubang Putiah Ateh;
2.Desa Kubang Putiah Bawah;
3.Desa Taluak IV Suku;
4.Desa Ladang Laweh I;
5.Desa Ladang Laweh II;
6.Desa Padang Lua;
7.Desa Sungai Tanang;
8.Desa Cingkariang I;
9.Desa Cingkariang II;
10.Desa Pakan Sinayan Tengah;
11.Desa Pakan Sinayan Barat;
12.Desa Pakan Sinayan Timur.
d.Kecamatan Bukittinggi Barat, terdiri dari:
1.Kelurahan Bukti Cangang/Kayu Ramang;
2.Kelurahan Tarok Dipo;
3.Kelurahan Pakan Karai;
4.Kelurahan Aur Tajungkang/Tangah Sawah;
5.Kelurahan Benteng Pasar Atas;
6.Kelurahan Kayu Kubu;
7.Kelurahan Bukit Api Puhun;
8.Desa Guguak Tinggi;
9.Desa Guguak Rendah;
10.Desa Koto Gadang;
11.Desa Subarang Tigo Jariang;
12.Desa Sianok;
13.Desa Jambak.
e.Kecamatan Bukittinggi Tengah, tendiri dari:
1.Kelurahan Belakang Balok;
2.Kelurahan Sapiran;
3.Kelurahan Birugo;
4.Kelurahan Aur Kuning;
5.Kelurahan Pakan labuh;
6.Kelurahan Parit Rantang;
7.Kelurahan Ladang Cakiah;
8.Kelurahan Kubu Tanjung.

Pasal 4
Dengan ditatanya wilayah Kecamatan-kecamatan di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Kecamatan Guguak Panjang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dan Kecamatan mandiangin Koto Salayan dihapus.

(1)Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berada di Kelurahan Campago Ipuh.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukittinggi Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di Desa Bairo.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Banuhampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada di Desa Cingkariang I.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukittinggi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berada di Kelurahan Benteng Pasar Atas.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukittinggi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada di Kelurahan Aur Kuning.
(6)Pusat Pemerintahan Kecamtan Sei Puar Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Sariak.
(7)Pusat Pemerintahan Kecamatan IV Kota Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berada di Desa Balingka.
(8)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berada di Desa Sei Tuak Patangahan.
(9)Pusat Pemerintahan Kecamatan IV Angkek Candung Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berada di Desa Koto Hilalang.

Pasal 7
(1)Wilayah Kota Bukittinggi setelah diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Agam sebagaimana batas-batas sebagai berikut:
a.sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Palupuh dan wilayah Kecamatan Tilatang Kambang, Kabupaten Agam;
b.sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan IV Angkek Candung, Kabupaten Agam;
c.sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sei Puar, Kabupaten Agam;
d.sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan IV Koto dan wilayah Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(3)Penentuan batas wilayah secara pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi sesuai dengan kemampuan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan yang mengatur batas-batas wilayah Kota Bukittinggi, wilayah Kabupaten Agam yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MULADI



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Wilayah Kota Bukittinggi yang semula mempunyai 3 (tiga) Wilayah Kecamatan, setelah diperluas, wilayah Kecamatan ditata kembali sehingga menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah secara pasti antara Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Sumatera Barat yang didasarkan atau hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]