BAB I
KETENTUAN UMUM

Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan:
a.kadar kandungan nikotin dan tar;
b.persyaratan produksi dan penjualan rokok;
c.persyaratan Iklan dan promosi rokok;
d.penetapan kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua
Kadar Kandungan Nikotin dan Tar

Pasal 4
(1)Kadar kandungan nikotin dan tar pada batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg.
(2)Pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tata cara metode pemeriksaan yang berlaku.

(1)Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar pada Label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.
(2)Pencantuman keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a.dicantumkan pada setiap kemasan rokok pada sisi kecil;
b.dibuat kotak dan garis pinggir hitam 1 mm dengan dasar kotak berwarna putih;
c.tulisan digunakan warna hitam dengan ukuran 3 mm.

Pasal 7
Selain pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap kemasan rokok, setiap orang yang memproduksi rokok harus melakukan kegiatan pengamanan produk rokok yang dihasilkan meliputi:
a.pencantuman kode produksi pada setiap kemasan rokok;
b.pencantuman tulisan peringatan kesehatan pada Label di bagian kemasan rokok yang mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 8
(1)Peringatan kesehatan pada setiap Label harus berbentuk tulisan.
(2)Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa "merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin;
(3)Perubahan atau penambahan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin di bidang perindustrian.

Pasal 11
(1)Setiap orang yang memproduksi rokok dilarang menggunakan bahan tambahan dalam proses produksi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1)Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian menggerakkan, mendorong dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok untuk menghasilkan produk rokok dengan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

Pasal 14
Produk rokok yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan persyaratan tanda peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

(1)Penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri hanya dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Iklan dan Promosi

Pasal 17
(1)Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia.
(2)Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di media cetak atau media luar ruangan.

Pasal 18
Materi Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilarang:
a.merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
b.menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
c.memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduannya, rokok atau orang sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok;
d.ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan anak dan atau wanita hamil;
e.mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok.

(1)Setiap Iklan pada media cetak atau media luar ruangan harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Pencantuman peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudah terbaca, dan dalam ukuran yang proporsional disesuaikan dengan ukuran Iklan tersebut.

Pasal 21
Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia dilarang melakukan promosi dengan memberikan secara cuma-cuma atau hadiah berupa rokok atau produk lainnya di mana dicantumkan bahwa merek dagang tersebut merupakan rokok.

(1)Tempat umum dan atau tempat kerja yang secara spesifik sebagai tempat menyelenggarakan upaya kesehatan proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, kegiatan ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
(2)Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:
a.lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
b.dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

Pasal 24
Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja harus mengupayakan terbentuknya kawasan tanpa rokok.

Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.

Pasal 28
Peran masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 29
Peran masyarakat dilaksanakan melalui:
a.pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau pelaksanaan program pengamanan rokok bagi kesehatan;
b.penyelenggaraan, pemberian bantuan dan atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya merokok terhadap kesehatan;
c.pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggara pengamanan rokok bagi kesehatan;
d.keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan;
e.kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.

Pasal 30
Peran masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan berpedoman pada kebijaksanaan pemerintah dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Menteri bekerja sama dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerangan/informasi dan instansi terkait lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan pengertian berkenaan dengan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 32
Menteri dan Menteri terkait melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan menggerakan:
a.produk rokok memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b.terwujudnya kawasan tanpa rokok;
c.berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok.

Pasal 33
Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pasal 34
(1)Menteri dan Menteri terkait dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dapat:
a.secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan;
b.bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan rokok bagi kesehatan;
c.memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan.
(2)Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan dan atau pertanian tembakau mendorong dilaksanakan diversifikasi tanaman tembakau.
(3)Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian mendorong dilaksanakan diversifikasi industri rokok ke industri lain yang tetap memungkinkan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 35
Menteri dan Menteri terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan.

Pasal 36
(1)Menteri dan Menteri terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37
(1)Barang siapa memproduksi dan atau mengedarkan rokok yang tidak memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar, dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 dan atau Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
(2)Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 20 dan atau Pasal 21 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38
(1)Produk lain yang mengandung Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya dan atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh Nicotiana spesiesnya termasuk dalam ketentuan peraturan ini.
(2)Produk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
(1)Setiap orang yang memproduksi rokok buatan mesin atau yang memasukkan rokok buatan mesin ke dalam wilayah Indonesia yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan persyaratan atas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah ketentuan ini ditetapkan.
(2)Setiap orang yang memproduksi rokok buatan tangan yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan produksinya dengan persyaratan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat:
a.5 (lima) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri besar; dan
b.10 (sepuluh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri kecil.
(3)Setiap orang yang memproduksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selama masa peralihan baik sendiri maupun bersama-sama melakukan berbagai kegiatan berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, diversifikasi tanaman tembakau dan upaya lain yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40
Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan atau perkebunan tembakau, Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian selama masa peralihan sebagaimana dalam Pasal 39 secara sendiri maupun bersama-sama setiap orang yang memproduksi rokok melakukan berbagai upaya agar kadar kandungan nikotin dan tar produk rokok memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 42
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDOENSIA,

MULADI



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Merokok merupakan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.
Perlindungan terhadap perokok pasif perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan perokok itu sendiri. Perokok pasif juga dapat terkena penyakit lainnya seperti jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.

Pasal 3
Huruf a
Kadar maksimum kandungan nikotin dan tar pada setiap batas rokok yang beredar perlu ditetapkan. Nikotin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah termasuk pembuluh darah koroner yang memberi oksigen pada jantung. Karena penyempitan pembuluh darah maka jantung akan bekerja keras, sehingga memerlukan oksigen lebih banyak yang menyebabkan aliran darah dipercepat dan terjadi kenaikan tekanan darah. Jika terjadi penyumbatan arteri koroner, tidak ada aliran oksigen ke otot jantung yang mengakibatkan serangan jantung. Tar bersifat karsinogenik menyebabkan penyakit kanker.
Huruf b
Sebelum dan sesudah diproduksi tembakau dan atau rokok harus diperiksa kadar kandungan nikotin dan tar sesuai dengan batas yang dipersyaratkan.
Penjualan rokok perlu diatur agar tidak memberikan kemudahan bagi anak untuk memperoleh rokok.
Huruf c
Iklan dan promosi rokok perlu diatur karena dapat mendorong bertambahnya perokok pemula.
Iklan rokok juga harus memperhatikan tatakrama periklanan antara lain:
Iklan harus jujur, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Huruf d
Dalam rangka melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya akibat merokok, Pemerintah melakukan upaya penanggulangannya di antaranya pengaturan penetapan kawasan tanpa rokok.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Bahan tambahan yang dimaksud antara lain penambahan rasa, penambahan aroma, pewarna dan obat-obatan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dengan digunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan hasil strain tembakau dengan kadar kandungan nikotin dan tar rendah.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Pendaftaran dimaksudkan sebagai bagian dari pemeriksaan administratif atas pemenuhan persyaratan kadar kandungan nikotin dan tar pada produk rokok yang didaftarkan.
Selain itu, persetujuan pendaftaran berlaku pula sebagai rekomendasi untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Dalam menentukan lokasi penempatan mesin layan diri (vending machine) dimaksud perlu dipertimbangkan agar lokasi jauh dari jangkauan anak-anak.
Ayat (2)
Penentuan lokasi kegiatan dengan memperhatikan jarak dengan kawasan tanpa rokok yang bersifat absolut.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud media luar ruangan antara lain billboard dan media elektronik (billboard elektronik) yang berada di luar ruangan.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Pasal 20
Ayat (1)
Pencantuman peringatan dimaksud pada Pasal ini hendaknya mengacu pada tulisan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Sebagaimana telah disebutkan dalam Penjelasan Umum, rokok merupakan salah satu zat adiktif yang penggunaannya dapat mengakibatkan bahaya bagi individu dan masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, karena dalam rokok terdapat 4.000 (empat ribu) zat kimia, antara lain adalah nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronis dan gangguan kehamilan. Dalam rangka melindungi perokok pasif dari asap rokok, maka dalam ketentuan ini kepada pimpinan dan penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja diharuskan melakukan upaya terbentuknya kawasan tanpa rokok.
Bahaya asap rokok bagi kesehatan menjadi semakin lebih besar di tempat-tempat yang berpendingin udara air (air conditioning/AC) atau kurang sirkulasi udara.

Pasal 25
Tempat khusus dimaksud Pasal ini harus terpisah dan tidak berhubungan dengan ruangan tanpa rokok.

Pasal 26
Peran masyarakat di mana di dalamnya termasuk setiap orang yang memproduksi dan yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia (produsen dan importir) merupakan wujud konkrit pelaksanaan kewajiban setiap orang untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Menteri dapat mendorong atau menggerakkan serta memberikan fasilitas bagi terbentuknya Forum Komunikasi Nasional Penaggulangan Masalah Rokok, guna menampung aspirasi yang berkembang dalam peranan yang diberikan oleh masyarakat.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Dalam penyebarluasan informasi dan pengertian dimaksud Pasal ini perlu diikutsertakan unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku untuk jenis rokok yang di masyarakat dikenal sebagai rokok putih dan kretek, yang dibuat dengan menggunakan mesin.
Ayat (2)
Penentuan skala industri besar atau kecil didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam bidang perindustrian.
Dalam hal industri rokok kretek buatan tangan yang tergolong industri besar, yang proses produksinya dilakukan melalui industri rokok kretek yang digolongkan industri kecil, terhadapnya tetap berlaku ketentuan peralihan industri besar yaitu 5 (lima) tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]